Gelar Musda, Kubu Agung Laksono Dinilai Rusak Islah
Kamis, 04 Juni 2015 - 10:21 WIB
Gelar Musda, Kubu Agung Laksono Dinilai Rusak Islah
A
A
A
JAKARTA - Penyelenggaran Musyawarah Daerah (Musda) Golkar di Bali oleh kubu Agung Laksono dinilai telah merusak semangat perdamaian atau islah.
Musda yang akhirnya batal karena dibubarkan kepolisian itu justru berpotensi mengganggu islah yang sudah disepakati antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, belum lama ini.
"Jangan sampai ada oknum yang merusak roh islah. Sangat disayangkan musda yang digelar Agung, sebab akan menimbulkan spekulasi dan memancing kecurigaan," tutur pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Menurut dia, para pengurus Golkar harus duduk bersama untuk menyelenggarakan musyawarah nasional (munas) konsolidasi. (Baca: Polri Tepat Bubarkan Musda Golkar Agung)
Pasalnya, lanjut dia, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Partai Golkar di Riau yang dijadikan landasan putusan pengadilan akan kedaluwarsa pada Oktober mendatang.
Dia yakin munas konsolidasi mampu mencairkan kebekuan di internal Golkar akibat konflik dua kubu. "Ujungnya tidak boleh ada lagi pemisahan atau kubu kubuan," tandas peneliti politik dari IndoStrategi itu.
Musda yang akhirnya batal karena dibubarkan kepolisian itu justru berpotensi mengganggu islah yang sudah disepakati antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, belum lama ini.
"Jangan sampai ada oknum yang merusak roh islah. Sangat disayangkan musda yang digelar Agung, sebab akan menimbulkan spekulasi dan memancing kecurigaan," tutur pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Menurut dia, para pengurus Golkar harus duduk bersama untuk menyelenggarakan musyawarah nasional (munas) konsolidasi. (Baca: Polri Tepat Bubarkan Musda Golkar Agung)
Pasalnya, lanjut dia, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Partai Golkar di Riau yang dijadikan landasan putusan pengadilan akan kedaluwarsa pada Oktober mendatang.
Dia yakin munas konsolidasi mampu mencairkan kebekuan di internal Golkar akibat konflik dua kubu. "Ujungnya tidak boleh ada lagi pemisahan atau kubu kubuan," tandas peneliti politik dari IndoStrategi itu.
(dam)
