Kecewa, Ical Akan Terus Ladeni Agung dkk Secara Hukum
Rabu, 10 Juni 2015 - 17:13 WIB
Kecewa, Ical Akan Terus Ladeni Agung dkk Secara Hukum
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aburizal Bakrie (Ical) mengaku kecewa dengan kubu Munas Ancol yang dinilainya tidak mematuhi keputusan pengadilan.
Pasalnya, pihak yang dimotori Agung Laksono itu masih menggelar acara kepartaian seperti Musyawarah Daerah DPD I Golkar. Padahal, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan putusan sela dan provisi.
"Kita akan hadapi terus. Kubu Munas Ancol tidak dibolehkan melakukan kegiatan kepartaian dengan bentuk atau alasan apapun. Tidak boleh mengatasnamakan partai, tapi dilanggar," kata Ical di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Ical menegaskan, sampai kapan pun pihaknya akan tetap menempuh jalur hukum guna memeroleh keadilan.
Ical meminta pemerintah dan kubu Agung Laksono segera mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Munas Ancol dan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
"Keputusan PTUN, SK Menkumham harus dibatalkan sedangkan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima gugatan kami. Artinya keputusan sela harus segera mulai berjalan dan harus dipatuhi oleh seluruh instansi pemerintah dan oleh Partai Golkar sendiri," tutur Ical.
Namun, lanjut dia, keputusan pengadilan yang kekuatannya sama dengan UU, tidak diindahkan oleh banyak pihak. "Seolah-olah Indonesia bukan negara hukum tapi negara kekuasaan," katanya.
Pasalnya, pihak yang dimotori Agung Laksono itu masih menggelar acara kepartaian seperti Musyawarah Daerah DPD I Golkar. Padahal, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan putusan sela dan provisi.
"Kita akan hadapi terus. Kubu Munas Ancol tidak dibolehkan melakukan kegiatan kepartaian dengan bentuk atau alasan apapun. Tidak boleh mengatasnamakan partai, tapi dilanggar," kata Ical di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Ical menegaskan, sampai kapan pun pihaknya akan tetap menempuh jalur hukum guna memeroleh keadilan.
Ical meminta pemerintah dan kubu Agung Laksono segera mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Munas Ancol dan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
"Keputusan PTUN, SK Menkumham harus dibatalkan sedangkan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima gugatan kami. Artinya keputusan sela harus segera mulai berjalan dan harus dipatuhi oleh seluruh instansi pemerintah dan oleh Partai Golkar sendiri," tutur Ical.
Namun, lanjut dia, keputusan pengadilan yang kekuatannya sama dengan UU, tidak diindahkan oleh banyak pihak. "Seolah-olah Indonesia bukan negara hukum tapi negara kekuasaan," katanya.
(dam)
