Modus Petahana Jelang Pilkada Serentak 2015

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015, ada dugaan petahana (incumbent) menahan realisasi anggaran untuk menaikkan elektabilitas. Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran sampai 30 Juni 2015.

"Serentaknya di akhir. Dia (petahana) akan tunda semua, karena ini bisa digunakan sebagai alat politik," ujar pakar ekonomi Hendri Saparini di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 6 Juli 2015.

Hendri mengatakan, dalam kontestasi baik pemilu dan pilkada dikenal adanya election budget. Hal ini sebagai salah satu faktor untuk dapat memenangkan kontestasi.

"Jangan kita bicara hanya APBD, APBN juga begitu. Misalnya saja raskin (beras miskin) itu baru dikeluarkan jelang pemilu," tuturnya.

Menurutnya, anggaran daerah merupakan salah satu kekuatan. Bahkan hal ini tidak saja terjadi di Indonesia.

"Election budget adalah kekuatan dari incumbent," paparnya.

Ini dapat dilihat dengan melakukan survei. Di mana dapat terdata apa saja yang belum direalisasikan di setiap daerah peserta Pilkada Serentak 2015.

"Pasti kalau belum terealisasi itu untuk tingkatkan elektabilitas itu," ucap Hendri.

Diakuinya, Kemendagri bisa membuat sebuah matriks untuk melakukan pengawasan. Apalagi jika daerah sudah menggunakan e-government, maka akan memudahkan realisasi anggaran di daerah.

"Ini akan jadi monitor oleh seluruh masyarakat. Kalau dimonitor realisasinya bisa maksimal dan bisa dipertanyakan jika realisasinya tidak sesuai jadwal," jelasnya.

Kemungkinan ini diamini Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek. Menurutnya, banyak kepala daerah dari 269 wilayah yang rencana ikut Pilkada Serentak 2015, akan mengefektifkan anggaran jelang pilkada.

"Maka penyerapan anggaran di daerah pun akan akan bergerak jelang akhir tahun nanti," kata pria yang akrab disapa Donny.

Dia mengakui bahwa anggaran dapat digunakan alat politik untuk meraih dukungan. Pihaknya pun mengimbau daerah untuk segera optimalisasi penyerapan anggaran.

"Kita masih bisa mengimbau, tolong bagi kepala yang ikut pilkada, tidak boleh anggaran daerah bersifat elitis," paparnya.

Pilihan:

Ini Daftar Salah Teken Presiden Jokowi