Pilkada Serentak Terancam Mundur karena Persoalan Anggaran
Senin, 06 Juli 2015 - 16:58 WIB
Pilkada Serentak Terancam Mundur karena Persoalan Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memeriksa ulang kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak jika tetap melanjutkan tahapan pilkada.
Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengatakan, pemeriksaan ulang kesiapan pelaksanaan pilkada serentak mulai dari teknis penyelengaraannya hingga kesiapan anggaran.
"Mungkin saja (mundur), tapi pemerintah tetap bersikeras, komisi II enggak ada masaah," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Menurutnya, KPU cukup berpengalaman dalam menyelenggarakan pilkada. Namun, soal anggaran ternyata masih dikeluhkan pihak Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dia mengingatkan, pengamanan pilkada adalah bagian dari proses pelaksanaan pilkada serentak.
"Pilkada jangan sampai terjadi hal ricuh, kalau sekarang satu daerah pilkada lalu ribut, kecewa, lalu bisa memicu daera lain," ucapnya.
Maka itu dia politikus Partai Gerindra ini menyarankan pemerintah dan KPU menyiapkan secara optimal pelaksanaan pilkada serentak. Alasannya, pilkada serentak sekarang sangat berbeda dengan model pilkada sebelumnya.
"Karena dulu pusat awasi satu daerah. Sekarang (Bawaslu) harus awasi 269 daerah. KPU dulu kontrol satu pilkada sekarang 269 daerah, karena itu perlu kerja keras dan sistem yang kuat," tukasnya.
Baca: Pemerintah Tak Ingin Pilkada Serentak Mundur.
Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengatakan, pemeriksaan ulang kesiapan pelaksanaan pilkada serentak mulai dari teknis penyelengaraannya hingga kesiapan anggaran.
"Mungkin saja (mundur), tapi pemerintah tetap bersikeras, komisi II enggak ada masaah," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Menurutnya, KPU cukup berpengalaman dalam menyelenggarakan pilkada. Namun, soal anggaran ternyata masih dikeluhkan pihak Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dia mengingatkan, pengamanan pilkada adalah bagian dari proses pelaksanaan pilkada serentak.
"Pilkada jangan sampai terjadi hal ricuh, kalau sekarang satu daerah pilkada lalu ribut, kecewa, lalu bisa memicu daera lain," ucapnya.
Maka itu dia politikus Partai Gerindra ini menyarankan pemerintah dan KPU menyiapkan secara optimal pelaksanaan pilkada serentak. Alasannya, pilkada serentak sekarang sangat berbeda dengan model pilkada sebelumnya.
"Karena dulu pusat awasi satu daerah. Sekarang (Bawaslu) harus awasi 269 daerah. KPU dulu kontrol satu pilkada sekarang 269 daerah, karena itu perlu kerja keras dan sistem yang kuat," tukasnya.
Baca: Pemerintah Tak Ingin Pilkada Serentak Mundur.
(kur)
