Sosok Panglima TNI Tergantung Selera Presiden

YOGYAKARTA - Penggantian Panglima TNI sepenuhnya adalah hak prerogratif presiden. Setiap presiden akan memilih Panglima TNI menurut seleranya.

"Kalau masalah penjatahan Panglima TNI kan sebetulnya selama presiden tidak melanggar UU, itu tidak ada masalah. Ini kan dulu Pak SBY memang membuat satu tradisi baru dengan membuat pergiliran, tapi itu tidak diatur. Itu hanyalah tradisi, artinya selera," ujar Fadli di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Jumat 5 Juni 2015 malam.

Karena selera ini, Fadli tak menampik nanti akan ada kecemburuan dari matra-matra TNI lainnya. Dia menilai, itu adalah konsekeuensi yang harus ditanggung oleh presiden.

"Bisa saja, itu risiko yang harus ditanggung oleh Presiden sendiri. Artinya tradisi yang kemarin itu dianggap adil, sekarang itu berbeda. Ya itu harus dihadapi risikonya," jelasnya.

Fadli berharap, Panglima TNI yang dipilih Presiden Jokowi dapat mencegah kekerasan atau bentrok yang terjadi antara TNI dan Polri. Jadi dibutuhkan sosok Panglima TNI yang bisa mengayomi semua matra dan juga dapat berkomunikasi dengan aparat lain, termasuk aparat keamanan dan kepolisian.

"Kita tahu proses transisi dari pecahnya dwi fungsi ABRI dan juga pemisahan fungsi antara pertahanan dan keamanan itu masih ada ekses-eksesnya. Saya kira itu tidak bisa dipisahkan. Tapi ini sudah semakin kecil eksesnya," tandasnya.

PILIHAN

KSAU Calon Kuat Jabat Panglima TNI

Panglima TNI Belum Tentu dari AU

Pengangkatan Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden