Populi Center: Parpol Jangan Sekadar Ikut Pemilu

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi atau dana bantuan kepada partai politik (parpol) sempat menuai pro dan kontra.

Kendati pada akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengurungkan niatnya untuk membahas tentang kenaikan dana parpol, namun usulan dinilai sebenarnya penting.

Ketua Populi Center, Nico Harjanto justru berpendapat kebijakan pemerintah tersebut perlu didukung agar sistem pendanaan parpol mudah diketahui publik dan indikasi penyimpangan bisa diminimalisasi.

"Di negara maju, parpol menjadi penerima subsidi besar untuk lakukan fungsi dasar," kata Nico di Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Menurut Nico, fungsi dasar itu agar parpol tidak lagi menjelma sebagai organisasi konstitusi yang hanya menyiapkan pemilihan umum."Ke depan parpol jadi institusi demokrasi sehingga partisipasi masyarakat bisa terakomodasi," ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, jika negara tidak turun tangan memperbaiki sistem kepartaian, termasuk soal pembiayaan, dia khawatir praktik dalam organisasi partai hanya akan dikendalikan oleh orang-orang yang berduit.

Selanjutnya, fungsi partai hanya berlaku saat menjelang pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Sementara terkait pendidikan politik dan demokrasi, kata Nico, parpol kehilangan fungsinya.

"Untuk jelaskan tentang pembangunan, subsidi (pemerintah) diperbesar untuk parpol bukan politisi," katanya.

PILIHAN:

PAN Nilai Dana Parpol Belum Perlu Dinaikkan