Program Wajib Belajar Harus Diseriusi

JAKARTA - Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar merumuskan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun yang detail, sehingga bisa direalisasikan secepatnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman menjelaskan, dalam rapat terakhir dengan Kemendikbud beberapa waktu lalu, Wajar 12 Tahun memang masih diagendakan pemerintah. Namun, Komisi X menganggap Kemendikbud tidak serius untuk mewujudkannya.

Hal ini terlihat dari belum ada blueprint Wajar 12 Tahun yang dibuat secara detail oleh Kemendikbud. Dia mengungkapkan, Komisi X kaget pemerintah menginginkan Wajar 12 Tahun tanpa kelihatan permintaan anggaran. ”Apa program untuk menjalankan Wajar 12 Tahun saja belum jelas. Kami minta dulu blueprint dari Kemendikbud jika ingin meminta kenaikan anggaran untuk Wajar 12 Tahun itu,” katanya di kantor Kemendikbud kemarin.

Sohibul menjelaskan, permintaan dari Komisi X sangat sederhana yakni agenda Wajar 12 Tahun itu tecermin dari program dan anggaran yang jelas. Menurutnya, anggaran yang diusulkan Kemendikbud untuk Wajar 12 Tahun sangat kecil sehingga dipandang keinginan pemerintah untuk Wajar 12 Tahun tidak tecermin dari usulan anggaran itu. Komisi X juga mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan anggaran Wajar 12 Tahun yang langsung dicerminkan dengan program-programnya.

Roadmap seperti itu, terangnya, yang ditunggu legislatif jika pemerintah ingin mendapat dukungan Komisi agar Wajar 12 Tahun berjalan lancar. Dia menambahkan, spirit dalam peraturan perundangan wajib belajar itu sebetulnya ada di jenjang pendidikan dasar, yakni SD dan SMP. Namun jika pemerintah ingin siswa bisa belajarhinggaSMA, akanlebihbaik lagi untuk perluasan akses pendidikan.

Oleh karena itu dengan penggabungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) maka Wajar 12 Tahun harus lebih diseriusi Kemendikbud. ”Bukan hanya penggabungan Dikdasmen saja, tetapi tecermin dari program dan anggaran,” terangnya.

Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra berpendapat, pemerintah sebaiknya menghentikan aksi pencitraan dengan memaksakan Wajar 12 Tahun, sebab dinilai masih belum merata dan berkeadilan. Dia menyatakan belum semua daerah merasakan pendidikan hingga SMP seperti di Jambi.

Dia mengungkapkan, di Jambi saja belum tentu ada SD di setiap desanya, sementara kita sudah bermimpi mewajibkan pendidikan hingga SMA. Dia meminta agar Kemendikbud mengevaluasi Wajar 9 tahun terlebih dulu. Menurut Mendikbud Anies Baswedan, langkah konkret yang harus dilakukan untuk Wajar 12 Tahun adalah meningkatkan anggaran untuk bisa meningkatkan percepatan daya tampung. Namun bukan hanya pembangunan fisik yang dikejar pemerintah, kualitas mutlak ditingkatkan juga.

Menurut Anies, percepatan pembangunan SMA/Sederajat, juga perlu didorong oleh Komisi X. ”Ruang kelas kita saja tidak cukup. Akibatnya 2,5 juta anak SD tidak lulus SMA. Mari kita tengok angkatan kerja kita, dari 120 angkatan kerja kita, 78 juta berpendidikan SD,” urai mantan rektor Universitas Paramadina tersebut.

Dia menambahkan, jika hal ini tidak segera diperbaiki dengan melakukan percepatan maka tingkat persaingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan sangat rendah. ”Kita perlu belanja modal sekarang untuk percepatan SMA/sederajat. Penekanannya pada SMK yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing,” papar Anies.

Neneng zubaidah