Maksimalkan Penyerapan Anggaran
Rabu, 17 Juni 2015 - 08:18 WIB
Maksimalkan Penyerapan Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah harus memaksimalkan penyerapan anggaran 2015 untuk mendorong perbaikan perekonomian yang kini mengalami pelambatan.
Penyerapan anggaran maksimal diharapkan bisa memberikan efek pertumbuhan ekonomi lebih baik. Harapan ini disampaikan Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, terutama untuk kementerian dengan anggaran besar seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan. Namun di sisi lain Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad pesimistis penyerapan bisa maksimal karena hingga bulan Juni baru mencapai 31% dari target.
”Kami di Komisi V DPR selalu mendorong kementerian sektor infrastruktur seperti Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan untuk mendorong penyerapan yang lebih baik pada tahun ini. Kita tahu, ada banyak masalah administrasi pada tahun ini seperti kekosongan posisi-posisi eselon, termasuk nomenklatur, sehingga proses pencairan juga terlambat,” ujar Djemi Francis kepada KORAN SINDO .
Sejauh ini penyerapan anggaran kedua kementerian tersebut masih sangat rendah, yakni mencapai 11% dan 5%.Setelah Lebaran, mereka menjanjikan penyerapan akan lebih baik. Dia pun menandaskan, Komisi V akan terus memantau perkembangan penyerapan anggaran. ”Yang jelas, akan kami kawal dan tagih terus. Jangan hanya punya anggaran yang besar, tetapi belanjanya hanya lancar untuk belanja pegawai saja,” pungkas dia.
Sebagai informasi, tahun ini anggaran Kementerian PUPR hingga akhir tahun mencapai Rp118 triliun (APBNP 2015), sedangkan Kementerian Perhubungan mencapai Rp64 triliun (APBN-P 2015). Adapun Fadel Muhammad pesimistis penyerapan anggaran bisa mencapai target, yakni pada kisaran 92-92%. Dia menyebutkan, berdasar data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di depan Komisi XI DPR, hingga Juni penyerapan baru mencapai Rp600 triliun atau 31% dari target.
”Angka itu sangat rendah, rasanya sulit untuk mengejar target karena ini sudah bulan Juni, tapi belum ada 50% penyerapannya,” ucapnya saat dihubungi KORAN SINDO. Merespons persoalan tersebut, menurut Fadel, DPR telah meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah supaya penyerapan lebih cepat. Salah satunya adalah menggarisbawahi beberapa kementerian yang memiliki anggaran besar seperti Kementerian PUPR atau Kementerian Perhubungan agar semakin cepat merealisasi dana belanjanya. DPR juga menekankan perbaikan mekanisme birokrasi.
”Selain itu, kami mau pemerintah khususnya Kementerian Keuangan mengontrol penyerapan di daerah karena di sana pergerakan pertumbuhannya sangat lambat, sehingga fokusnya tidak hanya di kementerian/ lembaga (K/L) pusat, tapi realisasi di daerah itu jauh lebih mengkhawatirkan,” katanya. Lebih jauh dia mengatakan, lambatnya penyerapan yang terjadi saat ini memang harus dikoordinasikan dengan semua kementerian agar pertumbuhan di semua sektor dapat terjadi serempak.
Ke depannya, Komisi XI akan kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan selaku bendahara negara untuk memicu penyerapan anggaran menjadi lebih cepat. Fadel lantas mengingatkan penyerapan di tahun ini tantangannya menjadi lebih tinggi karena hilangnya porsi subsidi bahan bakar minyak (BBM). ”Tahunlalupemerintahbisalakukan penyerapan belanja 95% karena pemerintah masih mengatur harga BBM itu sendiri,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tengah melakukan percepatan belanja pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Dia berjanji belanja kuartal II akan lebih baik dari kuartal I yang terbentur persoalan nomenklatur.
Dia pun meyakini, jika penyerapan berjalan cepat, produktivitas dalam negeri akan terpacu dan pada akhirnya bisa mengurangi dampak negatif tekanan perlambatan ekonomi global.
Ichsan amin/ rabia edra almira/ andik sismanto/ romi kurniawan/ chandra gunawan
Penyerapan anggaran maksimal diharapkan bisa memberikan efek pertumbuhan ekonomi lebih baik. Harapan ini disampaikan Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, terutama untuk kementerian dengan anggaran besar seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan. Namun di sisi lain Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad pesimistis penyerapan bisa maksimal karena hingga bulan Juni baru mencapai 31% dari target.
”Kami di Komisi V DPR selalu mendorong kementerian sektor infrastruktur seperti Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan untuk mendorong penyerapan yang lebih baik pada tahun ini. Kita tahu, ada banyak masalah administrasi pada tahun ini seperti kekosongan posisi-posisi eselon, termasuk nomenklatur, sehingga proses pencairan juga terlambat,” ujar Djemi Francis kepada KORAN SINDO .
Sejauh ini penyerapan anggaran kedua kementerian tersebut masih sangat rendah, yakni mencapai 11% dan 5%.Setelah Lebaran, mereka menjanjikan penyerapan akan lebih baik. Dia pun menandaskan, Komisi V akan terus memantau perkembangan penyerapan anggaran. ”Yang jelas, akan kami kawal dan tagih terus. Jangan hanya punya anggaran yang besar, tetapi belanjanya hanya lancar untuk belanja pegawai saja,” pungkas dia.
Sebagai informasi, tahun ini anggaran Kementerian PUPR hingga akhir tahun mencapai Rp118 triliun (APBNP 2015), sedangkan Kementerian Perhubungan mencapai Rp64 triliun (APBN-P 2015). Adapun Fadel Muhammad pesimistis penyerapan anggaran bisa mencapai target, yakni pada kisaran 92-92%. Dia menyebutkan, berdasar data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di depan Komisi XI DPR, hingga Juni penyerapan baru mencapai Rp600 triliun atau 31% dari target.
”Angka itu sangat rendah, rasanya sulit untuk mengejar target karena ini sudah bulan Juni, tapi belum ada 50% penyerapannya,” ucapnya saat dihubungi KORAN SINDO. Merespons persoalan tersebut, menurut Fadel, DPR telah meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah supaya penyerapan lebih cepat. Salah satunya adalah menggarisbawahi beberapa kementerian yang memiliki anggaran besar seperti Kementerian PUPR atau Kementerian Perhubungan agar semakin cepat merealisasi dana belanjanya. DPR juga menekankan perbaikan mekanisme birokrasi.
”Selain itu, kami mau pemerintah khususnya Kementerian Keuangan mengontrol penyerapan di daerah karena di sana pergerakan pertumbuhannya sangat lambat, sehingga fokusnya tidak hanya di kementerian/ lembaga (K/L) pusat, tapi realisasi di daerah itu jauh lebih mengkhawatirkan,” katanya. Lebih jauh dia mengatakan, lambatnya penyerapan yang terjadi saat ini memang harus dikoordinasikan dengan semua kementerian agar pertumbuhan di semua sektor dapat terjadi serempak.
Ke depannya, Komisi XI akan kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan selaku bendahara negara untuk memicu penyerapan anggaran menjadi lebih cepat. Fadel lantas mengingatkan penyerapan di tahun ini tantangannya menjadi lebih tinggi karena hilangnya porsi subsidi bahan bakar minyak (BBM). ”Tahunlalupemerintahbisalakukan penyerapan belanja 95% karena pemerintah masih mengatur harga BBM itu sendiri,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tengah melakukan percepatan belanja pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Dia berjanji belanja kuartal II akan lebih baik dari kuartal I yang terbentur persoalan nomenklatur.
Dia pun meyakini, jika penyerapan berjalan cepat, produktivitas dalam negeri akan terpacu dan pada akhirnya bisa mengurangi dampak negatif tekanan perlambatan ekonomi global.
Ichsan amin/ rabia edra almira/ andik sismanto/ romi kurniawan/ chandra gunawan
(ars)
