Institusi Demokrasi Perlu Pembenahan
Institusi Demokrasi Perlu Pembenahan
A
A
A
JAKARTA - Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional tentang evaluasi kinerja institusi demokrasi.
Hasilnya, kinerja DPR dan partai politik (parpol) menduduki peringkat tertinggi ketidakpuasan publik. Survei yang dilakukan pada 23-31 Maret 2015 ini merupakan refleksi perjalanan 17 tahun Reformasi. Menggunakan metode multistagerandom sampling, survei ini mengambil sampel 1.200 responden dengan margin of error -2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menjelaskan, ada beberapa temuan menarik dari hasil survei nasional ini. Di antaranya mayoritas publik setuju demokrasi adalah sistem terbaik dengan persentase 67,9%, sedangkan hanya 15,8% menyatakan tidak setuju. Sisanya sebesar 16,3% mengaku tidak menjawab dan tidak tahu. ”Publik setuju dengan sistem demokrasi karena demokrasi membuat masyarakat bebas mengekspresikan pendapat,” ujarnya.
Publik juga merasa puas dengan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi seperti jaminan kebebasan berpendapat di mana 55% publik menyatakan puas. Kemudian penghormatan terhadap perbedaan di Indonesia atau pluralitas, 64% publik juga menyatakan puas. Adapun penegakan hak asasi manusia, 52,6% responden menyatakan puas.
Meski dukungan publik terhadap sistem demokrasi cukup tinggi dan stabil, kata Hanta, hal itu tidak dibarengi dengan kinerja yang membanggakan dari institusi-institusi demokrasi. Sebab hasil survei menunjukkan peringkat tertinggi ketidakpuasan publik terhadap kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga DPR, yakni 66,5%, disusul dengan parpol sebesar 63,5% dan Polri 55,9%.
”Hal ini bisa jadi peluang dan ancaman. Jadi peluang kalau diikuti dengan pembenahan semua institusi demokrasi yang ada sehingga demokrasi jadi semakin terkonsolidasi dan menyejahterakan publik. Namun bisa juga menjadi ancaman jika tidak dibarengi dengan pembenahan,” ujarnya.
Ancaman tersebut dapat berupa turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bahkan akan sangat berbahaya jika publik tidak lagi percaya dengan sistem demokrasi untuk mengelola masyarakat menjadi lebih baik. Meski demikian, kata Hanta, publik juga menyatakan kepuasannya terhadap kinerja institusi demokrasi di mana peringkat tertinggi diduduki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebanyak 69,4% publik menyatakan puas dengan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Kemudian di peringkat kedua TNI 67,9%, lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) 44,8% dan terakhir lembaga kepresidenan 42,7%. ”Sebagai lembaga yang lahir dari Reformasi, institusi demokrasi sudah saatnya meningkatkan kapasitas kelembagaan, bekerja untuk melayani masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Hal itu untuk meningkatkan kepercayaan publik,” katanya.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, melihat hasil survei tersebut, pemberantasan KKN dan supremasi hukum dinilai sudah berjalan baik. Meski demikian, PDIP menilai ketidakpuasan publik terhadap parpol dan DPR yang tinggi termasuk juga kepada pemerintahan menjadi tantangan tersendiri.
”Saat bersamaan ada harapan yang tinggi dari publik. Ada harapan hidup lebih baik. Agenda ketidakpuasan itulah yang jadi agenda kami. Intinya hasil survei seperti ini sangat jarang, tidak sedikit lembaga survei yang terjebak hanya untuk jangka pendek,” ujarnya.
Adapun Sekjen Partai NasDem Rio Capella mengaku ada yang aneh dengan survei tersebut di mana publik puas terhadap sistem demokrasi tapi tidak puas dengan parpol yang jalankan fungsi-fungsi demokrasi. Menurut Rio, ke depan parpol yang lolos harus memperbaiki dirinya dan menata diri untuk menjadi lebih baik sehingga kepercayaan publik tidak hilang. Tidak hanya itu, publik juga perlu diberi pemahaman mengenai demokrasi.
”Perlu sebuah pemahaman yang seragam antarparpol agar memandang demokrasi hanya sebagai sebuah cara. Ketika masyarakat masuk, ada kesadaran bersama bahwa apakah parpol sudah menjalankan fungsifungsinya,” katanya. ?
sucipto
Hasilnya, kinerja DPR dan partai politik (parpol) menduduki peringkat tertinggi ketidakpuasan publik. Survei yang dilakukan pada 23-31 Maret 2015 ini merupakan refleksi perjalanan 17 tahun Reformasi. Menggunakan metode multistagerandom sampling, survei ini mengambil sampel 1.200 responden dengan margin of error -2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menjelaskan, ada beberapa temuan menarik dari hasil survei nasional ini. Di antaranya mayoritas publik setuju demokrasi adalah sistem terbaik dengan persentase 67,9%, sedangkan hanya 15,8% menyatakan tidak setuju. Sisanya sebesar 16,3% mengaku tidak menjawab dan tidak tahu. ”Publik setuju dengan sistem demokrasi karena demokrasi membuat masyarakat bebas mengekspresikan pendapat,” ujarnya.
Publik juga merasa puas dengan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi seperti jaminan kebebasan berpendapat di mana 55% publik menyatakan puas. Kemudian penghormatan terhadap perbedaan di Indonesia atau pluralitas, 64% publik juga menyatakan puas. Adapun penegakan hak asasi manusia, 52,6% responden menyatakan puas.
Meski dukungan publik terhadap sistem demokrasi cukup tinggi dan stabil, kata Hanta, hal itu tidak dibarengi dengan kinerja yang membanggakan dari institusi-institusi demokrasi. Sebab hasil survei menunjukkan peringkat tertinggi ketidakpuasan publik terhadap kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga DPR, yakni 66,5%, disusul dengan parpol sebesar 63,5% dan Polri 55,9%.
”Hal ini bisa jadi peluang dan ancaman. Jadi peluang kalau diikuti dengan pembenahan semua institusi demokrasi yang ada sehingga demokrasi jadi semakin terkonsolidasi dan menyejahterakan publik. Namun bisa juga menjadi ancaman jika tidak dibarengi dengan pembenahan,” ujarnya.
Ancaman tersebut dapat berupa turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bahkan akan sangat berbahaya jika publik tidak lagi percaya dengan sistem demokrasi untuk mengelola masyarakat menjadi lebih baik. Meski demikian, kata Hanta, publik juga menyatakan kepuasannya terhadap kinerja institusi demokrasi di mana peringkat tertinggi diduduki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebanyak 69,4% publik menyatakan puas dengan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Kemudian di peringkat kedua TNI 67,9%, lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) 44,8% dan terakhir lembaga kepresidenan 42,7%. ”Sebagai lembaga yang lahir dari Reformasi, institusi demokrasi sudah saatnya meningkatkan kapasitas kelembagaan, bekerja untuk melayani masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Hal itu untuk meningkatkan kepercayaan publik,” katanya.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, melihat hasil survei tersebut, pemberantasan KKN dan supremasi hukum dinilai sudah berjalan baik. Meski demikian, PDIP menilai ketidakpuasan publik terhadap parpol dan DPR yang tinggi termasuk juga kepada pemerintahan menjadi tantangan tersendiri.
”Saat bersamaan ada harapan yang tinggi dari publik. Ada harapan hidup lebih baik. Agenda ketidakpuasan itulah yang jadi agenda kami. Intinya hasil survei seperti ini sangat jarang, tidak sedikit lembaga survei yang terjebak hanya untuk jangka pendek,” ujarnya.
Adapun Sekjen Partai NasDem Rio Capella mengaku ada yang aneh dengan survei tersebut di mana publik puas terhadap sistem demokrasi tapi tidak puas dengan parpol yang jalankan fungsi-fungsi demokrasi. Menurut Rio, ke depan parpol yang lolos harus memperbaiki dirinya dan menata diri untuk menjadi lebih baik sehingga kepercayaan publik tidak hilang. Tidak hanya itu, publik juga perlu diberi pemahaman mengenai demokrasi.
”Perlu sebuah pemahaman yang seragam antarparpol agar memandang demokrasi hanya sebagai sebuah cara. Ketika masyarakat masuk, ada kesadaran bersama bahwa apakah parpol sudah menjalankan fungsifungsinya,” katanya. ?
sucipto
(ftr)
Explore More