MUI Usulkan Revitalisasi Pendidikan Pancasila untuk Melawan Narasi Negara Thagut

JAKARTA - Indonesia dengan ideologi Pancasila selama ini dianggap kurang syar'i atau bahkan negara thagut oleh kelompok neo-Khawarij. Padahal sejatinya Pancasila adalah tiruan dari pembentukan negara Madinah yang dibangun Rasulullah. Selain itu, Pancasila dibangun berdasarkan ruh agama berdasarkan hukum Allah yang tertera dalam Al-Qur'an.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Najih Arromadloni. Menurutnya, guna meruntuhkan bangunan logika yang dibangun dari pemikiran Khawarij, maka dibutuhkan upaya revitalisasi kembali pendidikan tentang Pancasila.

"Kita perlu merevitalisasi kembali Pendidikan tentang Pancasila, kesadaran tentang kebhinekaan. Karena sebetulnya kalau kita berpegang teguh pada nilai-nilai itu, tentu sudah sejalan dengan nilai-nilai agama," kata M Najih Arromadloni dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).



Dengan revitalisasi pendidikan, menurutnya, dapat meneguhkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, sehingga akan membawa bangsa ini merdeka dari virus intoleransi dan radikalisme.

"Karena sebetulnya kalau kita berpegang teguh pada nilai-nilai itu yang tentu sudah sejalan dengan nilai-nilai agama, maka sebetulnya pada momentum itulah dan pada titik itulah kita baru bisa merdeka dari virus intoleransi dan radikalisme itu," kata Sekjen Ikatan Alumni Suriah (Syam) Indonesia ini.

Praktisi pesantren ini berharap ke depan agar tidak lagi muncul narasi konfrontasi antara agama dengan Pancasila maupun nasionalisme. Najih menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus merdeka dari narasi radikal antiPancasila, merdeka dari intoleransi dan radikalisme.

"Oleh karena itu kemerdekaan yang sejati adalah pada saat kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sehari-harinya. Tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan syariat Islam," tutur Gus Najih, sapaan akrabnya.

Gus Najih menilai edukasi dan moderasi menjadi hal pokok yang penting dibutuhkan untuk menciptakan manusia Indonesia yang tangguh dan merdeka dari intoleransi serta radikalisme, sebagaimana tujuan bangsa salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan.

"Jadi memang saya kira harus ada semacam reformasi kultural yang tentunya bertujuan untuk menanamkan dan mengedukasikan nilai-nilai luhur bangsa, supaya kita bisa terlindungi dari virus intoleransi dan radikalisme itu sendiri," katanya.

Pendiri Center for Research and Islamic Studies (CRIS) Foundation ini memandang perlu adanya ketegasan pemerintah setelah 77 tahun merdeka dengan berkomitmen terhadap penanganan intoleransi dan radikalisme. Selain itu juga menghentikan pragmatisme politik yang terkesan memfasilitasi maupun melakukan kompromi terhadap aksi intoleransi dan radikalisme.

Virus intoleransi dan radikalisme yang menyebar ke masyarakat, kata Gus Najih, belum terjangkau undang-undang. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kelompok yang melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat kepada Bendera Merah Putih, dan menganggap perayaan Hari Kemerdekaan adalah suatu bid'ah yang mungkar.

"Tentunya narasi-narasi seperti ini harus kita lawan, karena kalau dibiarkan, maka akan mendegradasi nasionalisme masyarakat kita. Ketika masyarakat kita sudah tidak punya patriotisme, maka itu berarti adalah alarm kehancuran," ujar Gus Najih.