Jimly Asshiddiqie Yakin Jokowi Bisa Tuntaskan Kasus HAM
Kamis, 21 Mei 2015 - 20:37 WIB
Jimly Asshiddiqie Yakin Jokowi Bisa Tuntaskan Kasus HAM
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jimly Asshiddiqie optimis, Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mampu menuntaskan kasus HAM berat masa lalu.
Menurut Jimly, niat pemerintah membentuk komite rekonsiliasi penuntasan kasus HAM dinilai bagian dari kemauan politik dan langkah konkret pemerintah memberi harapan baru bagi korban kasus HAM.
"Kita punya momentum sekarang, punya presiden yang punya kemauan politik yang sangat kuat karena enggak ada beban sejarah sama sekali," kata Jimly saat jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) ini menyatakan, pembentukan komite rekonsiliasi menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus HAM tersebut.
Dia berharap, komite rekonsiliasi bentukan pemerintah akan memberi rasa adil kepada korban termasuk sejumlah pihak yang disebut-sebut pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
"Saya berharap hasil pertemuan ini ada follow up rasionalnya. Maka Perlu diyakinkan secara luas kepada pegiat HAM dan juga keluarga korban," tukasnya.
Menurut Jimly, niat pemerintah membentuk komite rekonsiliasi penuntasan kasus HAM dinilai bagian dari kemauan politik dan langkah konkret pemerintah memberi harapan baru bagi korban kasus HAM.
"Kita punya momentum sekarang, punya presiden yang punya kemauan politik yang sangat kuat karena enggak ada beban sejarah sama sekali," kata Jimly saat jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) ini menyatakan, pembentukan komite rekonsiliasi menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus HAM tersebut.
Dia berharap, komite rekonsiliasi bentukan pemerintah akan memberi rasa adil kepada korban termasuk sejumlah pihak yang disebut-sebut pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
"Saya berharap hasil pertemuan ini ada follow up rasionalnya. Maka Perlu diyakinkan secara luas kepada pegiat HAM dan juga keluarga korban," tukasnya.
(maf)
