Titik Rawan Kecurangan Pilkada Berpotensi Kerusuhan
Selasa, 14 Juli 2015 - 12:46 WIB
Titik Rawan Kecurangan Pilkada Berpotensi Kerusuhan
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember 2015 mendatang diprediksi masih diliputi banyak kecurangan. Baik dilakukan secara manual (merekayasa hitungan suara di tempat pemungutan suara) maupun dengan mengakali data yang disajikan melalui teknologi informasi (TI).
Pakar Kriptografi sekaligus pemimpin Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama B Persadha melihat kecurangan menggunakan jejaring TI inilah yang berpotensi memunculkan kerusuhan di masyarakat.
Dia menilai dampak dari kecurangan itu jauh lebih luas ketimbang yang dilakukan secara cara manual. "Kalau sampai dimanipulasi (dengan rekayasa data), kemudian publik mengetahui kan bisa marah, saling tuduh dan akhirnya bisa timbul kerusuhan," ujar Pratama, Jakarta, Selasa (14/7/2015).
Menurutnya, kerawanan data ingin diretas pihak tidak bertanggung jawab adalah data pemilih (yang dilebihkan) atau pengubahan hasil hitungan pemilu dari setiap tempat pemungutan suara (TPS). "Tujuannya tentu menguntungkan satu calon dan merugikan calon-calon lainnya," terangnya.
Maka itu, dia menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih meningkatkan kembali pengamanan data optiknya untuk keperluan pilkada. Harapannya, upaya para peretas untuk mengacaukan data pilkada bisa diatasi. "Gunakan enkripsi, itu bisa membuat data lebih aman dan tidak sulit diubah," imbuhnya.
Baca: Hasrat Golkar Agung dan PPP Romi Soal Pilkada Sulit Terwujud.
Pakar Kriptografi sekaligus pemimpin Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama B Persadha melihat kecurangan menggunakan jejaring TI inilah yang berpotensi memunculkan kerusuhan di masyarakat.
Dia menilai dampak dari kecurangan itu jauh lebih luas ketimbang yang dilakukan secara cara manual. "Kalau sampai dimanipulasi (dengan rekayasa data), kemudian publik mengetahui kan bisa marah, saling tuduh dan akhirnya bisa timbul kerusuhan," ujar Pratama, Jakarta, Selasa (14/7/2015).
Menurutnya, kerawanan data ingin diretas pihak tidak bertanggung jawab adalah data pemilih (yang dilebihkan) atau pengubahan hasil hitungan pemilu dari setiap tempat pemungutan suara (TPS). "Tujuannya tentu menguntungkan satu calon dan merugikan calon-calon lainnya," terangnya.
Maka itu, dia menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih meningkatkan kembali pengamanan data optiknya untuk keperluan pilkada. Harapannya, upaya para peretas untuk mengacaukan data pilkada bisa diatasi. "Gunakan enkripsi, itu bisa membuat data lebih aman dan tidak sulit diubah," imbuhnya.
Baca: Hasrat Golkar Agung dan PPP Romi Soal Pilkada Sulit Terwujud.
(kur)
