Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
9 Rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara PKB, Nomor 3 Beri Mandat ke Cak Imin Maju Pilpres 2024
loading...
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar di acara pembukaan Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millennium, Jalan H. Fachrudin Nomor 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ijtima Ulama Nusantara Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) yang digelar di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta menghasilkan sembilan rekomendasi. Nomor tiga dalam rekomendasi itu memberikan mandat kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) alias Gus Muhaimin untuk maju ke Pilpres 2024.
Berikut sembilan rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara Dewan Syura PKB tersebut:
Pertama, menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kiai dan maupun nyai, yang konsen terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.
Kedua, Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang instensif dengan dewan syuro, termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini, sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.
"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB," bunyi rekomendasi pada poin ketiga yang dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (16/1/2023).
Keempat, Ijtima Ulama Nusantara juga meminta seluruh pengurus dan kader PKB untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan memasang lambang Garuda Pancasila di rumah-rumah kader dan simpatisan PKB.
Kelima, mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber kekayaan negara yang berkeadilan dengan berbagai cara, di antaranya:
a. Transparansi pengelolaan keuangan negara;
b. Mencegah munculnya oligarki baru;
c. Merumuskan kebijakan terkait penghematan dan pencegahan terjadinya pemborosan penggunaan uang negara;
d. Mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di tahun tahun mendatang.
Berikut sembilan rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara Dewan Syura PKB tersebut:
Pertama, menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kiai dan maupun nyai, yang konsen terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.
Kedua, Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang instensif dengan dewan syuro, termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini, sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.
"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB," bunyi rekomendasi pada poin ketiga yang dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (16/1/2023).
Keempat, Ijtima Ulama Nusantara juga meminta seluruh pengurus dan kader PKB untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan memasang lambang Garuda Pancasila di rumah-rumah kader dan simpatisan PKB.
Kelima, mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber kekayaan negara yang berkeadilan dengan berbagai cara, di antaranya:
a. Transparansi pengelolaan keuangan negara;
b. Mencegah munculnya oligarki baru;
c. Merumuskan kebijakan terkait penghematan dan pencegahan terjadinya pemborosan penggunaan uang negara;
d. Mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di tahun tahun mendatang.
Explore More