PAN-PD Berpeluang Masuk Kabinet
PAN-PD Berpeluang Masuk Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Politik nasional bakal bergulir dinamis. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpeluang menarik kader dari partai Koalisi Merah Putih (KMP) dan membentuk koalisi besar jika dalam evaluasi Kabinet Kerja nanti berujung pada reshuffle.
Adapun Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengungkapkan Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla (JK) membutuhkan stabilitas politik sehingga sangat memungkinkan menambah kekuatan koalisi untuk mengamankan kebijakan dan programprogram pemerintah. ”Saya rasa kansnya cukup besar. Karena Presiden berhadapan dengan realitas politik yang terfragmentasi sehingga merasa perlu menambah jumlah dukungan politik,” kata M Qodari kepada KORAN SINDO kemarin.
Jika itu terjadi, posisi PAN yang paling berpeluang mendapatkan jatah menteri mengingat komunikasinya selama ini sudah cukup intens. Selain PAN, Partai Demokrat (PD) juga dinilai berpeluang masuk dalam gerbong pemerintahan karena posisinya selama ini yang tidak masuk pada blok KMP.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan siap mendukung pemerintah dalam posisinya sebagai penyeimbang. ”Pertama Demokrat karena dia tidak masuk blok KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP. Kedua, PAN karena Hatta (Hatta Rajasa) bukan lagi ketua umum. Ditambah kedua partai ini tidak konflik sehingga komandannya jelas,” ujarnya.
Analis politik dari CSIS Arya Fernandes mengungkapkan peluang akan adanya partai dari KMP yang bergabung ke pemerintah masih sangat terbuka. Terlebih partai seperti PAN selalu memainkan politik abu-abu pascapilpres. Hanya saja, bagi pemilih PAN langkah bergabung dengan pemerintah akan membingungkan. ”Politik dua kaki yang dimainkan PAN sewaktuwaktu akan menjadi boomerang bagi mereka,” ujarnya.
Sementara Partai Demokrat, kata Arya, sudah mendeklarasikan sebagai penyeimbang. Karenanya, bila masuk kabinet maka akan dilihat sebagai sikap politik menjilat ludah sendiri. ”Dan bila bergabung Demokrat akan terkungkung di dalam, tak leluasa bermanuver,” tuturnya. Apalagi, di tengah lemahnya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK, sebenarnya pilihan bergabung dengan koalisi pemerintah tidak menjadi pilihan yang seksi dan strategis.
Selain itu, di tengah personalisasi Jokowi dan popularitas Jokowi yang kuat, kader partai di pemerintahan juga tidak akan bisa berbuat banyak. ”Artinya bila berhasil, semua insentif atau keuntungan akan diperoleh oleh Jokowi,” ungkapnya. Ketua Bapilu PAN Viva Yoga Mauladi mengakui peluang masuknya PAN di gerbong pemerintahan sangat dimungkinkan.
Menurut dia, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 UUD 1945. ”Sesuai platform perjuangan PAN, berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan adalah sama-sama mulianya, untuk kebaikan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara,” katanya. Tapi, kata dia, sampai saat ini belum ada permintaan dan penawaran dari presiden.
Untuk itu, PAN berpesan jika presiden melaksanakan reshuffle hendaklah menuju ke kabinet ahli (zaken kabinet), yaitu kabinet yang diisi oleh orang yang memiliki kapasitas dan intelektualitas yang bagus dan profesional dalam bidangnya. ”Tidak usah lagi mendikotomikan orang parpol versus orang profesional. Karena orang parpol juga banyak yang profesional dan bertitel profesor doktor,” terangnya.
Jika PAN masuk kabinet, Viva meyakini tidak akan memengaruhi peta politik di parlemen. Sebab blok politik di DPR dalam realitasnya, misalnya pada rapatrapat komisi sudah cair. Menurut dia, tak akan lagi ada blok KIH dan KMP karena seluruh anggota DPR menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan controlling, baik anggota yang partainya di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. ”Yang penting berorientasi pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menambahkan tidak adil jika reshuffle dilakukan saat masa pemerintahan baru berjalan tujuh bulan. ”Saya pernah jadi menteri, kalau 7 bulan itu nggak adil, menterinya sudahbengep- bengep itu, tunggulah sampai 1 tahun,” ujarnya. Zulkifli lebih memilih enggan menanggapi jika partainya akan diminta untuk mengisi salah satu kursi di Kabinet Kerja.
Politikus Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf tidak mau menanggapi isu soal kemungkinan partainya masuk gerbong pemerintahan. Bagi Demokrat, yang dijadikan pegangan politik sampai saat ini adalah keputusan menjadi kekuatan penyeimbang sebagaimana diungkapkan berkali- kaliolehKetuaUmumPartai Demokrat SBY.
Dengan posisinya sebagai penyeimbang, kata dia, lebih baik Demokrat berada di luar pemerintahan. Meski begitu, bukan berarti Demokrat sebagai oposisi. ”Penyeimbang itu kan nggak harus ada di dalam. Penyeimbang itu artinya tidak ada di dalam. Kalau ada di dalam kan artinya partai pemerintah nanti,” ujarnya.
PDIP Minta Tambah Lima Menteri
Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menambahkan bahwa Pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan PDIP yang linear dengan logika rakyat. Karena itu, PDIP paling bertanggung jawab di antara partai pengusung yang lain. Alasannya, PDIP merupakan pengusung pertama pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut dia, gagal dan suksesnya pemerintahan Jokowi akan berimplikasi langsung pada kredibilitas dan elektabilitas PDIP di 2019. ”Kita menginginkan agar Jokowi mempertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader-kader PDIP untuk membantu beliau di kursi pemerintahan ini,” ujarnya. Dia menyebut Jokowi agar menarik lima lagi kader PDIP di kabinetnya sehingga total menjadi sembilan.
Menurutnya, semakin banyak yang berasal dari parpol pendukung semakin baik kebijakan pemerintahan akan mulus di DPR. Basarah mengatakan, nyatanya dalam tujuh bulan pemerintahan ini, ketidakprofesionalan itu terjadi pada kalangan menteri nonpartai sehingga tidak relevan untuk mendebatkan seorang menteri itu harus profesional atau tidak.
Yang paling penting bagaimana Jokowi bisa merekrut menterimenteri yang efektif. ”Saya kira Pak Jokowi juga butuh tambahan politik di parlemen. Jokowi butuh tambahan parpol di parlemen. Dalam hal ini jika PAN dan Demokrat ingin masuk, itu tambahan baik. Saya kira itu tidak ada masalah selama sesuai untuk kemajuan bangsa,” tambahnya.
Gerindra Tetap Oposisi
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahessa mengatakan, tidak masalah jika ada partai di KMP yang akan masuk dalam gerbong koalisi pemerintah. Sebab ikatan dalam KMP memang saat itu disatukan dengan pengusungan calon di pilpres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
”KMP itu terbentuk dulu dari komunitas kelompok yang mengklaim gabungan pendukung Prabowo. Kalau masih solid syukur, kalau bubar itu soal waktu,” kata Desmond. Namun dia memastikan bahwa Partai Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Terlepas nanti jika reshuffle kabinet, Presiden Jokowi akan menawarkan posisi menteri kepada partai-partai KMP.
”Gerindra konsisten tetap berada di luar pemerintahan,” tegasnya. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono menambahkan reshuffle kabinet merupakan suatu hal yang wajar dalam melakukan evaluasi jajaran kabinet yang berbasis pada kinerja. Dia juga mengatakan kinerja menteri yang tidak punya pijakan kuat terhadap parpol juga layak dirombak karena selama ini banyak membuat hubungan Jokowi dan partai pendukungnya merenggang.
”Menteri yang layak diganti adalah para menteri yang menangani masalah ekonomi karena dari keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maka jelas menteri-menteri yang mengurus ekonomi tidak kapabel dan gagal,” tegasnya. Adapun Presiden Jokowi kemarin kembali mengatakan telah menerima semua laporan para pembantunya di Kabinet Kerja.
”Sudah saya sampaikan, semua sudah menyampaikan laporan, untuk 6 bulan lalu dan 6 bulan akan datang, tapi belum saya baca. Nantilah. Malammalam saya baca,” ujar Kepala Negara di Jakarta. Dia juga mengatakan akan tetap mengevaluasi kabinetnya, baik harian, mingguan maupun bulanan.
”Kan sudah saya sampaikan, saya itu evaluasi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” katanya, diplomatis saat ditanya terkait rencana reshuffle. Dia tidak menjelaskan lebih jauh apakah evaluasi para menteri tersebut akan dipakai bahan untuk melakukan reshuffle kabinetnya.
Sebelumnya, sebuahlembaga merilis survei terkait penilaian kalangan profesional menengah atas Jakarta terhadap kinerja Kabinet Kerja. Hasilnya, mereka menginginkan Presiden Jokowi segera melakukan reshufflekabinet karena munculnya berbagai masalah ekonomi.
Rahmat sahid/ mula akmal
Adapun Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengungkapkan Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla (JK) membutuhkan stabilitas politik sehingga sangat memungkinkan menambah kekuatan koalisi untuk mengamankan kebijakan dan programprogram pemerintah. ”Saya rasa kansnya cukup besar. Karena Presiden berhadapan dengan realitas politik yang terfragmentasi sehingga merasa perlu menambah jumlah dukungan politik,” kata M Qodari kepada KORAN SINDO kemarin.
Jika itu terjadi, posisi PAN yang paling berpeluang mendapatkan jatah menteri mengingat komunikasinya selama ini sudah cukup intens. Selain PAN, Partai Demokrat (PD) juga dinilai berpeluang masuk dalam gerbong pemerintahan karena posisinya selama ini yang tidak masuk pada blok KMP.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan siap mendukung pemerintah dalam posisinya sebagai penyeimbang. ”Pertama Demokrat karena dia tidak masuk blok KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP. Kedua, PAN karena Hatta (Hatta Rajasa) bukan lagi ketua umum. Ditambah kedua partai ini tidak konflik sehingga komandannya jelas,” ujarnya.
Analis politik dari CSIS Arya Fernandes mengungkapkan peluang akan adanya partai dari KMP yang bergabung ke pemerintah masih sangat terbuka. Terlebih partai seperti PAN selalu memainkan politik abu-abu pascapilpres. Hanya saja, bagi pemilih PAN langkah bergabung dengan pemerintah akan membingungkan. ”Politik dua kaki yang dimainkan PAN sewaktuwaktu akan menjadi boomerang bagi mereka,” ujarnya.
Sementara Partai Demokrat, kata Arya, sudah mendeklarasikan sebagai penyeimbang. Karenanya, bila masuk kabinet maka akan dilihat sebagai sikap politik menjilat ludah sendiri. ”Dan bila bergabung Demokrat akan terkungkung di dalam, tak leluasa bermanuver,” tuturnya. Apalagi, di tengah lemahnya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK, sebenarnya pilihan bergabung dengan koalisi pemerintah tidak menjadi pilihan yang seksi dan strategis.
Selain itu, di tengah personalisasi Jokowi dan popularitas Jokowi yang kuat, kader partai di pemerintahan juga tidak akan bisa berbuat banyak. ”Artinya bila berhasil, semua insentif atau keuntungan akan diperoleh oleh Jokowi,” ungkapnya. Ketua Bapilu PAN Viva Yoga Mauladi mengakui peluang masuknya PAN di gerbong pemerintahan sangat dimungkinkan.
Menurut dia, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 UUD 1945. ”Sesuai platform perjuangan PAN, berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan adalah sama-sama mulianya, untuk kebaikan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara,” katanya. Tapi, kata dia, sampai saat ini belum ada permintaan dan penawaran dari presiden.
Untuk itu, PAN berpesan jika presiden melaksanakan reshuffle hendaklah menuju ke kabinet ahli (zaken kabinet), yaitu kabinet yang diisi oleh orang yang memiliki kapasitas dan intelektualitas yang bagus dan profesional dalam bidangnya. ”Tidak usah lagi mendikotomikan orang parpol versus orang profesional. Karena orang parpol juga banyak yang profesional dan bertitel profesor doktor,” terangnya.
Jika PAN masuk kabinet, Viva meyakini tidak akan memengaruhi peta politik di parlemen. Sebab blok politik di DPR dalam realitasnya, misalnya pada rapatrapat komisi sudah cair. Menurut dia, tak akan lagi ada blok KIH dan KMP karena seluruh anggota DPR menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan controlling, baik anggota yang partainya di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. ”Yang penting berorientasi pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menambahkan tidak adil jika reshuffle dilakukan saat masa pemerintahan baru berjalan tujuh bulan. ”Saya pernah jadi menteri, kalau 7 bulan itu nggak adil, menterinya sudahbengep- bengep itu, tunggulah sampai 1 tahun,” ujarnya. Zulkifli lebih memilih enggan menanggapi jika partainya akan diminta untuk mengisi salah satu kursi di Kabinet Kerja.
Politikus Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf tidak mau menanggapi isu soal kemungkinan partainya masuk gerbong pemerintahan. Bagi Demokrat, yang dijadikan pegangan politik sampai saat ini adalah keputusan menjadi kekuatan penyeimbang sebagaimana diungkapkan berkali- kaliolehKetuaUmumPartai Demokrat SBY.
Dengan posisinya sebagai penyeimbang, kata dia, lebih baik Demokrat berada di luar pemerintahan. Meski begitu, bukan berarti Demokrat sebagai oposisi. ”Penyeimbang itu kan nggak harus ada di dalam. Penyeimbang itu artinya tidak ada di dalam. Kalau ada di dalam kan artinya partai pemerintah nanti,” ujarnya.
PDIP Minta Tambah Lima Menteri
Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menambahkan bahwa Pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan PDIP yang linear dengan logika rakyat. Karena itu, PDIP paling bertanggung jawab di antara partai pengusung yang lain. Alasannya, PDIP merupakan pengusung pertama pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut dia, gagal dan suksesnya pemerintahan Jokowi akan berimplikasi langsung pada kredibilitas dan elektabilitas PDIP di 2019. ”Kita menginginkan agar Jokowi mempertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader-kader PDIP untuk membantu beliau di kursi pemerintahan ini,” ujarnya. Dia menyebut Jokowi agar menarik lima lagi kader PDIP di kabinetnya sehingga total menjadi sembilan.
Menurutnya, semakin banyak yang berasal dari parpol pendukung semakin baik kebijakan pemerintahan akan mulus di DPR. Basarah mengatakan, nyatanya dalam tujuh bulan pemerintahan ini, ketidakprofesionalan itu terjadi pada kalangan menteri nonpartai sehingga tidak relevan untuk mendebatkan seorang menteri itu harus profesional atau tidak.
Yang paling penting bagaimana Jokowi bisa merekrut menterimenteri yang efektif. ”Saya kira Pak Jokowi juga butuh tambahan politik di parlemen. Jokowi butuh tambahan parpol di parlemen. Dalam hal ini jika PAN dan Demokrat ingin masuk, itu tambahan baik. Saya kira itu tidak ada masalah selama sesuai untuk kemajuan bangsa,” tambahnya.
Gerindra Tetap Oposisi
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahessa mengatakan, tidak masalah jika ada partai di KMP yang akan masuk dalam gerbong koalisi pemerintah. Sebab ikatan dalam KMP memang saat itu disatukan dengan pengusungan calon di pilpres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
”KMP itu terbentuk dulu dari komunitas kelompok yang mengklaim gabungan pendukung Prabowo. Kalau masih solid syukur, kalau bubar itu soal waktu,” kata Desmond. Namun dia memastikan bahwa Partai Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Terlepas nanti jika reshuffle kabinet, Presiden Jokowi akan menawarkan posisi menteri kepada partai-partai KMP.
”Gerindra konsisten tetap berada di luar pemerintahan,” tegasnya. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono menambahkan reshuffle kabinet merupakan suatu hal yang wajar dalam melakukan evaluasi jajaran kabinet yang berbasis pada kinerja. Dia juga mengatakan kinerja menteri yang tidak punya pijakan kuat terhadap parpol juga layak dirombak karena selama ini banyak membuat hubungan Jokowi dan partai pendukungnya merenggang.
”Menteri yang layak diganti adalah para menteri yang menangani masalah ekonomi karena dari keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maka jelas menteri-menteri yang mengurus ekonomi tidak kapabel dan gagal,” tegasnya. Adapun Presiden Jokowi kemarin kembali mengatakan telah menerima semua laporan para pembantunya di Kabinet Kerja.
”Sudah saya sampaikan, semua sudah menyampaikan laporan, untuk 6 bulan lalu dan 6 bulan akan datang, tapi belum saya baca. Nantilah. Malammalam saya baca,” ujar Kepala Negara di Jakarta. Dia juga mengatakan akan tetap mengevaluasi kabinetnya, baik harian, mingguan maupun bulanan.
”Kan sudah saya sampaikan, saya itu evaluasi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” katanya, diplomatis saat ditanya terkait rencana reshuffle. Dia tidak menjelaskan lebih jauh apakah evaluasi para menteri tersebut akan dipakai bahan untuk melakukan reshuffle kabinetnya.
Sebelumnya, sebuahlembaga merilis survei terkait penilaian kalangan profesional menengah atas Jakarta terhadap kinerja Kabinet Kerja. Hasilnya, mereka menginginkan Presiden Jokowi segera melakukan reshufflekabinet karena munculnya berbagai masalah ekonomi.
Rahmat sahid/ mula akmal
(bbg)
Explore More