Pemerintah Diminta Tidak Baper Tanggapi Isu Makar

JAKARTA - Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) akan menggelar Kongres I KA KAMMI di Bandung pada tanggal 26-27 November 2016 mendatang.

Dalam kongres ini akan dirumuskan rekomendasi resmi Alumni KAMMI sebagai respons terhadap situasi kebangsaan yang sedang terjadi di Indonesia, salah satunya terkait persoalan dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga isu makar yang dihembuskan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Anggota Presidium KA KAMMI Akbar Zulfakar mengatakan, pihaknya memandang penting persoalan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok lantaran telah menyita energi rakyat.

Terlebih, kini muncul isu makar yang dihembuskan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menyikapi demonstrasi 2 Desember mendatang. Karenanya, ucap Akbar, isu kebangsaan ini perlu disikapi dengan jernih.

"Ancaman kebhinekaan lewat isu ini terlalu riskan. Terlalu sensitif. Kami akan memasifkan upaya merajut kebhinekaan," ujar Akbar saat berbincang dengan Sindonews, Kamis 24 November 2016.

Lebih lanjut, Akbar menilai pemerintah dalam hal ini Kapolri terlalu gegabah menghembuskan isu upaya makar yang bakal memboncengi demonstrasi 2 Desember mendatang.

Menurut Akbar, isu makar adalah isu elitis. Sementara masyarakat tidak mengenal istilah makar dalam kosakata sehari-hari. "Di masyarakat tidak ada, tapi sengaja dihembuskan oleh elite politik," ucap mantan anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Jika terus dibiarkan, Akbar mengaku hawatir isu makar yang dihembuskan oleh pemerintah ini akan membuat gaduh dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Karenanya, Akbar meminta pemerintah lebih sensitif melihat dinamika sosial kemasyarakatan dan tidak gegabah menanggapi isu yang muncul di masyarakat.

"Amerika, Australia, dan bangsa lain sedang mengintip kita. Bangsa lain bisa masuk lewat isu itu. Pemerintah jangan terlalu cepat baper (bawa perasaan) melihat protes masyarakat lantas dicap sebagai makar," tegas Akbar.