Menhan Panggil Tiga Pimpinan Matra TNI
Kamis, 04 Juni 2015 - 10:20 WIB
Menhan Panggil Tiga Pimpinan Matra TNI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyesalkan dan mengaku prihatin atas keributan yang menewaskan prajurit TNI AU di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Agar tidak terulang kembali, Menhan pun akan memanggil ketiga pimpinan matra TNI untuk melakukan evaluasi. ”Saya sangat sesalkan kenapa terjadi begitu. Nanti kami akan panggil dari angkatan-angkatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Itu enggak baik, saya teriak di luar damai, kok tentaranya enggak damai,” ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, kemarin.
Menhan menilai, insiden itu terjadi karena kurang ketatnya pengawasan di internal, sebab jika dilihat dari sistem pembinaan dan rekrutmen prajurit TNI sejauh ini sudah benar dan berjalan dengan baik. ”Tinggal dicari kenapa bisa begitu. Pengawasan kurang ketat, salah satunya. Itu baru dari saya, belum dari hasil penyelidikannya,” katanya.
Mantan kepala staf angkatan darat itu menyarankan agar apel malam kembali digiatkan, sehingga semua prajurit dapat terpantau dengan baik karena adanya pengawasan internal. ”Kalau apel malam enggak ada, bisa dipertanyakan provos. Jadi, di dalam asrama ada pengawasan, kemudian di setiap tempat hiburan juga harus ada polisi militer (PM) entah dari laut, darat, udara, polisi.
Jadi dobel. Tentara enggak boleh masuk (tempat hiburan malam). Dalam waktu dekat ini, saya akan kasih arahan,” ucapnya. Ryamizard menegaskan bahwa prajurit dilarang ke tempat hiburan malam ataupun kafe. Sebelumnya, TNI pernah menempatkan petugas untuk mencegah adanya prajurit yang masuk ke tempat-tempat tersebut. ”Ini harus. Dulu petugas ada di mana-mana,” paparnya.
Terkait proses penyelidikan, Ryamizard mengaku belum mengetahui hasil penyelidikan kasus itu. Menurutnya, perlu ada penyelidikan setidak-tidaknya tiga kali proses penyelidikan sehingga diperoleh hasil yang valid. ”Saya belum dapat laporan hasil penyelidikan. Usut paling tidak tiga kali. Kita harus tahu kebenaran, jangan asal menyimpulkan benar atau salah.
Ya, minimal tiga kali atau tiga sumber yang menyelidiki, tidak bisa satu. Kita tunggu saja,” katanya. Mantan pangkostrad itu mengimbau seluruh prajurit untuk tidak mudah diadu domba seperti pada 1965. Ryamizard juga mengapresiasi langkah Kopassus yang meminta maaf atas insiden itu. ”Benar atau salah, kalau ada korban harus minta maaf, harus ksatria. Ini tidak boleh terjadi lagi.
Kita akan bicarakan di sini (Kemenhan) dengan tiga angkatan. Kalau terjadi lagi, sanksinya akan lebih besar dan berat lagi,” tegasnya Senada dengan itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan perlu ada kontrol para pimpinan agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Apalagi, potensi perkelahian yang melibatkan prajurit bisa terjadi kapan saja.
”Jadi harus ada kontrol pimpinan dan membina para bawahannya agar tidak berperilaku seperti itu,” katanya kemarin. Mantan kepala staf angkatan laut (KSAL) itu juga menekankan pentingnya pembinaan satuan yang dilakukan komandan- komandan satuannya. Tedjo menegaskan, perkelahian yang terjadi beberapa waktu lalu murni antarindividu dan tidak ada motif permusuhan antarkesatuan.
Terkait penyelesaian kasus ini, Tedjo mengaku kasus itu sudah ditangani Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/4 Surakarta. Bahkan, mereka sudah mengamankan dan memeriksa lima prajurit dari Grup 2 Kopassus/ KandangMenjangan, Sukoharjo. ”Tentu bakal ada sanksi yang diberikan kepada prajurit-prajurit tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Denpom.
Baik dari atasannya langsung atau atasannya atasan mereka. Tapi jangan jadi permisif. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan lagi,” kata Tedjo. Sementara itu, Denpom IV Surakarta kemarin mendatangi Polres Sukoharjo dalam rangka koordinasi mengenai kasus pengeroyokan empat anggota TNI AU oleh anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura, Sukoharjo.
Sayang, pertemuan itu berlangsung tertutup. Bahkan, perwakilan Denpom Kapten Suroto menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Dia terus berjalan keluar kantor kapolres tanpa menjawab pertanyaan media. Dia hanya memberikan isyarat untuk datang ke Kantor Denpom IV Surakarta di Kota Solo. Kapolres Sukoharjo AKBP Andy Rifai mengatakan, kedatangan Denpom ke polres untuk koordinasi dalam penanganan kasus tersebut.
Menurutnya, dalam kasus itu, polres hanya bersifat mem-back up Denpom karena kejadiannya di Sukoharjo. ”Sebelum ditangani Denpom, kami sempat meminta keterangan lima saksi terkait kasus di Karaoke Bima itu,” ujar Kapolres. Andy mengaku, lima saksi yang dimintai keterangan petugas antara lain berasal dari karyawan Karaoke Bima dan warga yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian.
Semua hasil pemeriksaan terhadap saksisaksi itu sudah diserahkan kepada Denpom, termasuk rekaman CCTV yang ada di lokasi. Menurut Kapolres, kejadian bermula dari kesalahpahaman antara kedua kelompok anggota TNI itu di lounge Karaoke Bima. Masalah sempat sehingga tidak berlanjut.
Namun ketika keluar dari tempat karaoke, diduga masalah kembali muncul hingga akhirnya terjadi perkelahian di area parkir. ”Kalau soal apakah dua kelompok anggota TNI itu terpengaruh minuman keras atau tidak, Denpom yang berwenang menelusurinya,” ujarnya.
Disinggung adanya bantahan dari Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan bahwa kasus tersebut bukan pengeroyokan, Kapolres enggan menjawabnya. Menurutnya, yang berwenang menyimpulkan itu Denpom selaku pihak yang menangani kasus. ”Kalau itu (pengeroyokan), biar Denpom yang menyimpulkan. Polres hanya mem-back up,” elaknya.
Sucipto/ Sumarno
Agar tidak terulang kembali, Menhan pun akan memanggil ketiga pimpinan matra TNI untuk melakukan evaluasi. ”Saya sangat sesalkan kenapa terjadi begitu. Nanti kami akan panggil dari angkatan-angkatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Itu enggak baik, saya teriak di luar damai, kok tentaranya enggak damai,” ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, kemarin.
Menhan menilai, insiden itu terjadi karena kurang ketatnya pengawasan di internal, sebab jika dilihat dari sistem pembinaan dan rekrutmen prajurit TNI sejauh ini sudah benar dan berjalan dengan baik. ”Tinggal dicari kenapa bisa begitu. Pengawasan kurang ketat, salah satunya. Itu baru dari saya, belum dari hasil penyelidikannya,” katanya.
Mantan kepala staf angkatan darat itu menyarankan agar apel malam kembali digiatkan, sehingga semua prajurit dapat terpantau dengan baik karena adanya pengawasan internal. ”Kalau apel malam enggak ada, bisa dipertanyakan provos. Jadi, di dalam asrama ada pengawasan, kemudian di setiap tempat hiburan juga harus ada polisi militer (PM) entah dari laut, darat, udara, polisi.
Jadi dobel. Tentara enggak boleh masuk (tempat hiburan malam). Dalam waktu dekat ini, saya akan kasih arahan,” ucapnya. Ryamizard menegaskan bahwa prajurit dilarang ke tempat hiburan malam ataupun kafe. Sebelumnya, TNI pernah menempatkan petugas untuk mencegah adanya prajurit yang masuk ke tempat-tempat tersebut. ”Ini harus. Dulu petugas ada di mana-mana,” paparnya.
Terkait proses penyelidikan, Ryamizard mengaku belum mengetahui hasil penyelidikan kasus itu. Menurutnya, perlu ada penyelidikan setidak-tidaknya tiga kali proses penyelidikan sehingga diperoleh hasil yang valid. ”Saya belum dapat laporan hasil penyelidikan. Usut paling tidak tiga kali. Kita harus tahu kebenaran, jangan asal menyimpulkan benar atau salah.
Ya, minimal tiga kali atau tiga sumber yang menyelidiki, tidak bisa satu. Kita tunggu saja,” katanya. Mantan pangkostrad itu mengimbau seluruh prajurit untuk tidak mudah diadu domba seperti pada 1965. Ryamizard juga mengapresiasi langkah Kopassus yang meminta maaf atas insiden itu. ”Benar atau salah, kalau ada korban harus minta maaf, harus ksatria. Ini tidak boleh terjadi lagi.
Kita akan bicarakan di sini (Kemenhan) dengan tiga angkatan. Kalau terjadi lagi, sanksinya akan lebih besar dan berat lagi,” tegasnya Senada dengan itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan perlu ada kontrol para pimpinan agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Apalagi, potensi perkelahian yang melibatkan prajurit bisa terjadi kapan saja.
”Jadi harus ada kontrol pimpinan dan membina para bawahannya agar tidak berperilaku seperti itu,” katanya kemarin. Mantan kepala staf angkatan laut (KSAL) itu juga menekankan pentingnya pembinaan satuan yang dilakukan komandan- komandan satuannya. Tedjo menegaskan, perkelahian yang terjadi beberapa waktu lalu murni antarindividu dan tidak ada motif permusuhan antarkesatuan.
Terkait penyelesaian kasus ini, Tedjo mengaku kasus itu sudah ditangani Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/4 Surakarta. Bahkan, mereka sudah mengamankan dan memeriksa lima prajurit dari Grup 2 Kopassus/ KandangMenjangan, Sukoharjo. ”Tentu bakal ada sanksi yang diberikan kepada prajurit-prajurit tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Denpom.
Baik dari atasannya langsung atau atasannya atasan mereka. Tapi jangan jadi permisif. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan lagi,” kata Tedjo. Sementara itu, Denpom IV Surakarta kemarin mendatangi Polres Sukoharjo dalam rangka koordinasi mengenai kasus pengeroyokan empat anggota TNI AU oleh anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura, Sukoharjo.
Sayang, pertemuan itu berlangsung tertutup. Bahkan, perwakilan Denpom Kapten Suroto menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Dia terus berjalan keluar kantor kapolres tanpa menjawab pertanyaan media. Dia hanya memberikan isyarat untuk datang ke Kantor Denpom IV Surakarta di Kota Solo. Kapolres Sukoharjo AKBP Andy Rifai mengatakan, kedatangan Denpom ke polres untuk koordinasi dalam penanganan kasus tersebut.
Menurutnya, dalam kasus itu, polres hanya bersifat mem-back up Denpom karena kejadiannya di Sukoharjo. ”Sebelum ditangani Denpom, kami sempat meminta keterangan lima saksi terkait kasus di Karaoke Bima itu,” ujar Kapolres. Andy mengaku, lima saksi yang dimintai keterangan petugas antara lain berasal dari karyawan Karaoke Bima dan warga yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian.
Semua hasil pemeriksaan terhadap saksisaksi itu sudah diserahkan kepada Denpom, termasuk rekaman CCTV yang ada di lokasi. Menurut Kapolres, kejadian bermula dari kesalahpahaman antara kedua kelompok anggota TNI itu di lounge Karaoke Bima. Masalah sempat sehingga tidak berlanjut.
Namun ketika keluar dari tempat karaoke, diduga masalah kembali muncul hingga akhirnya terjadi perkelahian di area parkir. ”Kalau soal apakah dua kelompok anggota TNI itu terpengaruh minuman keras atau tidak, Denpom yang berwenang menelusurinya,” ujarnya.
Disinggung adanya bantahan dari Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan bahwa kasus tersebut bukan pengeroyokan, Kapolres enggan menjawabnya. Menurutnya, yang berwenang menyimpulkan itu Denpom selaku pihak yang menangani kasus. ”Kalau itu (pengeroyokan), biar Denpom yang menyimpulkan. Polres hanya mem-back up,” elaknya.
Sucipto/ Sumarno
(bbg)
