BIN Anggap RI Darurat Pangan dan Energi
Rabu, 13 Mei 2015 - 09:55 WIB
BIN Anggap RI Darurat Pangan dan Energi
A
A
A
JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan Indonesia saat ini dalam keadaan darurat pangan dan energi. Bila tidak segera diantisipasi, hal itu bisa berdampak pada keamanan nasional. Wakil Kepala BIN Mayjen TNI (Purn) Erfi Triassunu mengatakan, pangan dan energi merupakan bagian dari ketahanan sebuah negara.
Namun, berdasar fakta, temuan, dan analisis Dewan Analis Strategis (DAS) BIN, ketahanan pangan dan energi Indonesia masih lemah. Atas dasar itu, BIN harus memiliki upaya deteksi dan cegah dini. Begitu pula prediksi apa yang harus dikerjakan secara bersama-sama. ”Kalau dikatakan dalam keadaan darurat, ya memang ada. Kita ketahui bersama kebutuhan pangan masih banyak impor.
Dampak dari lemahnya ketahanan pangan akan berdampak pada keamanan,” ujarnya saat peluncuran buku Memperkuat Ketahanan Pangan demi Masa Depan Indonesia serta Ketahanan Energi 2015–2025 Tantangan dan Harapan kemarin di Jakarta. Erfi mengaku telah memberikan data analisis intelijen ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Data tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan langkah-langkah konkret seperti program menjadikan Papua sebagai lumbung padi. Bila ini terwujud, kebutuhan beras tidak perlu dari daerah lain. ”Kita selalu membuat analisis, mengumpulkan semua data temuan dan sudah kita laporkan ke Bapak Presiden. Itu rutin kami lakukan,” ucap dia. Bila dalam hal ketahanan pangan ada langkah konkret, tetapi dalam hal energi hal itu belum terlihat. Erfi menyadari energi dan pangan bisa menjadi pemicu terjadinya proxy war.
”Itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi kita bisa mengantisipasi asalkan semua kementrian/lembaga bersinergi dalam menangani permasalahan karena semuanya terkait, ” ucapnya. Kelangkaan pangan dan energi dapat memicu orang untuk berbuat anarki. BIN melalui tim mengumpulkan fakta dan temuan mengenai kemungkinan adanya gejolak.
”Oh, itu pasti kita temukan di lapangan. Biasanya orang yang lapar itu cepat emosi. Fakta, temuan itu kita berikan ke DAS BIN, mereka melakukan kajian bersama dengan stakeholderlain,” ujarnya. Ketua DAS BIN Muhammad AS Hikam mengakui Indonesia masih memiliki ketergantungan pangan dan energi. Untuk pangan misalnya, ketergantungan negara ini sangat luar biasa. Terbukti, bangsa ini masih mengimpor kedelai dan jagung, bahkan beras meskipun sudah panen raya.
”Ini menunjukkan bahwa swasembada kitamemangmasih banyak tantangan. Pemerintah saat ini sedang berusaha menggenjot swasembada pangan. Itu karena masalah pangan juga menjadi salah satu bagian di masalah keamanan nasional juga,” ucapnya. Begitu juga dengan energi. Menurut Hikam, ketersediaan energi di Indonesia hanya berada dalam hitungan waktu 18–20 hari.
Berbeda dengan negara-negara di Eropa yang ketersediaan energinya mencapai 90 hari, bahkan lebih. Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) WidhyawanPrawiraatmadja mengatakan, semua pihak harus bersinergi dan melihat ini menjadi sesuatu yang menjadi tantangan bersama sehingga pemenuhan energi bisa terlaksana. ”Ini menjadi warningkepada masyarakat mengenai kondisi energi dan bagaimana kita harus menghadapi tantangan tersebut bahwa ini adalah masalah yang serius.
Ada beberapa hal yang harus masyarakat mengerti, kita itu importir BBM terbesar. Kebutuhan energi itu dilihat dari pertumbuhan negara. Kalau diasumsikan negara itu tumbuh 6%, kebutuhan energinya 7%. Kalau pertumbuhannya 5%, kebutuhan energinya 6%,” ucapnya. Pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengatakan, untuk mengatasi ancaman ketahanan pangan dan energi, hal utama yang harus dilakukan adalah memberantas mafianya.
Karut-marut energi di negara ini tidak lepas dari bagaimana pengelolaannya. ”Kita setuju, pemerintah melakukan pemberantasan mafia minyak. Sebab pemberantasan mafia migas dan pangan itu keniscayaan, bukan sekadar wacana saja,” kata mantananggotaKomisiIDPRitu.
Sucipto
Namun, berdasar fakta, temuan, dan analisis Dewan Analis Strategis (DAS) BIN, ketahanan pangan dan energi Indonesia masih lemah. Atas dasar itu, BIN harus memiliki upaya deteksi dan cegah dini. Begitu pula prediksi apa yang harus dikerjakan secara bersama-sama. ”Kalau dikatakan dalam keadaan darurat, ya memang ada. Kita ketahui bersama kebutuhan pangan masih banyak impor.
Dampak dari lemahnya ketahanan pangan akan berdampak pada keamanan,” ujarnya saat peluncuran buku Memperkuat Ketahanan Pangan demi Masa Depan Indonesia serta Ketahanan Energi 2015–2025 Tantangan dan Harapan kemarin di Jakarta. Erfi mengaku telah memberikan data analisis intelijen ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Data tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan langkah-langkah konkret seperti program menjadikan Papua sebagai lumbung padi. Bila ini terwujud, kebutuhan beras tidak perlu dari daerah lain. ”Kita selalu membuat analisis, mengumpulkan semua data temuan dan sudah kita laporkan ke Bapak Presiden. Itu rutin kami lakukan,” ucap dia. Bila dalam hal ketahanan pangan ada langkah konkret, tetapi dalam hal energi hal itu belum terlihat. Erfi menyadari energi dan pangan bisa menjadi pemicu terjadinya proxy war.
”Itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi kita bisa mengantisipasi asalkan semua kementrian/lembaga bersinergi dalam menangani permasalahan karena semuanya terkait, ” ucapnya. Kelangkaan pangan dan energi dapat memicu orang untuk berbuat anarki. BIN melalui tim mengumpulkan fakta dan temuan mengenai kemungkinan adanya gejolak.
”Oh, itu pasti kita temukan di lapangan. Biasanya orang yang lapar itu cepat emosi. Fakta, temuan itu kita berikan ke DAS BIN, mereka melakukan kajian bersama dengan stakeholderlain,” ujarnya. Ketua DAS BIN Muhammad AS Hikam mengakui Indonesia masih memiliki ketergantungan pangan dan energi. Untuk pangan misalnya, ketergantungan negara ini sangat luar biasa. Terbukti, bangsa ini masih mengimpor kedelai dan jagung, bahkan beras meskipun sudah panen raya.
”Ini menunjukkan bahwa swasembada kitamemangmasih banyak tantangan. Pemerintah saat ini sedang berusaha menggenjot swasembada pangan. Itu karena masalah pangan juga menjadi salah satu bagian di masalah keamanan nasional juga,” ucapnya. Begitu juga dengan energi. Menurut Hikam, ketersediaan energi di Indonesia hanya berada dalam hitungan waktu 18–20 hari.
Berbeda dengan negara-negara di Eropa yang ketersediaan energinya mencapai 90 hari, bahkan lebih. Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) WidhyawanPrawiraatmadja mengatakan, semua pihak harus bersinergi dan melihat ini menjadi sesuatu yang menjadi tantangan bersama sehingga pemenuhan energi bisa terlaksana. ”Ini menjadi warningkepada masyarakat mengenai kondisi energi dan bagaimana kita harus menghadapi tantangan tersebut bahwa ini adalah masalah yang serius.
Ada beberapa hal yang harus masyarakat mengerti, kita itu importir BBM terbesar. Kebutuhan energi itu dilihat dari pertumbuhan negara. Kalau diasumsikan negara itu tumbuh 6%, kebutuhan energinya 7%. Kalau pertumbuhannya 5%, kebutuhan energinya 6%,” ucapnya. Pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengatakan, untuk mengatasi ancaman ketahanan pangan dan energi, hal utama yang harus dilakukan adalah memberantas mafianya.
Karut-marut energi di negara ini tidak lepas dari bagaimana pengelolaannya. ”Kita setuju, pemerintah melakukan pemberantasan mafia minyak. Sebab pemberantasan mafia migas dan pangan itu keniscayaan, bukan sekadar wacana saja,” kata mantananggotaKomisiIDPRitu.
Sucipto
(bbg)
