Ahmad Muzani Sebut Presiden Siapkan Subsidi Internet dan Rapid Test Santri
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:51 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut, Presiden Jokowi telah merumuskan pemberian subsidi kuota internet dan rapid test bagi santri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Permintaan Partai Gerindra mengenai subsidi kuota internet bagi para pelajar serta rapid test gratis bagi para santri di pondok pesantren mendapat tanggapan positif Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Jokowi telah merumuskan pemberian kuota internet kepada pendidik dan pelajar guna mendukung kegiatan belajar mengajar di rumah. Sedangkan subsidi rapid test bagi para santri telah ditetapkan sebesar Rp2,6 triliun.
Kabar baik itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika bersama pimpinan MPR menemui Jokowi di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (8/7/2020) siang. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Muzani menyampaikan pendapat mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, upaya pembangunan SDM tetap harus dilakukan secara maksimal, termasuk selama masa pandemi Covid-19. Walaupun pembangunan SDM kini menjadi problem serius karena bersamaan dengan pandemi.
”Kegiatan belajar mengajar kini tidak ada lagi dilakukan secara langsung, tetapi lewat metode daring atau online. Metode tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan bangsa dan berujung pada rendahnya kualitas SDM,” ucapnya. (Baca juga:Positif Covid-19 Naik 1.853 Kasus, Sembuh Bertambah 800 Orang)
Selain itu, metode pendidikan online atau video conference diketahui menimbulkan beragam masalah. Banyak pendidik dan pelajar yang tidak dapat mengakses internet, sehingga pendidikan jarak jauh ini tidak bisa dilakukan secara efektif. "Di sisi lain, ternyata pendidikan jarak jauh ini juga menimbulkan problem mutu, karena ketidakcukupan antara pengajar dengan murid yang menyebabkan cara pendidikan tidak bisa dikontrol, baik karakter ataupun kualitas lainnya, akan tetapi hal ini tetap berlangsung," ujarnya.
Oleh karena itu, biaya internet diungkapkan Wakil Ketua MPR itu menambah beban masyarakat saat ini. "Ini kami sampaikan kepada Presiden. Presiden mengakui masalah tersebut dan sedang mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini," ungkap Ahmad Muzani. (Baca juga: Sebelum Masuk Pesantren, Wapres Minta Semua Santri Dites COVID-19)
Kabar baik lainnya disampaikan Ahmad Muzani adalah keputusan pemerintah pusat yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk rapid test para santri di seluruh pelosok Nusantara. Subsidi tersebut nantinya diberikan kepada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kategori pondok pesantren, berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta. Subsidi tersebut diberikan mengingat besarnya biaya rapid test yang kini dibebankan kepada para santri, yakni berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 per orang. "Soal subsidi ini tentu saja merupakan kabar bagus bagi perjuangan kami di parlemen," ungkap Ahmad Muzani.
Tidak hanya tu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) katanya akan membangun sejumlah sarana, sehingga protokol kesehatan dapat diterapkan di lingkungan Pondok pesantren. "Intinya kami tetap konsisten memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat," tutup Ahmad Muzani.
Kebijakan tersebut membawa angin segar bagi Partai Gerindra. Sebab sebelumnya, Fraksi Partai gerindra melalui parlemen meminta pemerintah agar dapat memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar daring atau online selama masa pandemi virus Corona (Covid-19). Sementara, proses belajar mengajar dari jarak jauh mengalami banyak hambatan, mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru. Padahal prioritas Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju adalah membangun SDM yang berkualitas.
Kabar baik itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika bersama pimpinan MPR menemui Jokowi di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (8/7/2020) siang. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Muzani menyampaikan pendapat mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, upaya pembangunan SDM tetap harus dilakukan secara maksimal, termasuk selama masa pandemi Covid-19. Walaupun pembangunan SDM kini menjadi problem serius karena bersamaan dengan pandemi.
”Kegiatan belajar mengajar kini tidak ada lagi dilakukan secara langsung, tetapi lewat metode daring atau online. Metode tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan bangsa dan berujung pada rendahnya kualitas SDM,” ucapnya. (Baca juga:Positif Covid-19 Naik 1.853 Kasus, Sembuh Bertambah 800 Orang)
Selain itu, metode pendidikan online atau video conference diketahui menimbulkan beragam masalah. Banyak pendidik dan pelajar yang tidak dapat mengakses internet, sehingga pendidikan jarak jauh ini tidak bisa dilakukan secara efektif. "Di sisi lain, ternyata pendidikan jarak jauh ini juga menimbulkan problem mutu, karena ketidakcukupan antara pengajar dengan murid yang menyebabkan cara pendidikan tidak bisa dikontrol, baik karakter ataupun kualitas lainnya, akan tetapi hal ini tetap berlangsung," ujarnya.
Oleh karena itu, biaya internet diungkapkan Wakil Ketua MPR itu menambah beban masyarakat saat ini. "Ini kami sampaikan kepada Presiden. Presiden mengakui masalah tersebut dan sedang mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini," ungkap Ahmad Muzani. (Baca juga: Sebelum Masuk Pesantren, Wapres Minta Semua Santri Dites COVID-19)
Kabar baik lainnya disampaikan Ahmad Muzani adalah keputusan pemerintah pusat yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk rapid test para santri di seluruh pelosok Nusantara. Subsidi tersebut nantinya diberikan kepada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kategori pondok pesantren, berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta. Subsidi tersebut diberikan mengingat besarnya biaya rapid test yang kini dibebankan kepada para santri, yakni berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 per orang. "Soal subsidi ini tentu saja merupakan kabar bagus bagi perjuangan kami di parlemen," ungkap Ahmad Muzani.
Tidak hanya tu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) katanya akan membangun sejumlah sarana, sehingga protokol kesehatan dapat diterapkan di lingkungan Pondok pesantren. "Intinya kami tetap konsisten memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat," tutup Ahmad Muzani.
Kebijakan tersebut membawa angin segar bagi Partai Gerindra. Sebab sebelumnya, Fraksi Partai gerindra melalui parlemen meminta pemerintah agar dapat memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar daring atau online selama masa pandemi virus Corona (Covid-19). Sementara, proses belajar mengajar dari jarak jauh mengalami banyak hambatan, mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru. Padahal prioritas Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju adalah membangun SDM yang berkualitas.
(cip)
Lihat Juga :
