Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada

JAKARTA - Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah poin dalam Undang-Undang (UU) No 8/2015 tentang Pilkada, telah mengubah peta politik menjelang pilkada di daerah.

Pasalnya, putusan tersebut juga telah mengubah ketentuan mengenai persyaratan pencalonan. ”Cukup merepotkan (putusan MK) jadi menguras tenaga kita. Banyak anggota DPRD yang berpikir ulang untuk maju bertarung dalam pilkada. Kalau mereka tidak maju, kita akan cari koalisi yang baru.

Kalau tidak, ya kita lanjutkan rekomendasi kita,” kata anggota Tim Pilkada DPP PAN Yandri Susanto saat dihubungi di Jakarta kemarin. Yandri menjelaskan, dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan keluarga petahana untuk mencalonkan diri, serta keharusan anggota DPR atau DPRD mengundurkan diri sebelum mencalonkan dalam pilkada, berimplikasi pada banyak kader yang berpikir ulang untuk maju dalam pilkada.

”Tingkat DPRD banyak yang mengurungkan niat, yang raguragu juga banyak,” ujar Sekretaris Fraksi PAN itu. Namun demikian, lanjut Yandri, dirinya tidak mempermasalahkan atas putusan MK yang mengharuskan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk mundur dari jabatannya di TNI, Polri, PNS, DPR, dan DPRD.

Tentunya ini menguji kesiapan para kader untuk benar-benar majudalampilkada. ”Apakah siap anggota DPR dan DPRD? Yang jelas, dengan putusan MK agak mengubah peta, mengubah bentuk koalisi,” imbuhnya. Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Dia mengatakan bahwa putusan MK terhadap sejumlah ketentuan dalam pilkada, khususnya mengenai pencalonan, telah mengubah peta politik pilkada di tengah persiapan koalisi di daerah yang sudah hampir matang. ”Buat Partai Gerindra, itu mengubah peta koalisi pilkada kita,” ujar Muzani di Jakarta.

Muzani menjelaskan, beberapa kader terbaik daerah dari Partai Gerindra menjadi berpikir ulang untuk maju dalam pilkada. Selain di Gerindra, tentunya kondisi tersebut juga terjadi di banyak partai lainnya. Namun, Partai Gerindra tidak mengubah strategi apa pun dalam pilkada.

”Namun, kita tidak mengubah strategi dan target pemenangan. Tapi sesungguhnya pilkada ini uji pemanasan mesin partai,” jelasnya. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa optimistis pilihan politik dalam menentukan koalisi menghadapi pilkada serentak ini bakal sukses meraih kemenangan di banyak daerah.

Dengan pilihan politiknya itu, PKB tidak hanya berkoalisi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tetapi juga dengan beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). ”Kami yakin menang di banyak tempat karena banyak calon (yang diusung PKB) dari berbagai partai.

Ada dari Golkar, PPP, karena sekat politik sempit dan semu bukan zamannya lagi,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar seusai membuka Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) PKB, di kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin. Muhaimin mengungkapkan, bagi PKB politik adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, PKB tidak ingin terjebak dalam sekat politik sempit koalisi.

Melalui Akpolbang itulah, kata dia, PKB bisa memasukkan gagasan dan visi pembangunan kepada calon kepala daerah yang diusung, sehingga ketika menang nanti jelas apa yang harus dijalankan dalam program pembangunannya. ”Akpolbang menjadi kawah candradimuka paracalon kepala daerah asal PKB yang aspiratif dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya,” ungkapnya.

Dalam Akpolbang VII PKB ini, ada 120 calon kepala daerah yang diundang hadir. Adapun calon kepala daerah lainnya akan dihadirkan kembali di Akpolbang selanjutnya. Beberapa figur yang telah pasti didukung PKB dan hadir dalam acara tersebut antara lain calon petahana Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany (Partai Golkar) dan calon petahanaBupatiTanjungJabung Timur Zumi Zola dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam acara Akpolbang tersebut, mereka dibekali materi garis ideologi dan strategi pemenangan pilkada serta penandatanganan dokumen Nawacita yang berisi sembilan janji calon kepala daerah PKB. Panitia Akpolbang VII PKB Bambang Susanto mengungkapkan, partainya telah melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah di 136 kabupaten/ kota dan 8 provinsi dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada akhir tahun ini.

Dari daerah itu, jumlah pendaftarnya mencapai 1.000 orang, sebelum akhirnya PKB menyaring dan menentukan figur yang diusung dan ditempa melalui Akpolbang. ”Pilkada merupakan momentum penting untuk membangun kepercayaan publik. Ini Akpolbang tahap pertama, habis Lebaran ada Akpolbang calon kepala daerah berikutnya,” ungkapnya.

Kiswondari / rahmat sahid