Komisi III DPR Gelar Rapat Bahas Dana Pengamanan Pilkada
Senin, 08 Juni 2015 - 13:07 WIB
Komisi III DPR Gelar Rapat Bahas Dana Pengamanan Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR hari ini akan menggelar rapat pleno secara internal untuk menjadwalkan rapat gabungan bersama Komisi II, Kapolri dan sejumlah kementerian.
Rapat gabungan tersebut dilakukan untuk membahas masalah anggaran pengamanan Pilkada Serentak yang digelar akhir 2015 mendatang.
Anggota Komisi III dari Fraski Partai Demokrat, I Putu Sudiartana mengungkapkan, rapat gabungan sangat diperlukan lantaran Pilkada Serentak sangat rawan konflik horizontal. Menurutnya, hal ini harus diawasi dan diikuti dengan transparan agar situasinya selalu aman.
"Wilayah kita adalah kepulauan, maka untuk pengamanan sangat mahal dan biayanya tinggi sekali," ujar Putu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015).
"Dari mana pembiayaannya bagi daerah kepulauan seperti Maluku, NTT, Papua Barat dan banyak daerah lain yang harus diperhitungkan biaya pengamanannya," sambung Putu.
Menurutnya, jika pengamanan Pilkada Serentak dilakukan sesuai rencana, maka masyarakat akan sadar dan menjadikan ajang demokrasi tingkat lokal ini menjadi ajang seremonial.
"Karena pilkada ini harus diagungkan untuk besarnya NKRI dan perlu dijaga keamanannya," jelasnya.
Rapat gabungan tersebut dilakukan untuk membahas masalah anggaran pengamanan Pilkada Serentak yang digelar akhir 2015 mendatang.
Anggota Komisi III dari Fraski Partai Demokrat, I Putu Sudiartana mengungkapkan, rapat gabungan sangat diperlukan lantaran Pilkada Serentak sangat rawan konflik horizontal. Menurutnya, hal ini harus diawasi dan diikuti dengan transparan agar situasinya selalu aman.
"Wilayah kita adalah kepulauan, maka untuk pengamanan sangat mahal dan biayanya tinggi sekali," ujar Putu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015).
"Dari mana pembiayaannya bagi daerah kepulauan seperti Maluku, NTT, Papua Barat dan banyak daerah lain yang harus diperhitungkan biaya pengamanannya," sambung Putu.
Menurutnya, jika pengamanan Pilkada Serentak dilakukan sesuai rencana, maka masyarakat akan sadar dan menjadikan ajang demokrasi tingkat lokal ini menjadi ajang seremonial.
"Karena pilkada ini harus diagungkan untuk besarnya NKRI dan perlu dijaga keamanannya," jelasnya.
(maf)
