Haris Pertama Minta Keadilan, Mahfud MD: Pemerintah Tak Boleh Intervensi Pengadilan
Jum'at, 22 Juli 2022 - 06:36 WIB
loading...
Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dalam bernegara pemerintah tak boleh mengintervensi pengadilan. Foto/Instagram @mohmahfudmd
A
A
A
JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi pengadilan sebagai lembaga yudikatif . Ini disampaikan Mahfud lewat Twitter, menanggapi curhatan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama terkait vonis kasus pengeroyokan terhadapnya.
"Bapak Menkopolhukam @mohmahfudmd tolong berikan keadilan kepada diri saya, kenapa Azis Samual bisa dibebaskan oleh hakim pengadilan Jakarta Pusat sedangkan @Poldametrojaya_ menetapkan tersangka dan sudah mempunyai bukti Azis Samual bersalah," kata Haris lewat akun Twitternya @kniharis, Jumat (22/7/2022).
Baca juga: Alasan Polisi Periksa Azis Samual Terkait Pengeroyokan Haris Pertama
Mahfud lalu merespons dengan menjelaskan bahwa dalam bernegara itu harus menjunjung tinggi hukum. Pemerintah tidak boleh mengintervensi hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.
"Dinda Haris, bernegara itu harus berhukum. Dalam berhukum ada pembagian tugas & wewenang. Pemerintah bertugas membawa ke Pengadilan dan Pengadilan berwenang memutus. Seringkali keluhan atas vonis pengadilan dialamatkan kepada lemerintah, sedangkan pemerintah tak boleh mengintervensi Pengadilan," jawab Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd.
Lebih lanjut, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menerangkan bahwa lembaga yudikatif itu harus merdeka dan tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengungkapkan kerap marah bila ada pihak lain mengintervensi ketika dia menjadi hakim.
"Maka itu, ketika duduk di eksekutif, saya pun tak boleh ikut campur urusan yudikatif. Ini masalah prinsip tapi dilematis," sambungnya.
Menurut Mahfud, berhukum haruslah bermoral. Sebab, moral adalah sumber hukum. Jika hukum tidak dilaksanakan dengan moral, kata Mahfud, maka bisa terjadi industri hukum. "Mengapa? Karena hukum formal itu bisa diutak-atik, dicarikan pasal yang diinginkan : jika mau dimenangkan pakai pasal ini, jika mau dikalahkan ya pakai pasal itu," ucapnya.
Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Azis Samual tidak terbukti bersalah melakukan pengeroyokan terhadap Haris Pertama. Oleh karenanya, majelis hakim memutuskan Azis Samual dibebaskan dari segala dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum.
"Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kedudukan harkat martabatnya," bunyi putusan majelis hakim.
Haris dikeroyok orang tidak dikenal di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Februari 2022, lalu. Polisi kemudian mengamankan tiga tersuga pelaku pengeroyokan yakni, MS (44), JT (43), SS (61). I dan H yang sebelumnya sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) menyerahkan diri ke polisi. Polisi kemudian menetapkan seorang politisi Azis Samual sebagai tersangka.
"Bapak Menkopolhukam @mohmahfudmd tolong berikan keadilan kepada diri saya, kenapa Azis Samual bisa dibebaskan oleh hakim pengadilan Jakarta Pusat sedangkan @Poldametrojaya_ menetapkan tersangka dan sudah mempunyai bukti Azis Samual bersalah," kata Haris lewat akun Twitternya @kniharis, Jumat (22/7/2022).
Baca juga: Alasan Polisi Periksa Azis Samual Terkait Pengeroyokan Haris Pertama
Mahfud lalu merespons dengan menjelaskan bahwa dalam bernegara itu harus menjunjung tinggi hukum. Pemerintah tidak boleh mengintervensi hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.
"Dinda Haris, bernegara itu harus berhukum. Dalam berhukum ada pembagian tugas & wewenang. Pemerintah bertugas membawa ke Pengadilan dan Pengadilan berwenang memutus. Seringkali keluhan atas vonis pengadilan dialamatkan kepada lemerintah, sedangkan pemerintah tak boleh mengintervensi Pengadilan," jawab Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd.
Lebih lanjut, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menerangkan bahwa lembaga yudikatif itu harus merdeka dan tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengungkapkan kerap marah bila ada pihak lain mengintervensi ketika dia menjadi hakim.
"Maka itu, ketika duduk di eksekutif, saya pun tak boleh ikut campur urusan yudikatif. Ini masalah prinsip tapi dilematis," sambungnya.
Menurut Mahfud, berhukum haruslah bermoral. Sebab, moral adalah sumber hukum. Jika hukum tidak dilaksanakan dengan moral, kata Mahfud, maka bisa terjadi industri hukum. "Mengapa? Karena hukum formal itu bisa diutak-atik, dicarikan pasal yang diinginkan : jika mau dimenangkan pakai pasal ini, jika mau dikalahkan ya pakai pasal itu," ucapnya.
Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Azis Samual tidak terbukti bersalah melakukan pengeroyokan terhadap Haris Pertama. Oleh karenanya, majelis hakim memutuskan Azis Samual dibebaskan dari segala dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum.
"Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kedudukan harkat martabatnya," bunyi putusan majelis hakim.
Haris dikeroyok orang tidak dikenal di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Februari 2022, lalu. Polisi kemudian mengamankan tiga tersuga pelaku pengeroyokan yakni, MS (44), JT (43), SS (61). I dan H yang sebelumnya sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) menyerahkan diri ke polisi. Polisi kemudian menetapkan seorang politisi Azis Samual sebagai tersangka.
(muh)
Lihat Juga :
