Strategi Menkumham Yasonna Atasi Over Kapasitas Lapas
Rabu, 10 Juni 2015 - 20:50 WIB
Strategi Menkumham Yasonna Atasi Over Kapasitas Lapas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan, salah satu masalah yang tengah dihadapi pihaknya saat ini adalah membludaknya tahanan atau narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.
"Saat ini sudah ada 20 lapas yang melebihi kapasitas, di antaranya di Riau dan Banjarmasin," ujar Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Maka itu, kata dia, masalah ini sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah khususnya Kemenkumham. Menurut Yasonna, salah satu solusi agar lapas tidak penuh adalah dengan menambah jumlah lapas melalui pembangunan.
"Sebaiknya kalau tanahnya semua cukup ya ditambah kalau tidak cukup ya cari yang lain. Ada beberapa pemda yang tawarkan tanah pada kita. MoU sudah kita tinggal teknis pelaksanaannya sekarang," ungkapnya.
Selain pembangunan lapas, Yasonna juga meminta bantuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menambah jumlah SDM sebagai jika jumlah lapas bertambah.
"Penambahan pegawai juga kita minta redistribusi. Ada pegawai-pegawai di pemda yang tidak over bisa dikasih ke kita. Menpan dan Mendagri sudah setuju," tandasnya.
"Saat ini sudah ada 20 lapas yang melebihi kapasitas, di antaranya di Riau dan Banjarmasin," ujar Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Maka itu, kata dia, masalah ini sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah khususnya Kemenkumham. Menurut Yasonna, salah satu solusi agar lapas tidak penuh adalah dengan menambah jumlah lapas melalui pembangunan.
"Sebaiknya kalau tanahnya semua cukup ya ditambah kalau tidak cukup ya cari yang lain. Ada beberapa pemda yang tawarkan tanah pada kita. MoU sudah kita tinggal teknis pelaksanaannya sekarang," ungkapnya.
Selain pembangunan lapas, Yasonna juga meminta bantuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menambah jumlah SDM sebagai jika jumlah lapas bertambah.
"Penambahan pegawai juga kita minta redistribusi. Ada pegawai-pegawai di pemda yang tidak over bisa dikasih ke kita. Menpan dan Mendagri sudah setuju," tandasnya.
(kri)
