Kubu Ical Klaim Rapimnas Golkar Perkuat Munas Riau
Kamis, 11 Juni 2015 - 22:07 WIB
Kubu Ical Klaim Rapimnas Golkar Perkuat Munas Riau
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie (ARB/Ical) mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-VIII untuk memperkuat kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau pada tahun 2009, sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).
"Kita tidak membahas perselisihan tapi memperkuat posisi Partai Golkar hasil Munas Riau," kata Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas ke-VII Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
"Serta masalah-masalah menyangkut keikutsertaan Partai Golkar pada pilkada serentak, dan penandatangan kepesertaan oleh Ketua Umum ARB dan Sekjen Idrus Marham hasil Munas Riau," imbuhnya.
Oleh karena itu lanjut Rambe, dalam Rapimnas itu akan ada penjelasan hukum dari tim hukum Partai Golkar mengenai putusan hukum terkini dalam perselisihan di tubuh Partai Golkar. Khususnya terkait hasil PTUN dan putusan sela PN Jakut yang memperkuat DPP Partai Golkar hasil Munas Riau.
"Penjelasan hukum oleh tim hukum kita, Yusril Ihza Mahendra, serta Azis Syamsuddin menjelaskan," ujar Rambe.
Rambe menjelaskan, akan ada tiga komisi yang akann membahas tiga isu terkini yakni. komisi organisasi yang akan mengambil keputusan terkait konsolidasi dan pilkada, komisi pemenangan pilkada, serta komisi yang akan membahas rekomendasi-rekomendasi politik Partai Golkar.
"Yakni perlunya revisi UU (Undang-undang) Parpol, revisi UU Penyelenggaran Pemilu Serentak 2019. Dan ada hal-hal lain yang menyangkut pilkada. Serta pernyataan politik Partai Golkar. Jadi Golkar inginkan sukses semua perjalanan termasuk pemilu serentak 2019," terangnya.
Menurut Rambe, Rapimnas ke-VIII dari DPP Partai Golkar hasil Munas Riau yang didasarkan pada hasil pengadilan terakhir. Akan ada pengarahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar ARB di malam pembukaan Rapimnas. Serta, akan ada pengarahan dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung.
"Peserta adalah pimpinan DPD tingkat I, dan pimpinan DPD tingkat II hasil Munas Riau. Serta pimpinan Fraksi DPR, DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota," tandasnya.
"Kita tidak membahas perselisihan tapi memperkuat posisi Partai Golkar hasil Munas Riau," kata Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas ke-VII Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
"Serta masalah-masalah menyangkut keikutsertaan Partai Golkar pada pilkada serentak, dan penandatangan kepesertaan oleh Ketua Umum ARB dan Sekjen Idrus Marham hasil Munas Riau," imbuhnya.
Oleh karena itu lanjut Rambe, dalam Rapimnas itu akan ada penjelasan hukum dari tim hukum Partai Golkar mengenai putusan hukum terkini dalam perselisihan di tubuh Partai Golkar. Khususnya terkait hasil PTUN dan putusan sela PN Jakut yang memperkuat DPP Partai Golkar hasil Munas Riau.
"Penjelasan hukum oleh tim hukum kita, Yusril Ihza Mahendra, serta Azis Syamsuddin menjelaskan," ujar Rambe.
Rambe menjelaskan, akan ada tiga komisi yang akann membahas tiga isu terkini yakni. komisi organisasi yang akan mengambil keputusan terkait konsolidasi dan pilkada, komisi pemenangan pilkada, serta komisi yang akan membahas rekomendasi-rekomendasi politik Partai Golkar.
"Yakni perlunya revisi UU (Undang-undang) Parpol, revisi UU Penyelenggaran Pemilu Serentak 2019. Dan ada hal-hal lain yang menyangkut pilkada. Serta pernyataan politik Partai Golkar. Jadi Golkar inginkan sukses semua perjalanan termasuk pemilu serentak 2019," terangnya.
Menurut Rambe, Rapimnas ke-VIII dari DPP Partai Golkar hasil Munas Riau yang didasarkan pada hasil pengadilan terakhir. Akan ada pengarahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar ARB di malam pembukaan Rapimnas. Serta, akan ada pengarahan dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung.
"Peserta adalah pimpinan DPD tingkat I, dan pimpinan DPD tingkat II hasil Munas Riau. Serta pimpinan Fraksi DPR, DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota," tandasnya.
(maf)
