Pansel Didorong Lahirkan Capim KPK Independen dan Kuat
Jum'at, 03 Juli 2015 - 22:55 WIB
Pansel Didorong Lahirkan Capim KPK Independen dan Kuat
A
A
A
JAKARTA - Publik berharap semua pihak ikut mengawasi dan mengamati rekam jejak calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansel KPK diimbau membuat instrumen seleksi yang bisa mencegah lolosnya calon tak berintegritas.
Praktisi Hukum Zulhendri Hasan mengingatkan, pemilihan Capim KPK periode 2015-2020 adalah momentum membangkitkan kejayaan bangsa Indonesia, sekaligus sebagai motor penggerak guna melahirkan kembali pemimpin yang memiliki integritas moral.
Dikatakannya, Capim KPK yang memiliki integritas moral harus mempunyai sifat amanah, jujur, adil dan bertanggungjawab, serta terbiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku, dan menjadikan agama, moral dan etika sebagai sandaran dalam memutuskan suatu kebijakan.
“Dalam rangka mewujudkan visi, sebagaimana yang dirumuskan di atas. Esensi penegakan tindak pidana korupsi ke depan harus dilakukan tanpa tebang pilih. Oleh karena itu, calon pemimpin KPK nanti memahami prinsip pengawasan, supervisi dan penindakan,” ujarnya melalui rilis yang diterima Sindonews, Jumat (3/7/2015).
Zulhendri menilai, ke depan pemberantasan korupsi mesti lebih difokuskan pada lini pelayanan publik. Karenanya, Capim KPK ke depan harus bisa melakukan pengawasan dan membenahi konsep pelayanan publik agar terbebas dari budaya koruptif.
“Pemimpin KPK harus bisa concern mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Jika sektor publik bersih dari korupsi akan terwujud kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak seluruh warga negara yang dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat,” kata alumnus Universitas Indonesia ini.
Dia melanjutkan, tujuan akhir dari penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta efisiensi dan tepat sasaran dalam pengunaan anggaran negara.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi terhadap semua pelaku penyimpangan yang terjadi, khususnya oleh para penyelenggara negara menjadi sebuah keharusan, guna terciptanya rasa keadilan masyarakat. “Oleh karena itu calon pemimpin KPK harus independen dan kuat,” ucapnya.
Ditambahkan Zulhendri, ke depan KPK juga harus dipimpin tokoh yang memiliki rekam jejak profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai insan penegak hukum. “Kriteria calon ini merupakan modal dasar yang harus dimiliki guna mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK,” tutupnya.
PILIHAN:
Kejagung Berharap Jaksa Rekomendasinya Lolos Seleksi Capim KPK
Ratusan Pelamar Capim KPK Belum Lengkapi Berkas
Praktisi Hukum Zulhendri Hasan mengingatkan, pemilihan Capim KPK periode 2015-2020 adalah momentum membangkitkan kejayaan bangsa Indonesia, sekaligus sebagai motor penggerak guna melahirkan kembali pemimpin yang memiliki integritas moral.
Dikatakannya, Capim KPK yang memiliki integritas moral harus mempunyai sifat amanah, jujur, adil dan bertanggungjawab, serta terbiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku, dan menjadikan agama, moral dan etika sebagai sandaran dalam memutuskan suatu kebijakan.
“Dalam rangka mewujudkan visi, sebagaimana yang dirumuskan di atas. Esensi penegakan tindak pidana korupsi ke depan harus dilakukan tanpa tebang pilih. Oleh karena itu, calon pemimpin KPK nanti memahami prinsip pengawasan, supervisi dan penindakan,” ujarnya melalui rilis yang diterima Sindonews, Jumat (3/7/2015).
Zulhendri menilai, ke depan pemberantasan korupsi mesti lebih difokuskan pada lini pelayanan publik. Karenanya, Capim KPK ke depan harus bisa melakukan pengawasan dan membenahi konsep pelayanan publik agar terbebas dari budaya koruptif.
“Pemimpin KPK harus bisa concern mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Jika sektor publik bersih dari korupsi akan terwujud kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak seluruh warga negara yang dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat,” kata alumnus Universitas Indonesia ini.
Dia melanjutkan, tujuan akhir dari penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta efisiensi dan tepat sasaran dalam pengunaan anggaran negara.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi terhadap semua pelaku penyimpangan yang terjadi, khususnya oleh para penyelenggara negara menjadi sebuah keharusan, guna terciptanya rasa keadilan masyarakat. “Oleh karena itu calon pemimpin KPK harus independen dan kuat,” ucapnya.
Ditambahkan Zulhendri, ke depan KPK juga harus dipimpin tokoh yang memiliki rekam jejak profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai insan penegak hukum. “Kriteria calon ini merupakan modal dasar yang harus dimiliki guna mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK,” tutupnya.
PILIHAN:
Kejagung Berharap Jaksa Rekomendasinya Lolos Seleksi Capim KPK
Ratusan Pelamar Capim KPK Belum Lengkapi Berkas
(kri)
