Disemprot Jokowi, Menko Maritim Evaluasi Pelayanan Priok
Jum'at, 19 Juni 2015 - 05:16 WIB
Disemprot Jokowi, Menko Maritim Evaluasi Pelayanan Priok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Indroyono Soesilo langsung mengevaluasi pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Hal itu buntut dari kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin atas lambatnya waktu tunggu kapal bongkar muat alias dwelling time di Tanjung Priok. Indroyono Soesilo mengaku langsung blusukan ke Pelabuhan Tanjung Priok.
"Tadi saya langsung blusukan lagi ke sana melihat pusat pemantauan data pelabuhan di Pelindo dan ke bea cukai," kata Indroyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
Dalam blusukannya, Indroyono mengaku mengundang Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.
"Kesimpulannya, khusus untuk dwelling time, itu perintah presiden harus cepat, transparan. Nah sudah ada web-nya www.dwelling.indonesiaport.co.id, jadi anda bisa lihat perkembangannya dari jam ke jam karena kita harus turun jadi 4,7 hari," tutur Indroyono.
Kemudian untuk software, kata dia, Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan inaportnet. "Sistemnya itu, September ini selesai dan itu harus sinkron dengan sistem software yang dibuat Pelindo. Supaya masyarakat bisa lihat turun apa enggak," kata dia.
Lalu, lanjut dia akan ada Keputusan Presiden (Keppres) guna memerkuat peran dari port authority.
"Keempat, Kemendag akan mengharuskan barang-barang yang kapal-kapal berangkat harus kirim manifest segera sebelum kapal itu mendarat di Indonesia. Beberapa yang membuat dwelling time lama itu barang baru turun, baru mengurus izin. Kalau diberitahu 2 - 3 kali itu ya ya dicabut izinnya sama Mendag," tambah dia.
Dia menambahkan, pekan depan paling lambat Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel akan memasang ikan pemberitahuan mekanisme yang benar.
"Kemarin kan masih 5,5 padahal target 4,7 hari. Untuk keluarkan barang ada 3 fase: pre-custom itu ada Kemendag, Badan Pom, karantina, Kemenkes, Kemenperin. Lalu custom, post custom. Kalau ini cepat tapi post custom bea cukai lama, ya jadi lama juga," ujar dia.
"Jadi nanti dengan port authority akan diusahakan," tandas Indroyono.
Hal itu buntut dari kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin atas lambatnya waktu tunggu kapal bongkar muat alias dwelling time di Tanjung Priok. Indroyono Soesilo mengaku langsung blusukan ke Pelabuhan Tanjung Priok.
"Tadi saya langsung blusukan lagi ke sana melihat pusat pemantauan data pelabuhan di Pelindo dan ke bea cukai," kata Indroyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
Dalam blusukannya, Indroyono mengaku mengundang Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.
"Kesimpulannya, khusus untuk dwelling time, itu perintah presiden harus cepat, transparan. Nah sudah ada web-nya www.dwelling.indonesiaport.co.id, jadi anda bisa lihat perkembangannya dari jam ke jam karena kita harus turun jadi 4,7 hari," tutur Indroyono.
Kemudian untuk software, kata dia, Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan inaportnet. "Sistemnya itu, September ini selesai dan itu harus sinkron dengan sistem software yang dibuat Pelindo. Supaya masyarakat bisa lihat turun apa enggak," kata dia.
Lalu, lanjut dia akan ada Keputusan Presiden (Keppres) guna memerkuat peran dari port authority.
"Keempat, Kemendag akan mengharuskan barang-barang yang kapal-kapal berangkat harus kirim manifest segera sebelum kapal itu mendarat di Indonesia. Beberapa yang membuat dwelling time lama itu barang baru turun, baru mengurus izin. Kalau diberitahu 2 - 3 kali itu ya ya dicabut izinnya sama Mendag," tambah dia.
Dia menambahkan, pekan depan paling lambat Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel akan memasang ikan pemberitahuan mekanisme yang benar.
"Kemarin kan masih 5,5 padahal target 4,7 hari. Untuk keluarkan barang ada 3 fase: pre-custom itu ada Kemendag, Badan Pom, karantina, Kemenkes, Kemenperin. Lalu custom, post custom. Kalau ini cepat tapi post custom bea cukai lama, ya jadi lama juga," ujar dia.
"Jadi nanti dengan port authority akan diusahakan," tandas Indroyono.
(maf)
