Respons DPR Soal Sikap Jokowi-JK Terkait Revisi UU KPK
Rabu, 24 Juni 2015 - 13:26 WIB
Respons DPR Soal Sikap Jokowi-JK Terkait Revisi UU KPK
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang usulan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan tidak setuju dengan usulan revisi UU KPK. Sementara wakilnya, JK setuju adanya revisi UU KPK demi memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi.
Fahri mengatakan, sikap menolak usulan revisi UU KPK dapat berakibat fatal jika di kemudian hari ada kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan komisioner lembaga antikorupsi tersebut.
"Kalau orang tidak sadar pentingnya revisi, nanti ada kejadian lagi, baru minta revisi. Pimpinan KPK telah berkomunikasi dengan kami, memang butuh beberapa revisi," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).
Fahri mengatakan, salah satu kewenangan yang perlu dikoreksi lantaran kerap disalahgunakan oleh penyidik KPK adalah dalam hal menyadap. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), papar Fahri, menyadap adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Masusia (HAM).
"Ada kegiatan penyidik yang tidak diketahui aktivitasnya. Main sadap sana-sini. MK bilang penyadapan itu melanggar HAM. Penyadapan tidak boleh diatur oleh peraturan di bawah undang-undang. Sejak itu, tidak ada lagi audit terhadap penyadapan KPK," ungkap Fahri.
"Kalau masalah begini banyak, jangan dikira tidak ada masalah. Ayo bicara akademik. Saat saya bertemu Pak Jokowi, dia mengerti KPK. Cuma saya ngerti, di sekitar Pak Jokowi," imbuhnya.
Pilihan:
Polri Periksa Abraham Samad di Kasus Rumah Kaca
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan tidak setuju dengan usulan revisi UU KPK. Sementara wakilnya, JK setuju adanya revisi UU KPK demi memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi.
Fahri mengatakan, sikap menolak usulan revisi UU KPK dapat berakibat fatal jika di kemudian hari ada kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan komisioner lembaga antikorupsi tersebut.
"Kalau orang tidak sadar pentingnya revisi, nanti ada kejadian lagi, baru minta revisi. Pimpinan KPK telah berkomunikasi dengan kami, memang butuh beberapa revisi," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).
Fahri mengatakan, salah satu kewenangan yang perlu dikoreksi lantaran kerap disalahgunakan oleh penyidik KPK adalah dalam hal menyadap. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), papar Fahri, menyadap adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Masusia (HAM).
"Ada kegiatan penyidik yang tidak diketahui aktivitasnya. Main sadap sana-sini. MK bilang penyadapan itu melanggar HAM. Penyadapan tidak boleh diatur oleh peraturan di bawah undang-undang. Sejak itu, tidak ada lagi audit terhadap penyadapan KPK," ungkap Fahri.
"Kalau masalah begini banyak, jangan dikira tidak ada masalah. Ayo bicara akademik. Saat saya bertemu Pak Jokowi, dia mengerti KPK. Cuma saya ngerti, di sekitar Pak Jokowi," imbuhnya.
Pilihan:
Polri Periksa Abraham Samad di Kasus Rumah Kaca
(maf)
