Jokowi Tanggapi Biasa Surat BPK ke Menhan soal Komcad: Temuan Seperti Itu Selalu Ada di Kementerian
loading...
Presiden Jokowi turut menanggapi surat Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait temuan anggaran Komcad. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) turut menanggapi surat Badan Pemeriksan Keuangan ( BPK ) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait temuan anggaran Komponen Cadangan (Komcad). Menurutnya, temuan pasti ada di kementerian atau lembaga pemerintahan.
"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada, yang paling penting prosedur aministratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Jokowi menyebut tidak hanya Kementerian Pertahanan (Kemhan), beberapa kementerian lain juga mendapatkan catatan dari BPK. Presiden memerintahkan agar kementerian yang memiliki catatan BPK agar segera melakukan perbaikan.
"Dan saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan itu saja. Karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, (BPK) laporan untuk semester 1-nya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," katanya.
Diberitakan sebelumnya, BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto terkait adanya pengkoreksian terhadap anggaran Komcad. "Betul, sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2022).
Adhi menjelaskan, koreksi terhadap anggaran Komcad tersebut bersifat administratif. Menurutnya, koreksi tersebut telah ditindaklanjuti. "Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif. Dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," kata Adhi.
Baca juga: Dukung Pelaksanaan Komcad, BPK: Koreksi Administratif sedang Diperbaiki
Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto tercatat beberapa kali mengundang BPK untuk meminta masukan terkait kinerja pemerintah dan TNI. Pada tahun ini setidaknya tiga kali Prabowo mengundang BPK yakni pada Februari, Juni, dan terakhir pada 20 September 2022.
"Saya berharap Kemhan dan TNI akan mendapat masukan-masukan yang berharga dan solusi terkait peningkatan kinerja industri pertahanan, peningkatan dalam pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang serta industri amunisi," kata Prabowo, Rabu (2/11/2022).
"Saya berharap BPK RI dapat terus memberi arahan, asistensi, dan bimbingan kepada Kemhan dan TNI dalam hal pengelolaan serta penyajian laporan keuangan negara. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas," tutur Prabowo.
"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada, yang paling penting prosedur aministratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Jokowi menyebut tidak hanya Kementerian Pertahanan (Kemhan), beberapa kementerian lain juga mendapatkan catatan dari BPK. Presiden memerintahkan agar kementerian yang memiliki catatan BPK agar segera melakukan perbaikan.
"Dan saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan itu saja. Karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, (BPK) laporan untuk semester 1-nya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," katanya.
Diberitakan sebelumnya, BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto terkait adanya pengkoreksian terhadap anggaran Komcad. "Betul, sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2022).
Adhi menjelaskan, koreksi terhadap anggaran Komcad tersebut bersifat administratif. Menurutnya, koreksi tersebut telah ditindaklanjuti. "Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif. Dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," kata Adhi.
Baca juga: Dukung Pelaksanaan Komcad, BPK: Koreksi Administratif sedang Diperbaiki
Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto tercatat beberapa kali mengundang BPK untuk meminta masukan terkait kinerja pemerintah dan TNI. Pada tahun ini setidaknya tiga kali Prabowo mengundang BPK yakni pada Februari, Juni, dan terakhir pada 20 September 2022.
"Saya berharap Kemhan dan TNI akan mendapat masukan-masukan yang berharga dan solusi terkait peningkatan kinerja industri pertahanan, peningkatan dalam pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang serta industri amunisi," kata Prabowo, Rabu (2/11/2022).
"Saya berharap BPK RI dapat terus memberi arahan, asistensi, dan bimbingan kepada Kemhan dan TNI dalam hal pengelolaan serta penyajian laporan keuangan negara. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas," tutur Prabowo.
(abd)
Lihat Juga :
