Sebut Anies Antitesis Jokowi, Keberadaan Nasdem di Kabinet Dipertanyakan PDIP
Rabu, 12 Oktober 2022 - 19:24 WIB
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bereaksi keras merespons ucapan Politikus Partai Nasdem, Zulfan Lindan yang menyebut Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bereaksi keras merespons ucapan Politikus Partai Nasdem, Zulfan Lindan yang menyebut Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius," ujar Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto Hasto kepada wartawan, Rabu (12/10/2022). Baca juga: Survei Polstat: Sebagian Besar Warga DKI Nilai Anies Penuhi Janji Kampanye
Hasto menjelaskan antitesis yang dimaksud merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesis artinya vis a vis, diametral. Dengan begitu, kata dia, Nasdem secara sadar melalui pernyataan Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut.
"Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis," jelasnya.
"Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem. Kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies," sambungnya.
Menurut dia, problematika di Pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Hasto pun menyinggung tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesis terhadapnya.
Di sisi lain, kata dia, problematika juga muncul ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lantas, dia mempertanyakan ihwal bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesis Jokowi? Baca juga: Makin Panas! Nasdem ke PDIP: Kami Tunjuk Anies sebagai Capres, Bukan Petugas Partai
"Ini kan jadi kontradiktif dan rumit. Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," pungkasnya.
"Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius," ujar Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto Hasto kepada wartawan, Rabu (12/10/2022). Baca juga: Survei Polstat: Sebagian Besar Warga DKI Nilai Anies Penuhi Janji Kampanye
Hasto menjelaskan antitesis yang dimaksud merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesis artinya vis a vis, diametral. Dengan begitu, kata dia, Nasdem secara sadar melalui pernyataan Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut.
"Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis," jelasnya.
"Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem. Kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies," sambungnya.
Menurut dia, problematika di Pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Hasto pun menyinggung tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesis terhadapnya.
Di sisi lain, kata dia, problematika juga muncul ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lantas, dia mempertanyakan ihwal bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesis Jokowi? Baca juga: Makin Panas! Nasdem ke PDIP: Kami Tunjuk Anies sebagai Capres, Bukan Petugas Partai
"Ini kan jadi kontradiktif dan rumit. Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
