Peroleh WTP Lagi, BP2MI: Ini Cara BPK Ukur Kinerja Kementerian/Lembaga

Senin, 25 Juli 2022 - 12:08 WIB
loading...
Peroleh WTP Lagi, BP2MI:...
Pembenahan dalam seluruh dimensi pelayanan publik terus dilakukan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Pembenahan dalam seluruh dimensi pelayanan publik terus dilakukan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. Satu demi satu buah dari kerja keras Benny Rhamdani diraih.

Inspektur BP2MI, Firdaus Zazali mengatakan, memang tidak mudah melakukan transformasi. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, BP2MI meraih penghargaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dari sisi penilaian pengelolaan keuangan, BP2MI mendapatkan hasil memuaskan. Opini terbaik, bahwa kualitas pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan walaupun masih ada permasalahan yang tidak signifikan. Kita dinilai mampu dan berhasil," ujar Firdaus, Senin (25/7/2022).
Peroleh WTP Lagi, BP2MI: Ini Cara BPK Ukur Kinerja Kementerian/Lembaga

Disampaikannya Firdaus, sejak tahun 2008 sampai 2021, dari BNP2TKI hingga BP2MI, Lembaga yang saat ini dipimpin Benny Rhamdani memperoleh penghargaan WTP. Firdaus menyampaikan, BPK berperan mengukur dan mengevaluasi cara kerja kementerian/lembaga dalam kaitannya dengan tata kelola anggaran.

"BPK mau mengetahui bagaimana cara kerja mengelola keuangan dari Kementerian Lembaga. BP2MI selalu mendapatkan opini WTP sejak 2008, hanya 2013 saja yang sempat mendapatkan opini WDP," ujar Firdaus.

Selain merasa bangga, Inspektur BP2MI ini menyampaikan ucapan selamat atas kerja kolektif dari seluruh jajaran pejabat dan pegawai di BP2MI. Sehingga, WTP dapat diraih kembali.

"Selamat atas capaian memperoleh opini WTP dari BPK RI," tutupnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
KPK Tetapkan 4 Tersangka...
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT BPK, Salah Satunya Bupati Muara Enim Edison
Gelar OTT, KPK Tangkap...
Gelar OTT, KPK Tangkap 5 ASN BPK
Ratifikasi Konvensi...
Ratifikasi Konvensi ILO 188, Perlindungan Pekerja Laut Perlu Diperkuat
Prihatin Kapal TKI Ilegal...
Prihatin Kapal TKI Ilegal Tenggelam di Malaysia, DPR: Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM
KBRI Kuala Lumpur Pulangkan...
KBRI Kuala Lumpur Pulangkan 3.570 WNI dari Malaysia
Olah TKP Rumah Anggota...
Olah TKP Rumah Anggota BPK Haerul Saleh, Polisi Temukan Cairan Diduga Penyebab Kebakaran
3 ART Selamat dari Kebakaran...
3 ART Selamat dari Kebakaran Rumah yang Tewaskan Anggota BPK Haerul Saleh
Diiringi Tahlil, Pimpinan...
Diiringi Tahlil, Pimpinan BPK Usung Peti Jenazah Haerul Saleh
Rekomendasi
Militer AS Bangun Pangkalan...
Militer AS Bangun Pangkalan Baru di Dekat Perbatasan Gaza untuk Dukung Rencana Pasca-Perang
MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa...
MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Trilogi Menjadi Investor Cerdas
Piala Dunia 2026 Berpotensi...
Piala Dunia 2026 Berpotensi Jadi Panggung Terakhir Luka Modric
Berita Terkini
Pengamat: Kenaikan Harga...
Pengamat: Kenaikan Harga Pertamax Minim Timbulkan Risiko Gejolak Sosial
Kejagung Ungkap Siasat...
Kejagung Ungkap Siasat Curang Pengadaan Motor Listrik BGN
Dukung Blokir Konten...
Dukung Blokir Konten LGBT di Medsos, DPR: Jika Dibiarkan Menormalisasi Perilaku Menyimpang
Islam: Agama yang Paling...
Islam: Agama yang Paling Disalahpahami
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Dugaan Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Infografis
Iran Paksa AS Terima...
Iran Paksa AS Terima Kekalahan setelah 40 Hari Berperang, Ini 10 Poin Gencatan Senjata
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved