Penyanderaan WNI Terus Berulang, Patroli Bersama Dipertanyakan
Selasa, 12 Juli 2016 - 19:41 WIB
Penyanderaan WNI Terus Berulang, Patroli Bersama Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah perairan negara tetangga seakan tidak pernah berhenti.
Kasus paling belakangan ialah penyaderaan tiga WNI di perairan Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia, Sabtu 9 Juli 2016. (Baca juga: Polisi Malaysia Benarkan Ada Penculikan Tiga WNI)
Menyikapi terus berulangnya kasus penyanderaan, Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mempertanyakan realisasi kesepakatan kerja sama patroli tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina di wilayah perbatasan. Kerja sama itu disepakati pada 5 Mei 2016.
"Selama ini kan kita dapat penjelasan dari pemerintah akan ada patroli bersama untuk menanggulangi terjadinya perompakan atau pembajakan lagi, sedangkan sekarang terjadi lagi. Kita mempertanyakan itu," ujar Charles di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak memenuhi setiap permintaan perompak yang meminta disediakan uang untuk menebus WNI yang disandera. "Pembayaran tebusan oleh pihak swasta, walaupun bukan oleh pemerintah, ini akhirnya jadi preseden buruk dan terulang lagi," ungkapnya.
Dia juga meminta pemerintah segera menekan Filipina agar memberantas kelompok bersenjata Abu Sayyaf secara permanen.
"Kalau memang Filipina tidak bisa menangani sendiri, negara-negara sahabat termasuk Indonesia siap untuk bergabung membantu Filipina untuk memberantas kelompok Abu Sayyaf," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Kasus paling belakangan ialah penyaderaan tiga WNI di perairan Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia, Sabtu 9 Juli 2016. (Baca juga: Polisi Malaysia Benarkan Ada Penculikan Tiga WNI)
Menyikapi terus berulangnya kasus penyanderaan, Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mempertanyakan realisasi kesepakatan kerja sama patroli tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina di wilayah perbatasan. Kerja sama itu disepakati pada 5 Mei 2016.
"Selama ini kan kita dapat penjelasan dari pemerintah akan ada patroli bersama untuk menanggulangi terjadinya perompakan atau pembajakan lagi, sedangkan sekarang terjadi lagi. Kita mempertanyakan itu," ujar Charles di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak memenuhi setiap permintaan perompak yang meminta disediakan uang untuk menebus WNI yang disandera. "Pembayaran tebusan oleh pihak swasta, walaupun bukan oleh pemerintah, ini akhirnya jadi preseden buruk dan terulang lagi," ungkapnya.
Dia juga meminta pemerintah segera menekan Filipina agar memberantas kelompok bersenjata Abu Sayyaf secara permanen.
"Kalau memang Filipina tidak bisa menangani sendiri, negara-negara sahabat termasuk Indonesia siap untuk bergabung membantu Filipina untuk memberantas kelompok Abu Sayyaf," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
(dam)
