Penilaian Buruk Publik Jadi Bahan Evaluasi DPR
Kamis, 21 Mei 2015 - 10:45 WIB
Penilaian Buruk Publik Jadi Bahan Evaluasi DPR
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji terus berbenah dan memaksimalkan kerja-kerja kedewanan demi membangun persepsi positif masyarakat terhadap lembaga parlemen.
Berdasarkan survei Poltracking Indonesia, DPR menjadi institusi demokrasi dengan tingkat kepuasan terendah yakni 66,5%. Ketua DPR Setya Novanto menyatakan, Dewan telah berusaha menjalankan fungsinya semaksimal mungkin. Salah satu implementasinya adalah mempercepat pembahasan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan menetapkan dua hari khusus setiap pekan untuk pembahasan legislasi.
DPR masih berharap bisa mengesahkan 37 rancangan undangundang (RUU) prioritas tahun ini. Meski sejauh ini belum satu pun RUU yang disahkan menjadi UU, sisa waktu pada masa sidang keempat ini akan dimaksimalkan. Novanto berharap ada upaya maksimal dari DPR, khususnya Badan Legislasi, termasuk juga mengharapkan kerja sama pemerintah dalam proses legislasi.
”DPR menambah rapat legislasi seminggu dua kali untuk mempercepat proses itu,” ujar politikus Partai Golkar ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Novanto menyatakan, pimpinan DPR sudah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menginformasikan kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk proaktif dalam membahas RUU yang diajukan.
”Ini hal mendasar. Misalnya, soal draf RUU KUHAP, sampai sekarang (pemerintah) belum menyerahkan naskah akademiknya. Kalau pemerintah dan DPR sinergi dengan baik, pasti hasil legislasinya juga baik,” ucapnya.
Novanto juga mengapresiasi perhatian masyarakat berupa kritik dan masukan agar lembaga parlemen semakin memantapkan kinerjanya. Hingga tujuh bulan setelah pelantikan, DPR sudah melakukan programprogram nyata. Walau reses DPR kini menjadi lima kali setahun, seluruh komisi di DPR akan selalu bekerja keras membahas RUU yang ditangani.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan, pandangan buruk publik terhadap lembaganya justru merupakan penilaian yang bagus bagi masa depan Dewan. Dengan begitu, DPR bisa waspada dan berbenah diri. ”Memang begitu di negara demokrasi, DPR dan partai harus diserang dan dikoreksi agar bertambah baik,” ujarnya kemarin di Gedung DPR.
Fahri juga mengatakan tidak khawatir jika pandangan masyarakat terhadap DPR tersebut tidak berubah hingga masa tugasnya sebagai anggota Dewan berakhir pada 2019. Menurutnya, jika memang sampai selesai masa jabatan tetap dinilai buruk, rakyat pasti tidak akan memilihnya lagi. Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional tentang evaluasi kinerja institusi demokrasi.
Hasilnya, kinerja DPR dan partai politik (parpol) menduduki peringkat tertinggi ketidakpuasan publik. Survei yang dilakukan sejak 23-31 Maret 2015 ini refleksi perjalanan 17 tahun Reformasi.
Menggunakan metode multistage random sampling, survei ini mengambil sampel 1.200 responden dengan margin of error -2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Setelah DPR, institusi lain yang menempati urutan tertinggi ketidakpuasan publik yakni parpol (63,5%) dan Polri 55,9%.
Mula akmal
Berdasarkan survei Poltracking Indonesia, DPR menjadi institusi demokrasi dengan tingkat kepuasan terendah yakni 66,5%. Ketua DPR Setya Novanto menyatakan, Dewan telah berusaha menjalankan fungsinya semaksimal mungkin. Salah satu implementasinya adalah mempercepat pembahasan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan menetapkan dua hari khusus setiap pekan untuk pembahasan legislasi.
DPR masih berharap bisa mengesahkan 37 rancangan undangundang (RUU) prioritas tahun ini. Meski sejauh ini belum satu pun RUU yang disahkan menjadi UU, sisa waktu pada masa sidang keempat ini akan dimaksimalkan. Novanto berharap ada upaya maksimal dari DPR, khususnya Badan Legislasi, termasuk juga mengharapkan kerja sama pemerintah dalam proses legislasi.
”DPR menambah rapat legislasi seminggu dua kali untuk mempercepat proses itu,” ujar politikus Partai Golkar ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Novanto menyatakan, pimpinan DPR sudah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menginformasikan kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk proaktif dalam membahas RUU yang diajukan.
”Ini hal mendasar. Misalnya, soal draf RUU KUHAP, sampai sekarang (pemerintah) belum menyerahkan naskah akademiknya. Kalau pemerintah dan DPR sinergi dengan baik, pasti hasil legislasinya juga baik,” ucapnya.
Novanto juga mengapresiasi perhatian masyarakat berupa kritik dan masukan agar lembaga parlemen semakin memantapkan kinerjanya. Hingga tujuh bulan setelah pelantikan, DPR sudah melakukan programprogram nyata. Walau reses DPR kini menjadi lima kali setahun, seluruh komisi di DPR akan selalu bekerja keras membahas RUU yang ditangani.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan, pandangan buruk publik terhadap lembaganya justru merupakan penilaian yang bagus bagi masa depan Dewan. Dengan begitu, DPR bisa waspada dan berbenah diri. ”Memang begitu di negara demokrasi, DPR dan partai harus diserang dan dikoreksi agar bertambah baik,” ujarnya kemarin di Gedung DPR.
Fahri juga mengatakan tidak khawatir jika pandangan masyarakat terhadap DPR tersebut tidak berubah hingga masa tugasnya sebagai anggota Dewan berakhir pada 2019. Menurutnya, jika memang sampai selesai masa jabatan tetap dinilai buruk, rakyat pasti tidak akan memilihnya lagi. Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional tentang evaluasi kinerja institusi demokrasi.
Hasilnya, kinerja DPR dan partai politik (parpol) menduduki peringkat tertinggi ketidakpuasan publik. Survei yang dilakukan sejak 23-31 Maret 2015 ini refleksi perjalanan 17 tahun Reformasi.
Menggunakan metode multistage random sampling, survei ini mengambil sampel 1.200 responden dengan margin of error -2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Setelah DPR, institusi lain yang menempati urutan tertinggi ketidakpuasan publik yakni parpol (63,5%) dan Polri 55,9%.
Mula akmal
(ftr)
