Dianggap Bikin Gaduh Golkar, Menkumham Disarankan Mundur
Sabtu, 02 Januari 2016 - 14:32 WIB
Dianggap Bikin Gaduh Golkar, Menkumham Disarankan Mundur
A
A
A
JAKARTA - Yasonna H Laoly disarankan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
Saran tersebut diberikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Aziz Syamsuddin menyikapi sikap Menkumham yang tidak kunjung menerbitkan surat keputusan pengesahan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali. (Baca juga: Alasan Menkumham Beluh Sahkan Golkar Ical)
Aziz menilai, langkah Menkumham yang hanya mencabut Surat Keputusan (SK) pengesahan Golkar kubu Agung Laksono, tanpa menerbitkan SK Golkar kubu Ical hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.
"Menkumham itu tidak menjalankan good governance (pemerintahan yang baik). Seharusnya dia keluarkan SK untuk Bali karena putusan PN Jakarta utara diperkuat PT Jakarta dan kasasi MA," ujar Aziz saat dihubungi Sindonews, Sabtu (2/1/2016).
Ketua Komisi III DPR itu mengaku tidak paham terhadap sikap Menkumham yang tidak menerbitkan SK Golkar hasil Munas Bali.
Menurut dia, sikap Menkumham justru akan membuat konflik Golkar semakin berlarut-larut. "Menkumham itu tidak (menjalankan prinsip) good governance maka suruh mundur saja biar enggak bikin gaduh," kata Aziz.
PILIHAN:
Yusril: Golkar Tak Perlu Gelar Munas
Saran tersebut diberikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Aziz Syamsuddin menyikapi sikap Menkumham yang tidak kunjung menerbitkan surat keputusan pengesahan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali. (Baca juga: Alasan Menkumham Beluh Sahkan Golkar Ical)
Aziz menilai, langkah Menkumham yang hanya mencabut Surat Keputusan (SK) pengesahan Golkar kubu Agung Laksono, tanpa menerbitkan SK Golkar kubu Ical hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.
"Menkumham itu tidak menjalankan good governance (pemerintahan yang baik). Seharusnya dia keluarkan SK untuk Bali karena putusan PN Jakarta utara diperkuat PT Jakarta dan kasasi MA," ujar Aziz saat dihubungi Sindonews, Sabtu (2/1/2016).
Ketua Komisi III DPR itu mengaku tidak paham terhadap sikap Menkumham yang tidak menerbitkan SK Golkar hasil Munas Bali.
Menurut dia, sikap Menkumham justru akan membuat konflik Golkar semakin berlarut-larut. "Menkumham itu tidak (menjalankan prinsip) good governance maka suruh mundur saja biar enggak bikin gaduh," kata Aziz.
PILIHAN:
Yusril: Golkar Tak Perlu Gelar Munas
(dam)
