Agung Cium Aroma Politisasi Soal Audit BPK ke KPU
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menilai, ditemukannya kerugian negara sebesar Rp334 miliar dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) kental aroma politisasi.
Dia menuding, politisasi dibentuk oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) di DPR untuk memuluskan Ical Cs dinyatakan sebagai kepengurusan Golkar yang sah dan kubunya dapat menunjuk kader-kader di daerah.
"Baru sekarang sih. Seperti ada aroma seperti itu (politisasi). UU Pilkada mau direvisi PKPU keliatan ada tekanan,
sekarang dengan menggunakan BPK ada temuan," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/6/2015).
Dia mengimbau, agar Golkar kubu Ical tidak mengunakan momentum revisi UU ataupun hasil audit BPK sebagai kesempatan untuk memuluskan jalan politik.
"Memang ditindaklanjuti aturannya seperti itu. Tapi jangan kemudian ada kesempatan untuk menggunakan momentum ini," tandas Agung.
PILIHAN:
Ini Penjelasan KPU Soal Hasil Audit BPK
Komisi II DPR Dalami Temuan BPK Soal Penyimpangan KPU
Dia menuding, politisasi dibentuk oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) di DPR untuk memuluskan Ical Cs dinyatakan sebagai kepengurusan Golkar yang sah dan kubunya dapat menunjuk kader-kader di daerah.
"Baru sekarang sih. Seperti ada aroma seperti itu (politisasi). UU Pilkada mau direvisi PKPU keliatan ada tekanan,
sekarang dengan menggunakan BPK ada temuan," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/6/2015).
Dia mengimbau, agar Golkar kubu Ical tidak mengunakan momentum revisi UU ataupun hasil audit BPK sebagai kesempatan untuk memuluskan jalan politik.
"Memang ditindaklanjuti aturannya seperti itu. Tapi jangan kemudian ada kesempatan untuk menggunakan momentum ini," tandas Agung.
PILIHAN:
Ini Penjelasan KPU Soal Hasil Audit BPK
Komisi II DPR Dalami Temuan BPK Soal Penyimpangan KPU
(kri)