Kelanjutan Pilkada Serentak Ditentukan Hari Ini
Senin, 06 Juli 2015 - 08:05 WIB
Kelanjutan Pilkada Serentak Ditentukan Hari Ini
A
A
A
JAKARTA - Kelanjutan pelaksanaan pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 akan ditentukan pada rapat konsultasi persiapan pilkada yang akan dilakukan hari ini. Pasalnya, banyak variabel dan kesiapan pilkada serentak yang masih belum terpenuhi, sehingga DPR perlu memastikan semua parameter itu.
"Hari ini kita akan tanyakan sejauh mana kesiapan pilkada serentak Desember 2015. Kita harus jujur melihat tentang masalah-masalah apa yang masih tersisakan dan apa solusinya? Apakah ditunda? Revisi UU Pilkada? Revisi UU MK? atau keluarkan Perppu?" kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria saat dihubungi SINDO, Minggu 5 Juli 2015.
Riza berujar, perlu adanya rapat konsultasi antara para stakeholder untuk menanyakan tentang kesiapan pilkada serentak. Komisi II dan Komisi III akan mengundang Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kapolri, Jaksa Agung, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Rapatnya jam 13.00 WIB, tadinya dijadwalkan jam 10.00 WIB. Karena ada rapat kabinet jadi diundur," imbuhnya.
Ketua DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, persoalan yang masih tersisa dari persiapan pilkada serentak yakni soal penanganan sengketa di MK yang diberi waktu oleh Undang-undang MK dan UU Pilkada selama 45 hari. Namun pemimpin MK beberapa waktu lalu mendatangi DPR dan menyatakan bahwa waktu tersebut tidak cukup.
"Setelah disimulasi ternyata tidak cukup waktu 45 hari, tapi butuh 65 hari. Sementara ini sudah diputuskan UU MK dan UU Pilkada. Gimana solusi? MK tidak sanggup," jelasnya.
Menurut Riza, kalau diubah begitu saja menjadi 65 hari tanpa adanya revisi UU, maka keputusan MK terhadap sengketa pilkada menjadi tidak sah. Kemudian, anggaran pengamanan juga masih kurang Rp500 miliar.
Anggaran pengawasan pilkada untuk Bawaslu juga belum teranggarkan. Persiapan masih banyak kekurangan, tapi Mendagri selalu menyatakan optimismenya.
"Pelaksanaan bukan hanya perlu optimis tapi kesiapan yang betul-betul matang. Karena ada parameter dan indikator yang harus terpenuhi," tegasnya.
Oleh karena itu, Riza menambahkan, perlu dilihat dalam rapat konsultasi nanti mengenai sejauh mana persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Karena, demi kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak dibutuhkan data yang akurat mengenai kesiapan, bukan hanya sekadar optimisme semata.
"Terlebih, Bawaslu mengatakan ada potensi luar biasa di pilkada serentak, sehingga perlu perlu ada persiapan luar biasa juga," tandasnya.
PILIHAN:
Kembali Salah Teken Perpres, Jokowi Salah Pilih Pembantu
Ceroboh Keluarkan Kebijakan, Cerminkan Kualitas Jokowi
"Hari ini kita akan tanyakan sejauh mana kesiapan pilkada serentak Desember 2015. Kita harus jujur melihat tentang masalah-masalah apa yang masih tersisakan dan apa solusinya? Apakah ditunda? Revisi UU Pilkada? Revisi UU MK? atau keluarkan Perppu?" kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria saat dihubungi SINDO, Minggu 5 Juli 2015.
Riza berujar, perlu adanya rapat konsultasi antara para stakeholder untuk menanyakan tentang kesiapan pilkada serentak. Komisi II dan Komisi III akan mengundang Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kapolri, Jaksa Agung, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Rapatnya jam 13.00 WIB, tadinya dijadwalkan jam 10.00 WIB. Karena ada rapat kabinet jadi diundur," imbuhnya.
Ketua DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, persoalan yang masih tersisa dari persiapan pilkada serentak yakni soal penanganan sengketa di MK yang diberi waktu oleh Undang-undang MK dan UU Pilkada selama 45 hari. Namun pemimpin MK beberapa waktu lalu mendatangi DPR dan menyatakan bahwa waktu tersebut tidak cukup.
"Setelah disimulasi ternyata tidak cukup waktu 45 hari, tapi butuh 65 hari. Sementara ini sudah diputuskan UU MK dan UU Pilkada. Gimana solusi? MK tidak sanggup," jelasnya.
Menurut Riza, kalau diubah begitu saja menjadi 65 hari tanpa adanya revisi UU, maka keputusan MK terhadap sengketa pilkada menjadi tidak sah. Kemudian, anggaran pengamanan juga masih kurang Rp500 miliar.
Anggaran pengawasan pilkada untuk Bawaslu juga belum teranggarkan. Persiapan masih banyak kekurangan, tapi Mendagri selalu menyatakan optimismenya.
"Pelaksanaan bukan hanya perlu optimis tapi kesiapan yang betul-betul matang. Karena ada parameter dan indikator yang harus terpenuhi," tegasnya.
Oleh karena itu, Riza menambahkan, perlu dilihat dalam rapat konsultasi nanti mengenai sejauh mana persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Karena, demi kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak dibutuhkan data yang akurat mengenai kesiapan, bukan hanya sekadar optimisme semata.
"Terlebih, Bawaslu mengatakan ada potensi luar biasa di pilkada serentak, sehingga perlu perlu ada persiapan luar biasa juga," tandasnya.
PILIHAN:
Kembali Salah Teken Perpres, Jokowi Salah Pilih Pembantu
Ceroboh Keluarkan Kebijakan, Cerminkan Kualitas Jokowi
(kri)
