SBY Harus Hati-hati Respons Ancaman Kongres Tandingan

Selasa, 12 Mei 2015 - 11:39 WIB
SBY Harus Hati-hati...
SBY Harus Hati-hati Respons Ancaman Kongres Tandingan
A A A
JAKARTA - Aroma perpecahan membayangi pelaksanaan Kongres III Partai Demokrat yang digelar di Kota Surabaya. Sejumlah Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Demokrat yang tergabung dalam Kaukus Penyelamat Demokrat mengancam gelar Kongres Demokrat tandingan.

Hal ini merupakan buntut dari diabaikannya protes sejumlah DPC yang pemimpinnya diberhentikan secara sepihak oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Budi Setiono mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus hati-hati dengan potensi perpecahan tersebut.

"Saya kira ke depan SBY harus lebih berhati-hati dan tidak bertindak gegabah," kata Budi saat dihubungi Sindonews, Selasa (12/5/2015).

Menurut Budi, sejumlah DPC yang tergabung dalam Kaukus Penyelamat Demokrat tersebut sebaiknya diundang dan dilibatkan ke dalam kongres partai yang sedang digelar di Kota Pahlawan.

Hal ini lanjut Budi, untuk menghindari adanya pihak atau oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk memecah belah Partai Demokrat, sebagaimana juga terjadi pada Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Sebaiknya mereka diundang saja untuk memberikan masukan dan menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi persoalan. Jangan sampai persoalan ini dimanfaatkan oleh kekuatan kekuasaan seperti persoalan yang menimpa Golkar dan PPP," ucap Budi.

Budi melanjutkan, sebagai wadah untuk berjuang, sikap DPP Partai Demokrat yang secara sepihak memecat sejumlah Ketua DPC adalah tidak tepat. Diyakini Budi, persoalan ini akan beres jika seluruh unsur di dalam partai mau berkomunikasi secara fair dan diselesaikan di depan floor.

Dalam kasus Kaukus Penyepamat Demokrat ini, Budi melihat adanya tata kelola partai yang terlalu dikuasai oleh elite dibandingkan dengan anggota di daerah. Hingga kemudian muncul pemecatan-pemecatan.

"Kalau misalnya pusat merasa kepentingannya terganggu lantaran berbeda pendapat dengan daerah, saya kira itu tidak sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat sendiri. Jika demikian, tidak layak partai ini disebut Demokrat," tandas Budi.
(maf)
Berita Terkait
Tolak KLB Sibolangit,...
Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Sumut Tetap Loyal Pada AHY
Pesan Moeldoko ke AHY:...
Pesan Moeldoko ke AHY: Jadi Pemipin Harus Kuat, Jangan Baperan
Makin Panas, Moeldoko...
Makin Panas, Moeldoko Disebut Bagi-bagi Uang dan Ponsel saat KLB Demokrat di Deli Serdang
Kader Muda Demokrat...
Kader Muda Demokrat Dukung KLB Partai Demokrat
Penyerahan Surat Rekomendasi...
Penyerahan Surat Rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada 2024
Partai Demokrat Keluarkan...
Partai Demokrat Keluarkan 60 Rekomendasi Pilkada 2024, Ada Marshel Widianto dan Gilang Dirga
Berita Terkini
Kabar Duka, Mantan Dubes...
Kabar Duka, Mantan Dubes Prof Bachtiar Aly Meninggal Dunia
Prabowo, Jokowi, SBY...
Prabowo, Jokowi, SBY Kompak Hadiri Pernikahan Putra Boy Thohir
Hasto Singgung Febrie...
Hasto Singgung Febrie Tak Diborgol: Peringatkan Bahaya Ketidakadilan Hukum
Hari Mangrove Sedunia,...
Hari Mangrove Sedunia, Pemerintah dan APHI Dorong Pengelolaan Berkelanjutan
Prabowo Bentuk 7 Kejari...
Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru Lewat Perpres 40 Tahun 2026, Raja Ampat hingga Pangandaran Masuk Daftar
Indonesia Dorong Dewan...
Indonesia Dorong Dewan Keamanan PBB Perkuat Pencegahan Konflik-ASEAN dan Jadi Mitra Perdamaian
Infografis
Sejarah Boikot Olahraga...
Sejarah Boikot Olahraga Dunia dan Ancaman Jerman Mundur dari Piala Dunia 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved