DPR Desak Pemerintah Tangani Pengungsi Rohingya

JAKARTA - DPR mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah nyata menangani korban pencari suaka, dalam hal ini etnis Rohingya yang mengungsi dari Myanmar.

Langkah nyata yang diinginkan DPR adalah sebuah regulasi mengenai penanganan imigran dan pencari suaka.

"DPR meminta Presiden membuat regulasi sementara sebagai dasar tindakan para pejabat di lapangan. Mungkin semacam keppres tentang penanganan migran dan pencari suaka," tutur Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Minggu (17/5/2015)

Sebagai bangsa besar dan beradab, kata dia, Indonesia jangan disamakan dengan negara-negara tetangga yang menolak menolong manusia dengan alasan urusan dalam negeri.

Fahri menyesalkan adanya pejabat yang menolak menerima pencari suaka masuk ke perairan Indonesia. Informasi itu diketahui Fahri dari sebuah stasiun televisi luar negeri yang menyebut ada pejabat Indonesia melarang perahu imigran merapat ke dermaga.

"Ada juga pejabat yang menyatakan akan menerima tetapi akan segera dikembalikan. Ada juga yang bahkan menolak mereka mendarat," katanya.

Menurut dia, dapat dimengerti sikap dan tindakan sebagian pejabat ini karena tidak adanya dasar hukum kuat bagi para pejabat negara untuk mengambil tindakan nyata.

"Sampai saat ini memang Indonesia belum mengatur sama sekali ketentuan tentang para pencari suaka. Tetapi apakah itu bisa menjadi alasan untuk tidak melihat secara nyata penderitaan yang dirasakan oleh bangsa lain?" tutur Fahri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai penderitaan etnis Rohingya sangat jelas. "Apakah kita sebagai bangsa berperikemanusiaan tega melihat derita mereka?" ujarnya dengan nada bertanya.