Empat Pilar Atasi Kerentanan Konflik Pilkada

TAPIN - Penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun ini dinilai rentan akan konflik sosial. Apalagi potensi konflik sosial selalu muncul dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah.

“Biasanya potensi konflik semakin tinggi ketika calon yang bertanding hanya ada dua pasang. Akibatnya gesekan antar tim di lapangan semakin keras, karenanya saya selalu minta Polri untuk mempersiapkan diri”, papar anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi dalam siaran pers kepada Sindonews, Rabu (13/5/2015), mengulang apa yang disampaikannya saat Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yang dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, kata anggota Komisi III DPR tersebut, sangat penting memahami Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara untuk menjaga kerukunan. “Kejadian konflik sosial, seperti perkelahian antar kelompok atau tawuran antar desa sebenarnya tidak perlu terjadi. Hal ini bisa dicapai apabila ada tenggang rasa antar masyarakat. Di sinilah perlunya pemahaman yang baik tentang empat pilar berbangsa dan bernegara, sehingga tidak perlu ada keributan,” terang Ketua Poksi Fraksi PKS tersebut.

Terkait menangani persoalan konflik pilkada seperti yang pernah terjadi di Kutai Waringin Barat, Tuban dan lainnya, pria yang akrab dipanggil Habib Aboe ini menjelaskan, masyarakat harus kembali memahami fungsi dasar dari Pilkada itu sendiri. “Pilkada itu merupakan bagian dari suksesi kepememimpinan, bukan perebutan kekuasaan. Aturannya sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, silakan saja pilih pemimpin yang paling bijak sesuai hati nurani. Tak perlu berebut dan tak perlu pula rebut,” tutur Wasekjen PKS tersebut.