PDIP Sebut Sektor Pertahanan Punya Masalah Serap Anggaran
Rabu, 01 Juli 2015 - 17:52 WIB
PDIP Sebut Sektor Pertahanan Punya Masalah Serap Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR berwacana akan menambah anggaran sektor pertahanan. Penambahan anggaran tersebut guna memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI.
Mengomentari hal itu, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangam (PDIP) Pramono Anung membenarkan ada rencana penambahan anggaran pertahanan.
Wacana itu ungkap Pramono, muncul saat uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Sutiyoso, kemarin.
"Kita dalam fit and proper test kemarin dengan Kepala BIN, kita sepakat untuk menambahkan anggaran alat utama sistem persenjataan," ungkap Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2015).
Pramono mengatakan, jumlah anggaran bagi pos pertahanan sebenarnya sudah cukup tinggi. Namun demikian lanjut dia, ada persoalan pada penyerapan anggaran tersebut.
Dia mengusulkan agar DPR membentuk payung hukum agar perencanaan pembangunan oleh Presiden dapat dipercepat. Sehingga penyerapan anggaran pemerintah menjadi semakin tinggi.
"Karena serapan ini menjadi problem kita, di kementerian-kementerian saya dengar serapannya rendah termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI," ungkapnya.
"Dengan demikian harus ada payung hukum agar perencanaan pembangunan Presiden ini bisa dipercepat. Sebab tidak ada arti jika serapan rendah," imbuhnya.
Pilihan:
Presiden Jokowi Tahu Menteri yang Merendahkan Dirinya
Siapakah Menteri yang Masuk Radar Jokowi?
Mengomentari hal itu, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangam (PDIP) Pramono Anung membenarkan ada rencana penambahan anggaran pertahanan.
Wacana itu ungkap Pramono, muncul saat uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Sutiyoso, kemarin.
"Kita dalam fit and proper test kemarin dengan Kepala BIN, kita sepakat untuk menambahkan anggaran alat utama sistem persenjataan," ungkap Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2015).
Pramono mengatakan, jumlah anggaran bagi pos pertahanan sebenarnya sudah cukup tinggi. Namun demikian lanjut dia, ada persoalan pada penyerapan anggaran tersebut.
Dia mengusulkan agar DPR membentuk payung hukum agar perencanaan pembangunan oleh Presiden dapat dipercepat. Sehingga penyerapan anggaran pemerintah menjadi semakin tinggi.
"Karena serapan ini menjadi problem kita, di kementerian-kementerian saya dengar serapannya rendah termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI," ungkapnya.
"Dengan demikian harus ada payung hukum agar perencanaan pembangunan Presiden ini bisa dipercepat. Sebab tidak ada arti jika serapan rendah," imbuhnya.
Pilihan:
Presiden Jokowi Tahu Menteri yang Merendahkan Dirinya
Siapakah Menteri yang Masuk Radar Jokowi?
(maf)
