AS Desak Penyelamatan Imigran Secepatnya

BANGKOK - Amerika Serikat (AS) mendesak dilakukan penyelamatan secepatnya ribuan imigran yang masih berada di laut Asia Tenggara.

Seruan tersebut disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri Anne Richard pada pertemuan yang diikuti seluruh negara ASEAN dan beberapa negara di Asia, AS, Swiss, dan UNHCR di Bangkok, Thailand, kemarin. AS yang hadir sebagai pengamat berjanji akan mengirim bantuan keuangan untuk mengatasi krisis serta militer angkatan udaranya untuk pengintaian di atas laut.

Sebelumnya, Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan pengarahan tertutup mengenai hak asasi manusia (HAM) di Myanmar. Ketua HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein menjelaskan kepada DK PBB mengenai situasi mengerikan yang dihadapi etnis muslim Rohingya di Myanmar. Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power mengatakan, mereka sering mengalami kekerasan. Bahkan, ratusan etnis Rohingya tewas di tengah laut.

”Myanmar menimbulkan kekerasan dan memfasilitasi penganiayaan di Rohingya,” ujarseorangdiplomat menirukan ucapan Samantha, dikutip Reuters. Samantha juga menyerukan untuk membebaskan 140.000 Rohingya yang terjebak di kamp pengungsian karena tidak banyak mendapatkan akses bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, pertemuan sejumlah perwakilan negara di Bangkok kemarin membahas tiga hal penting, yakni memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran, memerangi masalah penyelundupan manusia dalam jangka panjang, dan mengatasi akar penyebab masalah. ”Negara-negara ASEAN dan sekitar harus berusaha bersama untuk memecahkan masalah ini secara komprehensif,” ujar Menteri Luar Negeri Thailand Jenderal Tanasak Patimapragorn dalam pidato pembukaannya.

Beberapa partisipan yang mengikuti pertemuan tersebut memperingatkan, pertemuan ini tidak akan menghasilkan kesepakatan atau rencana aksi yang mengikat. Pasalnya, sejumlah perwakilan dari negara yang hadir bukanlah pejabat setingkat menteri sehingga mereka tidak memiliki kekuatan. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Thailand, tiga negara yang menjadi pusat krisis imigran justru tidak mengirimkan menteri, yakni Myanmar, Indonesia, dan Malaysia.

Asisten Komisaris Tinggi UNHCR untuk Perlindungan Volker Turk mendesak Myanmar untuk dapat mengatasi masalah etnis muslim Rohingya yang selama bertahun-tahun mengalami penganiayaan di Myanmar barat. ”Untuk mengatasi akar penyebab masalah itu, kami menuntut tanggung jawab Myanmar untuk kebaikan semua, ” ungkap Turk. Namun, Myanmar yang dituding sebagai sumber utama krisis imigran secara tegas menyatakan tidak mau bertanggung jawab atas krisis yang sedang berlangsung.

”Anda tidak bisa mengasingkan negara saya,” ujar Htein Lin, direktur jenderal Departemen Luar Negeri Myanmar yang juga menjadi ketua delegasi Myanmar. ”Dalam kasus imigran, Myanmar bukan satu-satunya negara yang menjadi biang masalah. Myanmar juga akan bekerja sama dengan upaya regional dan internasional untuk menemukan mekanisme praktis yang berkaitan dengan perdagangan manusia,” tambah Lin. Lin juga menyebut komentar Volker sebuah politisasi dari masalah imigran.

Beberapa pengamat meragukan kapasitas negara-negara Asia Tenggara untuk bertindak atas isu lintas batas yang sudah sangat meluas ini. ”Negara-negara ASEAN telah menutup mata terhadap penganiayaan Rohingya di Myanmar dan bersembunyi di balik kasus penyelundupan kriminal dan jaringan perdagangan manusia, serta meningkatnya permintaan untuk pekerja tidak berdokumen,” ujar Sam Zarifi, direktur Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ) Asia.

Sementara polisi Malaysia, Kamis (28/5), mengevakuasi sisa-sisa jenazah dari kuburan massal di kamp hutan dekat perbatasan Thailand. Sisa-sisa kerangka dikumpulkan dalam kantong kain putih. Beberapa kantung jelas menunjukkan kontur manusia. Seluruh jenazah akan menjalani pemeriksaan post-mortem oleh tim ahli patologi di Rumah Sakit Sultanah Bahiyah di Alor Setar, Malaysia.

Ananda nararya