Inggris Mandiri Tanpa Uni Eropa

Tantangan utama yang harus diselesaikan kabinet Perdana Menteri (PM) David Cameron adalah melaksanakan janji kampanye Partai Konservatif. Fokus utama dalam kabinet Cameron adalah melaksanakan referendum Uni Eropa (UE).

Sinyal yang diberikan Konservatif adalah mereka ingin Inggris mereposisi traktat dasar UE dan memperkuat daya tawar London. Jika tidak ada peningkatan posisi tawar dan reformasi UE, tentu Inggris memilih untuk keluar.

Apalagi, Cameron berulang kali menyatakan keinginannya untuk keluar dari blok tersebut. Referendum hanya sebagai salah satu jalan untuk memuluskan ambisi Cameron. Reformasi UE seperti sulit karena ditolak para eksekutif UE yang menyatakan tidak ada renegosiasi traktat dasar blok tersebut. Padahal, Cameron menolak berbagai campur tangan UE dalam urusan dalam negeri Inggris.

Dia menolak tawaran UE agar Inggris menerima imigran asing. Dia juga tidak senang dengan pengaruh UE dalam kebijakan dan undangundang Inggris. Janji referendum UE tidak akan menjadi agenda mainan Cameron. Apalagi, pemerintahan Cameron merupakan pemerintahan eksklusif yang terdiri dari semua menteri Konservatif. ”Kita memiliki mandat untuk mewujudkan (semua janji kampanye),” kata Cameron, dikutip AFP.

Janji itu menjadi sinyal Cameron yang ingin Inggris keluar UE. ”Ini (kabinet) akan menjadi pemerintahan yang berbeda. Kita tidak lagi menegosiasi agenda yang kita perjuangkan,” tambahnya. Cameron akan memimpin negosiasi dengan UE. Dia juga menunjuk menteri yang kontra- UE pada kabinetnya.

Dalam proses lobi tersebut, Cameron akan dibantu Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Pertama George Osborne, Menteri Luar Negeri Philip Hammond, dan Menteri Urusan Eropa David Lidington. Menurut Osborne, Inggris akan memainkan peran yang konstruktif, tetapi tegas dalam setiap perundingan. ”Tidak boleh ada yang mengabaikan kesuksesan rakyat pekerja Inggris,” ungkap Osborne, dikutip Reuters .

Hammond dikenal sebagai menteri yang mendukung Inggris keluar dari UE. Namun, dia akan mengajukan usulan reformasi UE. ”Kita akan menjadi orang kalah jika meninggalkan UE tanpa berupaya mengusulkan reformasi,” katanya. Selama ini Inggris menjadi anggota UE yang sangat skeptis.

Dalam pandangan Sara B Hobolt, profesor Institut Eropa di London School of Economics, ketidakpastian keanggotaan Inggris di UE memang harus diselesaikan melalui referendum. ”Jika ingin tetap bertahan di UE, seharusnya pilih Partai Buruh,” sindir Hobolt.

Sedangkan menurut analis politik Inggris, Robert Hazel, referendum UE merupakan pertaruhan yang sangat besar bagi Cameron. ”Meski Konservatif mendapatkan kemenangan besar, permasalahan besar justru baru saja dihadapi Cameron,” ungkap Hazel dari University College London kepada CNN.

Dia menambahkan, dengan pemerintahan mayoritas kecil, Cameron sangat berisiko dalam memperjuangkan referendum Inggris. Apa keuntungan yang didapatkan Inggris jika keluar UE? Inggris tetap dapat menjalani hubungan diplomasi dan perdagangan dengan negara anggota UE.

Perusahaan berskala kecil dan menengah juga bebas dari regulasi UE yang mengekang. Warga Inggris pun tetap tidak memerlukan visa untuk berkunjung ke negara UE. Selain itu, Inggris mendapatkan keuntungan miliaran poundsterling akibat dihilangkannya ”pajak atau tarif tersembunyi” yang harus dibayar warga Inggris.

Meski tanpa UE, Inggris tetap menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan penentu kebijakan NATO. Yang paling diinginkan Cameron adalah Inggris dapat mengontrol penuh perbatasan dan menghalangi imigran masuk ke Inggris. Menurut Sonia Piedrafita dari Pusat Kajian Kebijakan Eropa (CEPS) yang berbasis di Brussels, Eropa menunggu tawaran yang diinginkan Inggris.

”Sejauh ini pemerintahan Konservatif belum jelas mengenai reformasi yang dinginkan untuk UE,” ungkap Piedrafita. Media di Inggris memprediksi, referendum akan digelar lebih awal dibandingkan rencana semua pada 2017. Majunya referendum seiring dengan penolakan UE terhadap tawaran yang diajukan Inggris. ”Tidak akan ada diskusi tentang negosiasi ulang traktat utama UE,” tegas Menteri Keuangan Prancis Michel Sapin.

Sebelumnya Jean-Claude Juncker, Presiden Eksekutif Komisi UE, mengungkapkan bahwa komisi UE akan mengkaji proposal Inggris dengan objektif dan bersahabat. ”Mengenai prinsip kebebasan dalam traktat UE, tidak dapat dinegosiasikan karena itu merupakan esensi UE,” kata Margaritis Schinas, juru bicara Juncker.

Selain UE, program prorakyat menjadi salah satu penekanan dalam kabinet Cameron. Kemenangan Konservatif pada pemilu kemarin juga karena didukung program tersebut. Tidak ada perbedaan mencolok antara program prorakyat yang diusung Konservatif dan Buruh. Konservatif mencoba merangkul kalangan pekerja dan kelas menengah yang dulu dikenal sebagai basis pendukung Buruh.

Kabinet Cameron juga akan memperhatikan kebutuhan masyarakat pada umumnya atau ”roti dan mentega” sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Kabinet Konservatif akan membuat kebijakan yang membumi yang memperluas kesepakatan. ”Semua perubahan harus mengacu kepada pelayanan publik yang harus berakar pada keadilan sosial dan perasaan belas kasihan yang orisinal,” janji Cameron, dikutip BBC .

Program Cameron yang dinilai tidak realistis adalah menciptakan 2 juta lapangan kerja dan 3 juta pekerja magang dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Ambisi itu tidak lain karena Cameron ingin mempertahankan reputasi Inggris sebagai negara yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Eropa. Adapun, program khusus yang diusung kabinet Cameron adalah perlindungan anak.

Konservatif akan memfokuskan program itu di pemerintahan dan akan memperjuangkannya di parlemen. PM Cameron juga akan menghapus segala jenis pajak yang berkaitan dengan anak.

Andika hendra m