Seleksi Pemilihan Pejabat di Lembaga Pemerintah Harus Transparan
Seleksi Pemilihan Pejabat di Lembaga Pemerintah Harus Transparan
A
A
A
JAKARTA - Proses seleksi pemilihan pejabat di lembaga pemerintahan harus dilakukan secara transparan agar mendapat kepercayaan dan kontrol dari masyarakat.
Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengingatkan, proses pemilihan pejabat di lembaga pemerintahan secara tidak transparan rawan terjadinya kongkalikong dengan motif kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Jangan sampai hal semacam ini buka peluang koruptor di sektor pajak dan bea cukai, melegitimasi permainan-permainan seperti itu," ujar Adhie dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Jumat (5/6/2015).
Maka itu, anggota Komisi XI DPR Anna Muawanah meminta panitia seleksi (pansel) segera menyusun kriteria calon Dirjen Bea Cukai baik mengenai rekam jejak, dedikasi, integritas, dan kemampuan dalam memimpin.
"Jangan sampai semangat reformasi yang pernah dibangun mundur lagi. Jadi harus transparansi, baik pemilihan pansel, pemilihan Dirjen Bea Cukai," imbuh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengingatkan, proses pemilihan pejabat di lembaga pemerintahan secara tidak transparan rawan terjadinya kongkalikong dengan motif kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Jangan sampai hal semacam ini buka peluang koruptor di sektor pajak dan bea cukai, melegitimasi permainan-permainan seperti itu," ujar Adhie dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Jumat (5/6/2015).
Maka itu, anggota Komisi XI DPR Anna Muawanah meminta panitia seleksi (pansel) segera menyusun kriteria calon Dirjen Bea Cukai baik mengenai rekam jejak, dedikasi, integritas, dan kemampuan dalam memimpin.
"Jangan sampai semangat reformasi yang pernah dibangun mundur lagi. Jadi harus transparansi, baik pemilihan pansel, pemilihan Dirjen Bea Cukai," imbuh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
(kur)
Explore More