Bawaslu Cium Gerakan Calo Pilkada
Sabtu, 13 Juni 2015 - 03:47 WIB
Bawaslu Cium Gerakan Calo Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencium adanya keberadaan calo pilkada perorangan di dalam partai politik (parpol). Oknum calo ini mengklaim memiliki akses ke DPP partai agar bisa mencalonkan seseorang di partainya.
"Terkait pengawasan Bawaslu, proses seleksi di internal parpol, ada oknum perorangan dalam parpol yang menerima imbalan dari pasangan calon," kata Anggota Bawaslu Nasrullah, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/6/2015).
Nasrullah menjelaskan, Bawaslu menemukan modus operandi baru, bahwa calo politik ini lebih dimainkan oleh perorangan bukan institusional parpol. Oknum ini yang meminta sejumlah uang kepada bakal pasangan calon agar bisa dicalonkan.
"Munculah kira-kira istilah para calo politik yang seolah-olah calo politik ini punya akses kuat di DPP yang memudahkan mereka (bakal calon)," jelas Nasrullah.
Namun disayangkan, Bawaslu belum bisa mmemastikan siapa pelaku tersebut. Yang jelas, Bawaslu sudah mencium adanya gelagat calo politik yang sangat kuat itu. Dan dalam hal ini, Bawaslu merasa kesulitan untuk mengungkap modus ini.
"Ini baru baunya ada. Kami agak kesulitan untuk memastikan siapa orang tapi modusnya sudah tercium," tandasnya.
Selain itu, Nasrullah menambahkan, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung (MA), berbagai pelanggaran dan sengketa yang terjadi dalam pilkada nanti akan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas (Panwas) di daerah-daaerah tempat pelanggaran terjadi.
"Maka Bawaslu pusat perlu memperkuat para panwas ditingkat kabupaten/kota ini," pungkasnya.
"Terkait pengawasan Bawaslu, proses seleksi di internal parpol, ada oknum perorangan dalam parpol yang menerima imbalan dari pasangan calon," kata Anggota Bawaslu Nasrullah, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/6/2015).
Nasrullah menjelaskan, Bawaslu menemukan modus operandi baru, bahwa calo politik ini lebih dimainkan oleh perorangan bukan institusional parpol. Oknum ini yang meminta sejumlah uang kepada bakal pasangan calon agar bisa dicalonkan.
"Munculah kira-kira istilah para calo politik yang seolah-olah calo politik ini punya akses kuat di DPP yang memudahkan mereka (bakal calon)," jelas Nasrullah.
Namun disayangkan, Bawaslu belum bisa mmemastikan siapa pelaku tersebut. Yang jelas, Bawaslu sudah mencium adanya gelagat calo politik yang sangat kuat itu. Dan dalam hal ini, Bawaslu merasa kesulitan untuk mengungkap modus ini.
"Ini baru baunya ada. Kami agak kesulitan untuk memastikan siapa orang tapi modusnya sudah tercium," tandasnya.
Selain itu, Nasrullah menambahkan, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung (MA), berbagai pelanggaran dan sengketa yang terjadi dalam pilkada nanti akan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas (Panwas) di daerah-daaerah tempat pelanggaran terjadi.
"Maka Bawaslu pusat perlu memperkuat para panwas ditingkat kabupaten/kota ini," pungkasnya.
(san)
