Ironi jika Golkar-PPP Tak Ikut Pilkada
Kamis, 28 Mei 2015 - 15:26 WIB
Ironi jika Golkar-PPP Tak Ikut Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantu Golkar agar dapat mengikuti perhelatan Pilkada 2015.
"KPU harus membantu partai yang mengalami konflik dualisme agar bisa ikut pilkada," ujar Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).
Menurutnya sangat ironis, jika KPU tetap bersikukuh untuk menggunakan Undang-undang (UU) Pilkada yang lama. Pasalnya partai yang berkonflik yakni Golkar dan PPP terancam tidak mengikuti pilkada.
"Kalau KPU menggunakan undang-undang yang lama, berarti KPU membiarkan partai yang berkonflik tidak ikut pilkada, ini kan sangat ironis," tegasnya.
Firman mengungkapkan, upaya hukum yang dilakukan baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan banding yang dilayangkan Golkar kubu Agung Laksono harus sama-sama dihormati. Namun yang paling penting Golkar dan PPP dapat ikut Pilkada.
"Baik putusan PTUN atau banding harus dihormati. Namun yang paling penting kedua partai yang berkonflik ada pada posisi terdekat dengan dihadapkan oleh pilkada. Jadi itu yang harus diutamakan, bagaimana kedua partai berkonflik bisa ikut pilkada," tandasnya.
"KPU harus membantu partai yang mengalami konflik dualisme agar bisa ikut pilkada," ujar Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).
Menurutnya sangat ironis, jika KPU tetap bersikukuh untuk menggunakan Undang-undang (UU) Pilkada yang lama. Pasalnya partai yang berkonflik yakni Golkar dan PPP terancam tidak mengikuti pilkada.
"Kalau KPU menggunakan undang-undang yang lama, berarti KPU membiarkan partai yang berkonflik tidak ikut pilkada, ini kan sangat ironis," tegasnya.
Firman mengungkapkan, upaya hukum yang dilakukan baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan banding yang dilayangkan Golkar kubu Agung Laksono harus sama-sama dihormati. Namun yang paling penting Golkar dan PPP dapat ikut Pilkada.
"Baik putusan PTUN atau banding harus dihormati. Namun yang paling penting kedua partai yang berkonflik ada pada posisi terdekat dengan dihadapkan oleh pilkada. Jadi itu yang harus diutamakan, bagaimana kedua partai berkonflik bisa ikut pilkada," tandasnya.
(maf)
