Lemhannas Jangan Hanya Jadi Alat Stempel
Jum'at, 29 Mei 2015 - 08:16 WIB
Lemhannas Jangan Hanya Jadi Alat Stempel
A
A
A
Megawati Soekarnoputri mengingatkan peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai wadah yang tepat untuk menggembleng calon pemimpin.
Karenanya, Lemhannas hendaknya tidak hanya dijadikan ajang stempel bagi mereka yang akan menduduki jabatan tertentu. ”Lemhannas adalah wadah sebenarnya untuk menggembleng dan mempertemukan calon pemimpin bangsa. Lembaga ini bukanlah legalitas meniti karier, bukan lembaga stempel sertifikasikepemimpinan,” kataMegawati saat menyampaikan kuliah umum dalam rangka peringatan ulang tahun ke-50 Lemhannas di Gedung Lemhannas, Jakarta, kemarin.
Kuliah umum tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan seperti anggota Polri, anggota TNI, serta lembaga lain. Bagi Megawati, Lemhannas bukanlah lembaga yang asing karena Bung Karno berulang kali menyampaikan soal bagaimana mewujudkan Indonesia yang sepenuhnya berdaulat, mampu meletakkan dasar pertahanan yang sesuai geopolitik dan kultur Indonesia.
Dari itu Megawati mengingatkan bahwa Lemhannas dirancang agar calon pemimpin berkumpul, bergotong-royong melakukan kerja kolektif. Megawati juga berharap Lemhannas hadir sebagai think thank atau wadah pemikir pejuang. ”Melalui wadah ini pula Bung Karno ingin membentuk 100% patriot bangsa, nasionalis sejati, tapi bukan nasionalis sempit,” ucapnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, Pancasila berintikan gotong-royong yang pada prinsipnya tolongmenolong. ”Karena itulah, bagi yang masih ragu dengan jalan yang kita tempuh, tinggal menjawab pertanyaan, apakah liberalisme cocok dengan gotongroyong? Apakah kapitalisme, sosialisme, cocok dengan gotong- royong? Gotong-royong jangan hanya diartikan sebagai kerja bakti,” kata Megawati.
Gotong-royong adalah paham yang dinamis, suatu kerja sama dengan keyakinan bersama. Selanjutnya, Megawati juga menyinggung soal penjabaran terhadap susunan lembaga negara. Menurut dia, seharusnya dipahami landasan filosofis, sosiologis, dan historis terhadap keberadaan lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurutnya, MPR tak bisa disamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan lembaga kepresidenan. Karena itu, Megawati mengajak Lemhannas mengkaji, kenapa tidak mengembalikan saja lembaga MPR kepada marwahnya sebagai lembaga tertinggi negara. Sementara itu, Gubernur Lemhannas Susilo Supandji dalam sambutannya mengatakan, saat ini masalah bangsa semakin mengemuka di tataran kehidupan bermasyarakat.
Bahkan, Pancasila yang merupakan ideologi bangsa pun mulai dilupakan. ”Pancasila seolah-olah makin jauh dari kehidupan masyarakat. Semangat gotong-royong tidak menjadi ciri di kehidupan masyarakat,” ujarnya. Karena itu, kepada para peserta Lemhannas dia berharap agar nilai-nilai Pancasila dihidupkan kembali.
Rahmat sahid
Karenanya, Lemhannas hendaknya tidak hanya dijadikan ajang stempel bagi mereka yang akan menduduki jabatan tertentu. ”Lemhannas adalah wadah sebenarnya untuk menggembleng dan mempertemukan calon pemimpin bangsa. Lembaga ini bukanlah legalitas meniti karier, bukan lembaga stempel sertifikasikepemimpinan,” kataMegawati saat menyampaikan kuliah umum dalam rangka peringatan ulang tahun ke-50 Lemhannas di Gedung Lemhannas, Jakarta, kemarin.
Kuliah umum tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan seperti anggota Polri, anggota TNI, serta lembaga lain. Bagi Megawati, Lemhannas bukanlah lembaga yang asing karena Bung Karno berulang kali menyampaikan soal bagaimana mewujudkan Indonesia yang sepenuhnya berdaulat, mampu meletakkan dasar pertahanan yang sesuai geopolitik dan kultur Indonesia.
Dari itu Megawati mengingatkan bahwa Lemhannas dirancang agar calon pemimpin berkumpul, bergotong-royong melakukan kerja kolektif. Megawati juga berharap Lemhannas hadir sebagai think thank atau wadah pemikir pejuang. ”Melalui wadah ini pula Bung Karno ingin membentuk 100% patriot bangsa, nasionalis sejati, tapi bukan nasionalis sempit,” ucapnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, Pancasila berintikan gotong-royong yang pada prinsipnya tolongmenolong. ”Karena itulah, bagi yang masih ragu dengan jalan yang kita tempuh, tinggal menjawab pertanyaan, apakah liberalisme cocok dengan gotongroyong? Apakah kapitalisme, sosialisme, cocok dengan gotong- royong? Gotong-royong jangan hanya diartikan sebagai kerja bakti,” kata Megawati.
Gotong-royong adalah paham yang dinamis, suatu kerja sama dengan keyakinan bersama. Selanjutnya, Megawati juga menyinggung soal penjabaran terhadap susunan lembaga negara. Menurut dia, seharusnya dipahami landasan filosofis, sosiologis, dan historis terhadap keberadaan lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurutnya, MPR tak bisa disamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan lembaga kepresidenan. Karena itu, Megawati mengajak Lemhannas mengkaji, kenapa tidak mengembalikan saja lembaga MPR kepada marwahnya sebagai lembaga tertinggi negara. Sementara itu, Gubernur Lemhannas Susilo Supandji dalam sambutannya mengatakan, saat ini masalah bangsa semakin mengemuka di tataran kehidupan bermasyarakat.
Bahkan, Pancasila yang merupakan ideologi bangsa pun mulai dilupakan. ”Pancasila seolah-olah makin jauh dari kehidupan masyarakat. Semangat gotong-royong tidak menjadi ciri di kehidupan masyarakat,” ujarnya. Karena itu, kepada para peserta Lemhannas dia berharap agar nilai-nilai Pancasila dihidupkan kembali.
Rahmat sahid
(ars)
