222 Daerah Telah Tandatangani Pencairan Anggaran Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan sebanyak 222 daerah atau 82,53% telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). NPHD itu ditandatangani sebagai dasar pencairan anggaran pemilu kepala daerah (Pilkada).
"47 daerah atau 17,47% dalam proses penandatanganan NPHD," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam keterangan resminya, Senin (22/6/2015).
Dilanjutkan Tjahjo, Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah Kemendagri terus memantau pemerintah daerah (Pemda) yang belum menandatangani NPHD tersebut. Dia menambahkan, tiap hari ada peningkatan jumlah Pemda yang menandatangani NPHD itu.
"Masalahnya anggaran sudah cukup atau tercukupi, hanya perlu pemahaman yang sama antara Panwas dengan Pemda saja prinsipnya, kami optimis bisa selesai mengikuti tahapan-tahapannya," tuturnya.
PILIHAN:
KPU Ingatkan Pemerintah Pusat & Pemda Siapkan Anggaran Pilkada
Alasan KPU Ngotot Pakai SK Kemenkumham Daftar di Pilkada
"47 daerah atau 17,47% dalam proses penandatanganan NPHD," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam keterangan resminya, Senin (22/6/2015).
Dilanjutkan Tjahjo, Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah Kemendagri terus memantau pemerintah daerah (Pemda) yang belum menandatangani NPHD tersebut. Dia menambahkan, tiap hari ada peningkatan jumlah Pemda yang menandatangani NPHD itu.
"Masalahnya anggaran sudah cukup atau tercukupi, hanya perlu pemahaman yang sama antara Panwas dengan Pemda saja prinsipnya, kami optimis bisa selesai mengikuti tahapan-tahapannya," tuturnya.
PILIHAN:
KPU Ingatkan Pemerintah Pusat & Pemda Siapkan Anggaran Pilkada
Alasan KPU Ngotot Pakai SK Kemenkumham Daftar di Pilkada
(kri)