Komunitas Pelestari Budaya Bersama Pemerintah Bahas Pengajuan Kebaya ke UNESCO

JAKARTA - Komunitas Pelestari Kebaya yang tergabung dalam Timnas Hari Kebaya Nasional bersama sejumlah stakeholders membahas pengajuan kebaya sebagai warisan budaya takbenda ke UNESCO.

Berkolaborasi dengan PANDI, kegiatan yang diselenggarakan di Kantor DNet ISP, Jakarta Timur ini menghadirkan sejumlah perwakilan dari pemerintah yakni, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risek, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kemenko PMK dan Perwakilan dari UNESCO.

Anggota Wantimpres Putri Kuswisnu Wardani mengatakan, pada dasarnya semuanya ingin warisan kebudayaan kebaya lestari. Asalkan, semua bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar.



"Idealnya tentu kita maunya single nomination, akan tetapi semua pilihan itu tentunya kita dampingi. Kebetulan Malaysia yang sudah berinisiatif dan berembuk ke Negara Thailand, Singapura dan Brunei Darussalam. Kita enggak akan pernah tahu kalau kita enggak masuk ke dalam itu. Maka dari itu joint nomination juga perlu dipertimbangkan. Kalaupun masih belum mengerucut, masih ada waktu hingga 2023 untuk memutuskan," kata Putri, Kamis (1/12/2022).

Putri mengatakan, pertemuan antarkomunitas pelestari kebaya ini bukan kali pertama dan merupakan tindak lanjut dari beberapa diskusi yang telah dilakukan silam.



"Apa yang diingini oleh Indonesia? Dan strateginya seperti apa? Apakah kita mau ikut mendaftarkan (joint nomination)? Apakah kita melakukan sendiri (single nomination)? Semua kesempatan harus dipelajari seperti apa. Makanya kita mengundang pakar-pakar dari kementerian yang terkait, makanya kita kumpulkan mereka untuk meminta pendapatnya. Ini (diskusi) bagian dari proses," ungkap Putri.

Senada, Ketua Timnas Hari Kebaya Nasional Lana T Koentjoro menjelaskan, diskusi kali ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar komunitas pelestari kebaya sehingga mempunyai kesamaan visi misi dan bisa mengambil sikap akhir.

"Kita menanggapi dari berita berita dan dari pihak 4 negara yang sedang dalam berproses untuk mengajukan joint nomination. Tentunya banyak pertanyaan ke kami dari Timnas sendiri. Jadi hari ini adalah rembuk bersama untuk sosialisasi. Karena mungkin kita kan perlu satu persepsi dulu untuk menentukan langkah apa yang akan kita ambil, apasih yang terbaik untuk ini. Saat ini adalah bagian daripada proses tersebut," tuturnya.

Heru Nugroho, salah satu pihak yang mulai ikut terlibat mengawal Tradisi Pencaksilat hingga memperoleh penetapan sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda dari UNESCO pada 2019 mewacanakan agar Indonesia harus segera memutuskan untuk ikut bergabung bersama Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, dan Thailand dalam pengajuan Kebaya ke UNESCO yang minggu lalu telah dideklarasikan oleh empat negara Asean tersebut.

Gagasan yang sama juga disuarakan secara eksplisit oleh beberapa perwakilan komunitas dan lembaga yang hadir pada pertemuan itu, di antaranya, Pewaris Kebaya Labuh, Pewaris Kebaya Kerancang, Komunitas perempuan Berkebaya (KPB), Perempuan Berkebaya Indonesia {PBI), Perempuan Indonesia Maju (PMI), Komunitas Notaris Indonesia Berkebaya (KNIB), Pecinta Sanggul Nusantara, Pertiwi Indonesia, Cinta Budaya Nusantara (CBN).

Termasuk Citra Kartini Indonesia (CIRI), RAMPAK SARINAH, Institut Sarinah, Himpunan Ratna Busana, Sekar Ayu Jiwanta, Asosiasi Tradisi Lisan, Komunitas Diajeng, Komunitas Kebaya Kerancang, Warisan Melayu, Lembaga Adat Riau, Sanggar Lembayung, Himpunan Ratna Busana, serta Dewan Kesenian Kepri.

"Akan sangat rumit menjelaskan pada masyarakat awam jika Indonesia tidak ikut rombongan pengajuan nominasi yang telah dideklarasikan oleh empat negara tersebut," terangnya.

Namun menurut Heru, kemungkinaan untuk pengajuan secara single nomination juga bisa disusulkan terpisah nanti, tentu dalam konteks yang berbeda.

"Pada daftar Warisan Budaya Dunia TakBenda tentang Pencaksilat, ada dua konteks berbeda yang mendapat penetapan dari UNESCO, yaitu Pencaksilat sebagai sebuah tradisi dan budaya yang diusulkan secara single nomination oleh Indonesia, sedangkan usulan dari Malaysia yang juga mendapat penetapan yang sama, lebih menekankan pada konteks bela diri dan olahraga,” katanya.

Heru menambahkan semua pihak perlu menyadari konsekuensinya. Karena hanya berlandaskan kecintaan pada kebaya dan membuat berbagai acara kebaya saja dirasa belum cukup. "Karena juga harus menggali data-data yang berasal dari berbagai sumber primer untuk digunakan sebagai referensi dasar pengajuan proposal. Semua itu bukan pekerjaan singkat dan mudah," kata Heru