Kalau Presiden Keliru, lalu Bagaimana Rakyatnya?

JAKARTA - Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur, 1 Juni lalu menjadi polemik.

Polemik muncul karena kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut Presiden Soekarno lahir di Blitar. Padahal selama ini diyakini Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901.

Berbagai pendapat terkait kekeliruan penyebutan nama kota kelahiran Sang Proklamator pun bermunculan, termasuk komentar para netizen di dunia maya.

Seolah tidak ingin polemik berkepanjangan, Tim Komunikasi Presiden meminta maaf kepada publik atas kekeliruan tersebut. Anggota tim, Sukardi Rinakit mengatakan pihaknya memeroleh informasi yang menyebutkan Soekarno lahir di Blitar dari situs Tropenmuseum. nl, sebua portal berbahasa belanda. (Baca: Keliru Data Soekarno, Tim Jokowi Minta Maaf)

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menyesalkan kekeliruan yang dilakukan Presiden.

"Presiden tidak boleh salah. Kalau salah, apa bedanya presiden dengan rakyat," ujar Said kepada Sindonews, Minggu 7 Juni 2015.

Dia tidak menampik kesalahan atau khilaf merupakan hal lumrah dilakukan oleh setiap orang. Namun dalam lingkup ketatanegaraan, Presiden tidak boleh melakukan kesalahan.

Dalam ketatanegaraan, lanjut Said, presiden memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mendidik rakyat. Apabila kesalahan terus tejadi maka lembaga kepresidenan tidak lagi menjadi sakral di mata rakyat.

"Kalau presidennya keliru, lalu bagaimana rakyat yang diurusnya," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sudah saatnya Jokowi mengevaluasi kinerja Tim Komunikasi Presiden yang salah dalam memberikan informasi. Kendati demikian, dia tidak setuju jika Jokowi serta merta melempar kesalahan kepada Tim Komunikasi Presiden.

Dalam sistem presidensil, kata dia, Presiden mengambil tanggung jawab atas kesalahan anak buahnya. Pasalnya dalam sistem tersebut, kekuasaan berada pada presiden.

Said berpendapat tidak cukup hanya Tim Komunikasi Presiden yang meminta maaf, tapi juga Jokowi. "Menyampaikan maaf kepada publik karena Presiden bertanggung jawab terhadap rakyat," ucapnya.

Polemik soal kekeliruan data yang disampaikan Presiden tidak kali ini terjadi. Sebelumnya polemik serupa juga terjadi saat perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 22 April lalu.
Jokowi menyatakan Indonesia masih berhutang dengan International Monetary Fund (IMF).

Polemik mencuat karena Presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun Twitternya mengoreksi ucapan Jokowi.

SBY menyatakan utang Indonesia kepada IMf sudah lunas sejak tahun 2006. Tak pelak, polemik semakin bergulir. (Baca: Koreksi Jokowi, SBY Tegaskan Utang RI ke IMF Sudah Lunas)

Said menyarankan Jokowi untuk lebih hati-hati dalam bertindak. Seperti ketika Jokowi meneken Peraturan Presiden tentang Kenaikan Uang Muka Mobil Pejabat yang kemudian dibatalkannya sendiri.

Menurut dia, jika Presiden salah bertindak maka akan menimbulkan implikasi hukum. "Presiden tidak boleh asal bertindak," ucap Said.

Said menegaskan kritik yang dilakukannya terhadap Jokowi tidak semata terkait polemik kekeliruan data mengenai kota kelahiran Soekarno, namun hanya ingin menegaskan bahwa presiden dan rakyat biasa itu berbeda.

"Karena Presiden beranggung jawab atas kesalahan yang diambil anak buahnya. Oleh karena itu, presiden harus zero tolerance dari kesalahan," katanya.