Pengesahan APBD 2016 Diperkirakan Desember
Pengesahan APBD 2016 Diperkirakan Desember
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memperkirakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 disahkan pada Desember 2015.
Transparansi anggaran menjadi kunci dalam pengelolaan uang rakyat. Menurut Ahok, sejak masuk Jakarta menjadi wakil gubernur pada 2012, dirinya melihat tidak ada pengelolaan uang rakyat yang maksimal. Akibatnya, segala pembangunan di Ibu Kota sejak 2012 hingga saat ini dikelola dari bantuan perusahaan swasta, seperti jalan inspeksi dan penataan Waduk Pluit.
”Saya melihat ada kesengajaan para pengguna anggaran untuk mencuri uang rakyat. Kami jadi sadar selama ini penyusunan APBD tidak sesuai peraturan maupun undang-undang,” ujarnya di Balai Kota DKI kemarin. Pada 2016, dia memulai untuk menggunakan transparansi anggaran supaya pembangunan di Jakarta dapat berjalan maksimal sesuai apa yang diinginkan masyarakat.
Sayangnya, sistem transparansi anggaran ini tidak didukung oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang mumpuni di lingkungannya, seperti dalam lelang kegiatan 2015. Mantan bupati Belitung Timur itu melihat para pengguna anggaran tidak bisa mengetahui harga satuan kegiatan. Padahal, seharusnya sejak Januari sudah bisa dilelang tanpa menunggu pencairan.
Dia pun mengancam akan memecat dan tidak memberikan tunjangan kinerja dinamis (TKD) kepada para PNS yang malas bekerja. ”Saya sudah minta wagub dan sekda untuk melihat seluruh kerja PNS. Pantas enggak mereka dapat gaji terendah Rp9 juta. Kalau tidak ada kerjanya, kita cabut TKD-nya. Saya tidak mau habiskan Rp24 triliun untuk orang yang tidak kerja. Lebih baik pakai swasta bisa hemat Rp10 triliun,” kata suami Veronica Tan itu.
Dengan menggunakan sistem transparansi berupa konsultasi publik, Pemprov DKI bersama DPRD yakin jika pengesahan anggaran 2016 dapat dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingat pelaksanaan e-musrenbang dan hasil reses DKI sudah dilakukan secara terbuka. ”Saya bersama ketua DPRD DKI setiap hari berkomunikasi agar pengelolaan uang rakyat 2016 berjalan optimal,” ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan konsultasi publik rencana program kerja pemer intah daerah ini bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Ibu Kota. Ini dilakukan sesuai Peraturan Kemendagri No 54 Tahun 2015 tentang Transparansi Anggaran dan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Sistem Penganggaran Terpadu.
”Dokumen rancangan akhir sudah diproses mulai dari rembuk RW pada Januari 2015 dan e-musrenbang tingkat provinsi pada April lalu, termasuk hasil reses DPRD. Kami akan publikasikan konsultasi publik ini di www.jakarta.go.id dengan aplikasi Twitter , Facebook , hingga email ,” ujarnya. Pengamat perkotaan Universitas Indonesia Nirwono Yoga meminta dalam tahun keempat kepemimpinan Ahok, pengelolaan uang rakyat dapat berjalan maksimal.
Pasalnya, dia melihat hingga tahun ketiga ini berbagai terobosan Ahok semakin memburuk. ”Tidak ada lagi toleransi pembangunan di Jakarta pada 2016 buruk. Ahok harus membenahi semua permasalahan terobosannya pada tahun ini,” ungkapnya. Berdasarkan pengamatan Nirwono, ada dua hal yang harus diperbaiki gubernur,
yakni perbaiki hubungannya dengan DPRD DKI bukan hanya dengan ketuanya serta harus memacu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja cepat tanpa ancaman-ancaman yang malah menakutkan para pejabat. Pasalnya, tidak fair apabila memberi penilaian bukan dengan kinerja mereka.
”SKPD ini selama lima bulan tidak bekerja. Tidak fair kalau langsung menstafkannya. Lebih baik kasih kesempatan hingga November dan lihat siapa yang bekerja atau tidak. Terpenting, penempatan SKPD penggantinya sesuai dengan latar belakangnya. Kalau tidak, malah akan jadi berantakan,” paparnya.
Bima setiyadi
Transparansi anggaran menjadi kunci dalam pengelolaan uang rakyat. Menurut Ahok, sejak masuk Jakarta menjadi wakil gubernur pada 2012, dirinya melihat tidak ada pengelolaan uang rakyat yang maksimal. Akibatnya, segala pembangunan di Ibu Kota sejak 2012 hingga saat ini dikelola dari bantuan perusahaan swasta, seperti jalan inspeksi dan penataan Waduk Pluit.
”Saya melihat ada kesengajaan para pengguna anggaran untuk mencuri uang rakyat. Kami jadi sadar selama ini penyusunan APBD tidak sesuai peraturan maupun undang-undang,” ujarnya di Balai Kota DKI kemarin. Pada 2016, dia memulai untuk menggunakan transparansi anggaran supaya pembangunan di Jakarta dapat berjalan maksimal sesuai apa yang diinginkan masyarakat.
Sayangnya, sistem transparansi anggaran ini tidak didukung oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang mumpuni di lingkungannya, seperti dalam lelang kegiatan 2015. Mantan bupati Belitung Timur itu melihat para pengguna anggaran tidak bisa mengetahui harga satuan kegiatan. Padahal, seharusnya sejak Januari sudah bisa dilelang tanpa menunggu pencairan.
Dia pun mengancam akan memecat dan tidak memberikan tunjangan kinerja dinamis (TKD) kepada para PNS yang malas bekerja. ”Saya sudah minta wagub dan sekda untuk melihat seluruh kerja PNS. Pantas enggak mereka dapat gaji terendah Rp9 juta. Kalau tidak ada kerjanya, kita cabut TKD-nya. Saya tidak mau habiskan Rp24 triliun untuk orang yang tidak kerja. Lebih baik pakai swasta bisa hemat Rp10 triliun,” kata suami Veronica Tan itu.
Dengan menggunakan sistem transparansi berupa konsultasi publik, Pemprov DKI bersama DPRD yakin jika pengesahan anggaran 2016 dapat dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingat pelaksanaan e-musrenbang dan hasil reses DKI sudah dilakukan secara terbuka. ”Saya bersama ketua DPRD DKI setiap hari berkomunikasi agar pengelolaan uang rakyat 2016 berjalan optimal,” ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan konsultasi publik rencana program kerja pemer intah daerah ini bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Ibu Kota. Ini dilakukan sesuai Peraturan Kemendagri No 54 Tahun 2015 tentang Transparansi Anggaran dan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Sistem Penganggaran Terpadu.
”Dokumen rancangan akhir sudah diproses mulai dari rembuk RW pada Januari 2015 dan e-musrenbang tingkat provinsi pada April lalu, termasuk hasil reses DPRD. Kami akan publikasikan konsultasi publik ini di www.jakarta.go.id dengan aplikasi Twitter , Facebook , hingga email ,” ujarnya. Pengamat perkotaan Universitas Indonesia Nirwono Yoga meminta dalam tahun keempat kepemimpinan Ahok, pengelolaan uang rakyat dapat berjalan maksimal.
Pasalnya, dia melihat hingga tahun ketiga ini berbagai terobosan Ahok semakin memburuk. ”Tidak ada lagi toleransi pembangunan di Jakarta pada 2016 buruk. Ahok harus membenahi semua permasalahan terobosannya pada tahun ini,” ungkapnya. Berdasarkan pengamatan Nirwono, ada dua hal yang harus diperbaiki gubernur,
yakni perbaiki hubungannya dengan DPRD DKI bukan hanya dengan ketuanya serta harus memacu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja cepat tanpa ancaman-ancaman yang malah menakutkan para pejabat. Pasalnya, tidak fair apabila memberi penilaian bukan dengan kinerja mereka.
”SKPD ini selama lima bulan tidak bekerja. Tidak fair kalau langsung menstafkannya. Lebih baik kasih kesempatan hingga November dan lihat siapa yang bekerja atau tidak. Terpenting, penempatan SKPD penggantinya sesuai dengan latar belakangnya. Kalau tidak, malah akan jadi berantakan,” paparnya.
Bima setiyadi
(bbg)
Explore More