PPP Lebih Setuju Pansus Ketimbang Panja Soal Belasan Pemudik Tewas
Selasa, 12 Juli 2016 - 14:55 WIB
PPP Lebih Setuju Pansus Ketimbang Panja Soal Belasan Pemudik Tewas
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR lebih sepakat dengan pembentukan panitia khusus (Pansus) daripada panitia kerja (Panja) untuk melakukan investigasi atas meninggalnya belasan orang saat perjalanan mudik Lebaran di Brebes, Jawa Tengah belum lama ini. Sebab, Pansus dikhawatirkan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas.
Juru Bicara Fraksi PPP di DPR Arsul Sani mengatakan, Panja merupakan salah satu cara DPR melakukan pengawasan. "Tentu bagi PPP tidak ada masalah kalau dibentuk Panja seperti itu," ujarnya saat dihubungi, Selasa (12/7/2016).
Namun, dia menganggap, persoalan mengenai insiden di Tol Brebes Timur itu atau dikenal Brebes Exit (Brexit) harus melibatkan lintas komisi di DPR. Dia mengakui memang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan mitra kerja Komisi V DPR.
"Tetapi kan di situ juga ada peran kepolisian yang menjadi mitra komisi III," tutur sekretaris jenderal DPP PPP hasil Muktamar ke-VIII ini.
Selain itu, dia menganggap persoalan itu juga perlu melibatkan Komisi II DPR sebagai mitra kerja pemerintah provinsi (Pemprov), dimana Pemprov Jawa Tengah dan Jawa Barat dianggap juga harus bertanggung jawab.
"Nah, jadi kalau Panja saja dan itu katakanlah ditekel Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, maka saya khawatir itu tidak tuntas, karena ada peran-peran kepolisian di sana, yang itu tidak bisa kemudian ditanyakan oleh Komisi V, karena bukan mitranya Komisi V," ucapnya.
Maka itu, pembentukan Pansus dianggap lebih tepat dibanding Panja. Kendati demikian jika Pansus dibentuk, harus direncanakan dengan matang.
"Gol besarnya apa, gol besarnya kan tidak hanya mengetahui siapa yang salah dalam insiden itu. Jauh lebih besar adalah, karena kan insiden itu sebuah kejadian kan enggak bisa diputar ulang. Justru yang lebih besar itu ke depan jangan sampai terjadi seperti itu, tentu dengan melihat dimana titik masalah yang ada kemarin itu," jelas Arsul.
Selain itu, Pansus juga diharapkannya bisa melahirkan sebuah rekomendasi atau keputusan tentang manajemen arus mudik dan arus balik untuk hari-hari raya yang akan datang. "Tapi secara umum PPP enggak keberatan lah," pungkasnya.
Juru Bicara Fraksi PPP di DPR Arsul Sani mengatakan, Panja merupakan salah satu cara DPR melakukan pengawasan. "Tentu bagi PPP tidak ada masalah kalau dibentuk Panja seperti itu," ujarnya saat dihubungi, Selasa (12/7/2016).
Namun, dia menganggap, persoalan mengenai insiden di Tol Brebes Timur itu atau dikenal Brebes Exit (Brexit) harus melibatkan lintas komisi di DPR. Dia mengakui memang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan mitra kerja Komisi V DPR.
"Tetapi kan di situ juga ada peran kepolisian yang menjadi mitra komisi III," tutur sekretaris jenderal DPP PPP hasil Muktamar ke-VIII ini.
Selain itu, dia menganggap persoalan itu juga perlu melibatkan Komisi II DPR sebagai mitra kerja pemerintah provinsi (Pemprov), dimana Pemprov Jawa Tengah dan Jawa Barat dianggap juga harus bertanggung jawab.
"Nah, jadi kalau Panja saja dan itu katakanlah ditekel Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, maka saya khawatir itu tidak tuntas, karena ada peran-peran kepolisian di sana, yang itu tidak bisa kemudian ditanyakan oleh Komisi V, karena bukan mitranya Komisi V," ucapnya.
Maka itu, pembentukan Pansus dianggap lebih tepat dibanding Panja. Kendati demikian jika Pansus dibentuk, harus direncanakan dengan matang.
"Gol besarnya apa, gol besarnya kan tidak hanya mengetahui siapa yang salah dalam insiden itu. Jauh lebih besar adalah, karena kan insiden itu sebuah kejadian kan enggak bisa diputar ulang. Justru yang lebih besar itu ke depan jangan sampai terjadi seperti itu, tentu dengan melihat dimana titik masalah yang ada kemarin itu," jelas Arsul.
Selain itu, Pansus juga diharapkannya bisa melahirkan sebuah rekomendasi atau keputusan tentang manajemen arus mudik dan arus balik untuk hari-hari raya yang akan datang. "Tapi secara umum PPP enggak keberatan lah," pungkasnya.
(kri)
