Dua Kementerian Ini Dianggap Gagal Aplikasikan Nawacita

JAKARTA - Dua kementerian mendapat sorotan tajam yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) setelah terulangnya kasus kekerasan berujung kematian yang kali ini menimpa bocah delapan tahun, Angeline di Sanur Bali.

Dua kementerian itu dianggap telah gagal mengejawantahkan program nawacita yang digembar-gemborkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkampanye pemilihan presiden (pilpres).

“Kementerian PP-PA dan Kemensos seharusnya menjadi leading sector yang memperkuat nawacita itu. Tapi berkali-kali kita lihat di RPJM kedua kementerian itu, nawacita tentang itu tidak terakomodir dengan baik,” ujar Anggota DPR RI Komisi VIII Maman Imanul Haq saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio "Angeline Wajah Kita" di Cikini Jakarta Sabtu (13/6/2015).

Menurut politisi dari PKB itu, yang terjadi kemudian kedua kementerian sama-sama mempunyai program baru yang identik dengan anggaran. Padahal, Maman secara pribadi lebih menginginkan agar kedua kementerian itu bisa sama-sama mendahulukan kegiatan atau program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan anak.

“Misalnya sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, lalu puskesmas anak, itu diangkat dan diajak partisipasi masyarakat,” kata Maman.

Lebih lanjut, Maman tidak ingin kasus yang menimpa Angeline ini menjadi komoditas bagi kedua kementerian itu untuk meminta penambahan anggaran. Tetapi yang harus dilakukan meningkatkan kinerjanya yang masih dianggap kurang.

“Saya tidak ingin kasus Angeline jadi komoditas tambah anggaran dan sebagainya, tapi jadi tugas kita, dorongan kita untuk memberi yang terbaik untuk anak,” pungkasnya.